::: BLOG PEMILU 2009 :::

KPU: Iklan Kampanye Harus Dihentikan

2009-06-04T05:07:00.001-07:00

Para calon presiden (capres) banyak berharap, iklan dapat mendongkrak popularitasnya di masyarakat. Mereka rela mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk berkampanye di media cetak maupun elektronik. Bahkan hal itu dilakukannya jauh sebelum penetapan calon presiden maupun masa kampanye.

Calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang siap bertarung pada pemilihan presidan (pilpres) 5 Juli mendatang seakan tak sabar untuk segera tampil ke publik. Maka, tak lama setelah pemilihan umum (pemilu) legislatif 5 April lalu berlangsung, hampir setiap hari media cetak maupun elektronik menampilkan wajah-wajah mereka dengan jargon-jargon nyentrik. Para capres ini juga sudah mulai berkeliaran ke simpul-simpul calon pemilih yang dikemas dengan berbagai acara. Padahal, masa kampanye baru dimulai pada 2 Juni 2009.

Namun pada saat itu, menurut ketua komisi pemilihan umum (KPU), Abdul Hafidz Anshary mengatakan, munculnya iklan-iklan politik maupun aktifitas yang mengarah kepada kampanye tersebut belum bisa dikategorikan sebagai kampanye capres karena mereka belum mendaftarkan diri menjadi calon. Jadi tidak ada aturan yang melarang dan tidak ada pula konsekwensi yang harus diterima.

Lebih jauh, anggota KPU Andi Nurpati menegaskan bahwa semua aktifitas yang mengarah kepada kampanye terutama iklan tidak dapat dikenai sanksi selama belum ada ketentuan yang mengikat. Setidaknya, standar pelanggaran kampanye telah tertuang dalam UU No.42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden, di mana hanya menyebut bahwa pasangan yang telah ditetapkan dari bakal calon menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diancam sanksi kalau melakukan kampanye di luar jadwal. Artinya, kampanye yang dilakukan para capres sebelum penetapan capres-cawapres tanggal 29 Mei, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye.

"Kalau kemarin mereka melakukan aktivitas mengarah kampanye tidak dapat dikenai sanksi karena belum ditetapkan sebagai calon dan masih merupakan bakal calon. Maka kami menetapkan itu belum menyebutnya sebagai pelanggaran," katanya di Kantor KPU, Jl. Imam Bonjol Jakarta (29/05/2009).

Akan tetapi, ketika pasangan capres-cawapres telah resmi mendeklarasikan diri akan maju dalam pilpres, lebih-lebih telah mendaftarkan diri dan ditetapkan oleh KPU, maka tentu saja iklan-iklan tersebut menjadi masalah. Yaitu mendahului masa kampanye atau sering disebut mencuri start. Oleh karena itu, KPU segera mengambil sikap untuk menghentikan sementara segala bentuk tayangan yang bernuansa iklan politik dan melakukan aktifitas dengan tujuan berkampanye sampai datang masa kampanye.

"Sejak ditetapkan pasangan capres dan cawapres, maka iklan dan dialog bermateri kampanye dihentikan sementara hingga waktu yang telah ditentukan. Kami akan ingatkan pasangan capres-cawapres dan tim sukses agar mematuhi ketentuan yang telah diputuskan. Dan melanggar ketentuan kampanye itu ancaman sanksi adalah pidana," ujar Andi Nurpati.

Kordinator nasional Jaringan Pemantau Pemilu untuk Rakyat (Kornas JPPR), Daniel Zuchron, membenarkan sikap KPU yang sejak awal tidak memberikan teguran kepada mereka yang beriklan sebelum waktunya. Menurut Daniel, mengacu kepada pasal 40 UU pilpres, maka yang disebut masa kampanye adalah tiga hari setelah penetapan capres-cawapres. Jadi apapun pesan yang disampaikan oleh mereka yang bakal maju sebagai capres sebelum penetapan calon, tidak dikategorikan sebagai kampanye.

“Sejak dulu UU memang tidak mengatur kampanye sebelum jadwal. Ini membuktikan bahwa undang-undang kita masih lemah,” katanya.

Pihaknya juga berharap agar setelah tanggal 29 Mei kemarin hingga 2 Juni mendatang, capres-cawapres maupun tim sukses tidak melakukan kegiatan-kegiatan kampanye maupun memasang iklan politik. KPU telah menetapkan bahwa masa kampanye pilpres adalah tanggal 2 Juni – 4 Juli 2009.musim

Optimalkan Kampanye, KPU Majukan Jadwal

2009-06-04T05:06:00.001-07:00

Komisi pemilihan umum (KPU) memajukan jadwal kampanye pemilihan presiden dan dan wakil presiden (capres-cawapres). Selain karena alasan proses verifikasi pendaftaran capres-cawapres lebih cepat selesai, juga dalam rangka penertiban.

Sebelum masa kampanye dimulai, para calon presiden dan calon wakil presiden telah bergerilya mencari dukungan dan unjuk kekuatan dengan caranya sendiri-sendiri. Inilah yang disebut kampanye liar, terselubung dan mencuri start. Oleh karena itu, dari pada akan menimbulkan kontroversi dan masalah di kemudian hari, maka KPU memajukan jadwal kampanye yang semula diagendakan 13 Juni – 4 Juli menjadi 2 Juni – 4 Juli. Artinya masa kampanye lebih panjang 11 hari dari masa yang ditetapkan sebelumnya, sehingga pasangan capres-cawapres akan berkampanye selama 24 hari.

Jadwal kampanye dimajukan oleh KPU karena masa penyerahan dan verifikasi bakal calon pengganti tidak digunakan, sehingga bisa langsung diisi oleh proses kampanye. KPU tidak mengharuskan partau politik pengusung capres-cawapres untuk menyerahkan bakal calon pengganti karena bakal yang diajukan sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat.

Bahkan lebih jauh, serangkaian jadwal kampanye masing-masing pasangan capres-cawapres telah ditetapkan hingga ke persoalan tekhnis. Ketetapan tersebut dikeluarkan setelah adanya pertemuan antara KPU dan tim kampanye tiga pasangan capres-cawapres yang dilakukan dengan sistim undian. Tim kampanye JK-Wiranto diwakili oleh Burhanuddin Napitupulu, Mega-Prabowo dimandatkan kepada Firman Jaya Daeli, dan tim kampanye SBY-Boediono mengutus Milton Pakpahan. Sementara dari unsur KPU diwakili oleh I Gusti Putu Artha.

“Kami sudah menghasilkan kesepakatan bahwa kampanye dimulai pada 2 Juni-4 Juli 2009. Khusus kampanye dalam bentuk rapat umum dimulai pada 11 Juni - 4 Juli 2009. Sehingga, masing-masing tim kampanye mendapat jatah delapan kali rapat umum di setiap provinsi,” tutur anggota KPU, I Gusti Putu Artha, dalam konferensi pers di gedung KPU, Jl. Imam Bonjol Jakarta (28/05/2009).

Beberapa butir kesepakatan terkait jadwal kampanye lainnya antara lain bentuk-bentuk kampanye. Di mana seluruh jenis kampanye dilaksanakan dari tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan 4 Juli 2009 kecuali untuk rapat umum dimulai 12 Juni 2009 dan berakhir 4 Juli 2009. Masing-masing tim kampanye mendapat jatah 8 kali rapat umum di setiap provinsi dengan jadwal yang telah disusun oleh KPU. Masa berakhirnya Kampanye rapat umum terbuka adalah pukul 18.00. Sedangkan tidak ada batasan waktu dalam melakukan kampanye pertemuan terbatas.

Sementara itu, debat pasangan capres-cawapres dilaksanakan 5 kali dengan ketentuan 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Masing-masing diberikan tema terkait berbagai hal. Capres akan berdebat tentang mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih serta menegakkan supremasi hukum, pembangunan jati diri bangsadan mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Sementara cawapres juga akan beradu visi tentang peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia dan NKRI, Demokrasi serta otonomi daerah.

Kesepakatan-kesepakatan antara penyelenggara pemilu dan tim sukses capres-cawapres tersebut merupakan tindak lanjut dari langkah KPU yang mengeluarkan Peraturan No 45/2009 tentang tahapan pilpres sebagai perubahan dari Peraturan No 32/2009.

Merespon perubahan jadwal kampanye tersebut, direktur Komite Pemilih (Tepi) Indonesia, Jeirry Sumampow, menhimbau agar sesegera mungkin dilakukan sosialisasi ke KPUD agar mereka tidak kewalahan. Selain itu, Panwaslu di daerah juga perlu menyesuaikan dengan jadwal yang baru.musim

Lolos PT, PKB Lulus Ujian

2009-06-04T05:04:00.000-07:00

Sistem parliamentary treshold (PT) telah menyingkirkan banyak partai politik ternama dari Senayan. Maka, bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kemampuan melampaui angka 2,5 persen suara nasional adalah prestasi tersendiri karena mampu bertahan di tengah krisis.

Pasca kemenangan kubu Muhaimin Iskandar dalam ‘perebutan’ struktur, Partai Kebangkitan Bangsa banyak kehilangan kader potensial. Sementara itu, kepemimpinan Cak Imin –demikian ketua dewan tanfidz DPP PKB– yang dilegitimasi menjelang pemilihan umum (pemilu) legislatif itu tak mempunyai banyak waktu untuk membenahi struktur kepengurusan di daerah-daerah dan menyiapkan calon anggota legislatif (caleg). Partai berbasis Nahdlatul Ulama (NU) itu pun tengah mengalami upaya penggembosan. Inilah masa-masa krisis bagi PKB sekaligus menjadi ancaman dalam menghadapi sistem yang menggantikan electoral treshold (ET) itu.

Banyak kalangan yang memprediksi bahwa PKB akan tenggelam. Ternyata pasca penghitungan suara, fungsionaris DPP PKB masih bisa tersenyum. Meski memang banyak kehilangan suara pemilu 2004, PKB masih bisa melenggang ke Senayan. Setidaknya, PKB lebih beruntung dari partai-partai seperti Partai Damai Sejahtera (PDS) atau Partai Bintang Reformasi (PBR) yang pada pemilu 2004 mampu membentu fraksi sendiri di DPR, kini terpaksa harus terpental. Atau nasib beberapa caleg dari Partai Bulan Bintang (PBB) seperti Hamdan Zulva, misalnya yang terpaksa gigit jari karena gagal menduduki kursi DPR. Padahal perolehan suaranya sangat signifikan dan tentu saja jika partainya lolos PT, ia dengan mulus akan melenggang menuju senayan.

Menurut ketua DPP PKB, Marwan Ha’far, soliditas kalangan muda turut menentukan nasib partainya. Menyadari dinamika internal yang berkembang, justeru membuat tim pemenangan lebih solid dan bekerja keras. Mereka menyadari betul bahwa kondisi internal mengancam eksistensi PKB sebagai partai pememang ke tiga pada pemilu 2004 silam.

Tetapi, itulah yang membuat PKB semakin matang. Setidaknya, PKB telah mengalami empat fase rawan yaitu, fase pertama adalah masa dimana PKB digembosi yang mengakibatkan suara PKB menurun di hampir semua hasil survey. Lalu, pada fase kedua dan ketiga, banyak basis PKB yang umumnya dari kalangan NU berpindah afiliasi politik ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di bawah kepemimpinan Chairul Anam. Inilah fase ke empat di mana PKB dipimpin dan diwarnai oleh kalangan muda. Dan, terbukti mampu mempertahankan kader-kadernya di DPR.

“Sebagian besar pengurus PKB adalah pemuda yang cenderung energic, dan kreatif. ini yang menyebabkan partai Kebangkitan Bangsa tetap di minati oleh masyarakat,” katanya.

Faktor lain, tambah Marwan, kehadiran artis sebagai caleg PKB juga berkonstribusi besar. Sejumlah artis muda bergabung dengan PKB seperti Tengku Firmansyah caleg dari Dapil Aceh, Gita KDI Jawa Barat dan Ahmad Dhani tentu saja turut menyumbangkan suara.

Namun tak bisa dipungkiri, bahwa suara PKB mengalami penurunan. Ukurannya adalah suara PKB di Jawa Timur. Jika pada Pemilu 2004, PKB mampu memonopoli suara di propinsi dengan penduduk terpadat yang berbasis utama warga nahdliyyin itu, ternyata pada pemilu 2009 harus puas berada di posisi ketiga setelah Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Perubahan suara yang terjadi di Jawa Timur tentu saja berpengaruh kepada perolehan suara nasional dan perolehan kursi di parlemen. Jika sebelumnya PKB menempati urutan tiga besar, dan perolehan kursi menjadi urutan ke ke tujuh. PKB mengumpulkan sekitar 26 kursi (4,64%) di Senayan.

Namun demikian, setidaknya PKB masih bisa bertahan dan bisa menujukkan bahwa hasil survel berbagai lembaga survey meleset. Di mana, berbagai lembaga survey seperti Lembaga Survey Indonesia, Lingkar Survey Indonesia dan LaKSNU memposisikan PKB pada suara tak lebih dari 2,5% suara nasional.musim

Presiden SBY Gandeng PMII

2009-06-04T05:03:00.000-07:00

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good government), presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk mahasiswa. Oleh karena itu, presiden SBY juga menggandeng kader dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Pemerintahan kabinet Indonesia bersatu (KIB) di bawah pimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak mengalami kemajuan. Yang paling menonjol diantaranya terkait upaya pemberantasan korupsi dan pertumbuhan ekonomi plus di tengah krisis global di saat minus-nya pertumbuhan ekonomi negara-negara tetangga. Selain itu, bangsa Indonesia lebih mandiri dengan keluarnya dari CGI dan IMF. Demikian dikatakan presiden SBY dalam pidatonya di hadapan kader dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang menyelenggarakan tasyakuran harlah ke-49 di Balai Kartini, Jl. Gatot Subroto Jakarta (28/05/2009).

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY berharap agar PMII senantiasa aktif mendukung proses pembangunan yang tengah berlangsung. Sebab, siapa pun yang terpilih pada pemilu presiden (pilpres) yang akan datang harus mampu menjalankan tiga agenda penting yaitu kesejahteraan rakyat, good governance dengan tidak berkompromi pada korupsi, dan mengembangkan demokrasi yang berakhlak dan membawa manfaat.

PMII juga diminta untuk tetap turut mengawasi dan terlibat dalam proses pemilu presiden dan menggunakan hak pilihnya guna mengulangi kesuksesan dalam pemilu legislatif. Di mana, pemilu 9 April lalu itu berlangsung dengan baik tanpa ada benturan apa pun. Meskipun banyak terjadi rapat umum, namun rakyat semakin dewasa dalam berpolitik.

“Untuk PMII, silahkah menggunakan haknya masing-masing, yang penting pilpres harus damai, jujur, dan adil. Siapapun nanti yang terpilih, bisa saya, bisa Pak JK, dan bisa Ibu Megawati, hanya Allah yang tahu," tukas presiden dengan gaya pidatonya yang khas, berhati-hati, diplomatis dan suara yang tegas.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua umum PB PMII Muhammad Rodli Kaelani menyampaikan komitmennya untuk senantiasa mendorong proses perubahan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Menurutnya, PMII telah terbukti selalu menjadi kekuatan pendorong utama perubahan. Misalnya, pada transisi Orde Lama menuju Orde Baru, ketua umum PB PMII alm. Zamroni menjadi ketua presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) sebagai organ utama yang menggelorakan perubahan di kalangan mahasiswa saat itu. Tak ketinggalan, organisasi yang saat ini memiliki 230 cabang di seluruh Indonesia itu, turut dalam menumbangkan orde baru dan lahirnya era reformasi.

Oleh karena itu, presiden tak perlu ragu dengan komitmen PMII hingga di usianya yang hampir setengah abad ini. PMII tetap konsisten pada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, berpegang teguh pada ajaran Islam ahlussunnah wal jama’ah serta mengawal pemerintahan yang demokeratis,menghargai keragaman bangsa dan merawat tradisi lokal.

“PMII tetap berkomitmen dengan cita-cita kebangsaan, bepegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah yang rahmatan lil alamin,” kata ketua umum PMII asal Manado ini disaksikan para pendiri, mantan ketua umum, pengurus dan kader PMII.

Dalam kesempatan tersebut, hadir dua dari tiga pendiri yang masih hidup yaitu KH. Nurl Huda dan Said Budairy. Juga para mantan ketua umum PMII seperti Abduh Padare, Ahmad Bagja Muhyidin Arubusman, Suryadharma Ali, Muhaimin Iskandar, Syaiful Bahri Anshori, Nusron Wahid, Abdul Malik Haramain dan Herry Haryanto Azumi. Ribuan kader dan alumni PMII juga berduyun-duyun dalam perayaan tahunan itu.

Hari ini, lanjut Rodli, semua harus tetap semangat membangun bangsa ini, dan tetap optimis menatap masa depan. Rakyat masih memiliki harapan besar agar Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, bermartabat, adil dan makmur. Semuanya harus dimulai dari sebuah penguatan kepemimpinan dan kepentingan nasional yang dibangun, dan sinergi antar elemen bangsa untuk mengawal agenda-agenda yang dimandatkan oleh rakyat kepada kepemimpinan nasional.

“Tentu, tradisi kepemimpinan yang tidak ekstrem sekaligus tidak konservatif merepresentasi status quo. Tetapi tradisi kepemimpinan yang progresif, merepresentasi agenda-agenda perubahan yang diusung dan mewakili optimisme serta ekspetasi besar masyarakat. Besar harapan kami perubahan ke arah lebih baik dapat cepat dilakukan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat cepat tercipta, dan kelanjutan pembangunan tetap menjadi prioritas,” jelas Rodli.

Tak kurang dari dua jam, Presiden SBY berbagi gagasan dengan PMII dengan suguhan kekayaan budaya bangsa berupa tari-tarian diantaranya tarian daerah papua dan tari saman Aceh. Turut hadir mendampingi presiden diantaranya Ibu Ani Bambang Yudhoyono, gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan beberapa anggota kabinetnya seperti Menkominfo M. Nuh, Menhub Jusman Syafei Djamal, Mensesneg Hatta Rajasa dan Menag Maftuh Basyuni.musim

Muhammad Lutfhi; Dari Parlemen Jalanan Menuju Senayan

2009-06-04T05:01:00.000-07:00

Perjuangan butuh konsistensi. Melaui jalur apapun, tujuannya harus tetap sama yaitu mewujudkan keadilan, kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Maka, setelah matang di parlemen jalanan, Muhammad Luthfi memilih menuju Senayan.

Bagi dunia gerakan mahasiswa, nama Muhammad Luthfi tidaklah terdengar asing. Mantan aktifis Forum Kota (FORKOT) ini adalah bagian penting dari pelaku sejarah tumbangnya rezim Orde Baru –sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto– yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari kursi presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998. Saat ditemui di kawasan perumahan Kalibata Indah, Bang Lutfhi, demikan ia akrab disapa, bercerita banyak kepada POLEMIK tentang dinamika gerakan mahasiswa saat itu.

Keterlibatannya sebagai aktifis gerakan mahasiswa didasari atas keprihatinannya terhadap kondisi mahasiswa yang selalu dipasung dalam kungkungan rezim pemerintahan yang tertutup dan otoriter. Mahasiswa tidak diberikan ruang gerak untuk melakukan aktivitas politik baik di kampus maupun di masyarakat. Kelompok-kelompok kritis hanya mampu memberi pencerahan bagi anggotanya masing-masing dan harus selesai hanya sebatas diskusi.

“Para aktifis seringkali ditangkap ketika melakukan diskusi atau hanya sekedar membawa ‘buku merah’. Kita juga sering diteror setiap kali melakukan demontrasi. Benar-benar tidak ada ruang yang memberikan pilihan-pilihan kepada aktifis, apalagi sikap kritis terhadap kebijakan pemeritah,” kenang sosok yang mulai bergabung di dunia gerakan mahasiswa sejak tahun 1992 melalui kelompok kajian 164 ini.

Bulan Mei 1998 bisa dianggap sebagai sejarah keberhasilan gerakan mahasiswa dalam meruntuhkan orde baru dan melahirkan era reformasi. Tetapi bagi Luthfi, tumbangnya rezim orde baru hanyalah babak awal bagi suatu perubahan iklim politik di Indonesia. Yang terpenting adalah mahasiswa harus mampu mengawal agenda-agenda politik dan ekonomi yang bertujuan untuk melahirkan keadilan, kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Keberhasilan sebuah gerakan mahasiswa tidak hanya dilihat dari tumbangnya sebuah rezim, melainkan kemampuan mengisi dan mengawal agenda-agenda yang diperjuangkan di era reformasi ini. Fase ini membuat pilihan-pilihan bagi kalangan aktivis. Ada yang memposisikan diri masuk pada ranah sirkulasi dan permainan elit politik kekuasaan dan ada juga memilih terlibat di partai politik seperti dirinya yang kini aktif di Partai Golkar. Juga, seperti Budiman Sujatmiko (PDIP), Pius (Partai Gerindra), dan Yusuf Lakaseng (PBR).

Menuju Senayan

Senyum mengembang dari bibir Muhammad Lutfi saat mengetahui perolehan suaranya dalam pemilihan umum legislatif, April lalu, selalu bertengger di posisi tiga sampai lima besar perolehan suara di daerah pemilihannya. Calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Golkar ini akhirnya ditetapkan sebagai caleg terpilih dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat. Inilah buah dari kesungguhan dan perjuangannya selama bertahun-tahun melakukan pembinaan di tengah-tengah masyarakat.

Banyak kalangan yang tidak menyangka jika dirinya akan terpilih, lebih-lebih dengan perolehan suara yang sangat signifikan yaitu 57.843 suara. Maklum, selain memiliki pesaing-pesaing berat sekelas Hamdan Zoelfa (PBB), Fahri Hamzah (PKS), dan tokoh-tokoh lokal lainnya, ia juga telah lama meninggalkan tanah kelahirannya itu yaitu sejak berusia 2 tahun. Orang tak menyangka bahwa ia mempunyai pemilih panatik yang senantiasa dibina sejak kekalahannya pada Pemilu 2004 lantaran penetapan caleg terpilih masih dengan sistim nomor urut.

Memang, Luthfi menyadari betul bahwa sistem pemilu 2009 membuang banyak energi bagi para caleg. Dan bagi mantan aktifis seperti dirinya, sistem pemilu kali ini menjadi tantangan tersendiri. Aktifis seringkali hanya mampu menggerakkan kelompok terdidik dan jarang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Aktifis terkadang hanya sebagi menara gading –berdiri di puncak, tidak melihat ke bawah–, tidak pernah mendekatkan diri dengan masyarakat.

Tidak demikian dengan Luthfi. Meskipun hampir seluruh anggota keluarganya menetap di Jakarta, setidaknya hampir setiap tiga bulan sekali, ia pulang menyambangi kampung halamannya. Hasilnya, ia semakin dekat dengan konstituen dan tentu saja, popularitasnya sebagai tokoh gerakan mahasiswa terdengar pula hingga di telinga kalangan aktifis mahasiswa di NTB dari generasi ke generasi.

Hanya satu keinginannya, sebagai putra daerah, ia harus bisa berbuat demi perubahan daerahnya. Ia sangat menyadari kebutuhan masyarakat yang kebanyakan tinggal di daerah pedalaman. Mereka hanya menginginkan terpenuhinya kebutuhan pokok, menikmati pasilitas negara, dan mendapatkan pekerjaan.

“Sesungguhnya tuntutan masyarakat di tingkat daerah terutama kawasan pedalaman sangatlah sederhana, yaitu bagaimana mengalami perbaikan dalam hidupnya. Bisa makan tiga kali sehari, bisa menikmati fasilitas negara, ada pekerjaan, sudah cukup. Terlalu jauh yang selama kita pikirkan. Jadi kebutuhan konkrit saja yang dibutuhkan masyarakat,” tutur Bang Lutfhi berbagi pengalaman yang didapatkannya selama suksesi.

Maka, jika seorang anggota DPR bersungguh-sungguh menjalankan amanat tersebut, tuntutan masyarakat semacam itu tidaklah terlalu berat untuk dilakukan. Sebagai wakil rakyat, seorang anggota DPR cukup berunding dengan penguasa di daerah tentang program yang bisa dikembangkan untuk kepentingan masyarakat sembari mengawal kebijakan tersebut sampai di pemerintah pusat. musim

Pilpres Harus Lebih Longgar Dari Pileg

2009-06-04T05:00:00.000-07:00

Sebuah keputusan yang bijaksana jika pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat memilih dengan hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya. Hanya saja, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengantisifasi penggunaan KTP ganda dan menggunakan tinta yang tidak mudah dihapus.

Karena tidak dibatasi Daerah Pemilihan, maka pemilihan umum presiden harus lebih longgar dari pada pemilihan umum legislatif. Pemilih hendaknya dapat memberikan suara di mana saja dan dapat menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lainnya.

Banyaknya masyarakat yang kehilangan hak pilihnya dalam pemilu legislatif 9 April lalu, menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemilu. Sebab, selain menerima ‘cercaan’, KPU juga sempat dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Maka, agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali pada pilpres 8 Juli mendatang, banyak kalangan menyarankan agar mempertimbangkan mekanisme lain untuk mengakomodir masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT pilpres nantinya. Salah satunya dengan memperbolehkan masyarakat memberikan suara dengan hanya menunjukkan KTP atau identitas lainnya.

Menurut Kordinator Nasional Jaringan Pemantau Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Daniel Zuchron, inilah cara menyelamatkan hak pilih rakyat. KTP atau identitas lain seperti surat izin mengemudi (SIM), ijazah, kartu keluarga (KK) dapat menjadi pengganti surat panggilan memilih di tempat pemungutan suara (TPS).

“Selain KTP, semua identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti SIM, ijazah, KK, dll, harus diakomodir menjadi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah masuk usia memilih dan punya hak masuk DPT karena pemerintah terbukti belum siap merekap data kependudukan. KPU juga gagal melakukan pendataan pemilih karena data penduduk yang buruk,” katanya.

Dengan demikian pemerintah dan KPU dapat meminimalisir angka golput akibat tidak terdaftar dalam DPT mengingat angka golput pada pemilu legislatif sangat tinggi. Dan untuk mengontrol penggunaan kartu ganda, maka penanda yang shahih adalah tinta di jari. Hanya saja, menurut Daniel, harus ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang mengatur penggunaan KTP sebagi payung KPU.

Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat politik UI Abdul Ghafur Sangaji. Ia menyebutkan bahwa penggunaan KTP dapat menyempurnakan kelemahan-kelemahan dalam penyusunan DPS maupun DPT pada pilpres mendatang. Tetapi menurut Sangaji, penggunaan KTP dapat menjadi masalah apabila KPU tidak mengantisipasi penggunaan KTP ganda. Oleh karena itu, perlu diperkuat dengan cara menggunakan tinta yang berkualitas tinggi agar tidak mudah dihapus dan pemilih tidak dapat memilih dua kali di TPS yang berbeda.

“Meskipun penyalahgunaan KTP sangat rentan, namun penggunaan KTP dalam pemberian suara pemilu sangat baik untuk mengakali kelemahan-kelemahan pada pilpres mendatang. Dan agar tidak menjadi masalah maka KPU harus mengawasi dengan ketat terutama antisipasi terhadap penggunaan KTP ganda. Sebagi penguat, KPU juga harus menggunakan tinta yang tidak mudah dihapus,” katanya saat dihubungi POLEMIK.

Semangat untuk menyelamatkan suara masyarakat akibat kelemahan KPU dalam mendata pemilih dalam pilpres mendatang direspon positif direktur Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jeiry Sumampow. Tetapi menurutnya, sebelum KPU membuat keputusan untuk membolehkan pemilih mendatangi TPS dengan menggunakan KTP, KPU harus juga mendata secara maksimal peserta pemilih.

“Keputusan KPU yang akan memperbolehkan peserta pemilih menggunakan KTP sangat baik. Hanya saja, sebelum KPU membuat keputusan tentang pembuatan KTP ini, mereka harus bekerja secara naksimal mendata peserta pemilih. Namun apabila KPU sudah menyatakan bahwa data pemilih belum selesai maka KPU dapat membuat keputusan tentang bolehnya pemilih menggunakan KTP sebagai alat untuk memilih pada pilpres mendatang,” kata mantan koornas JPPR ini.

Lebih jauh, salah seorang dosen di sebuah perguruan tinggi, Anida Devianty bahkan berharap kartu tanda mahasiswa (KTM) dapat dipergunakan oleh mahasiswa untuk memilih presiden dan wakil presiden. Hal ini mengingat potensi golput bagi mahasiswa sangat tinggi, mengingat mahasiswa yang tinggal di rumah kos yang seringkali lolos dari pendataan.

Hal yang sama juga dikatakan oleh ketua BEM STIE Adhy Niaga Bekasi, Abudin. KTM harusnya bisa digunakan sebagai alat pendaftaran karena KTM juga bagian dari identitas diri.

“Pendaftaran mahasiswa dari luar daerah yang ingin menggunakan hak pilihnya di daerah bisa bekrjasama dengan pergurun tinggi yang memiliki database lengkap mahasiswa,” katanya sembari mencontohkan bahwa di lua negeri, paspor bisa digunakan sebagai identitas diri saat pemilu legislatif.musim

Parpol Berbondong-Bondong Cari Keberuntungan di MK

2009-06-04T04:58:00.000-07:00

Ratusan kasus gugatan hasil pemilihan umum (pemilu) masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hampir semua partai politik berbondong-bondong mengajukan keberatan terhadap keputusan komisi pemilihan umum (KPU) tentang hasil pemilu. Akankah ada keberuntungan di MK?

Satu per satu, palu sidang Mahkamah Konstitusi (MK) diketuk. Ini menandakan kasus demi kasus telah selesai disidangkan. Pasca penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif (caleg), ratusan kasus masuk ke MK.

Dalam konteks pemilu 2009, MK menerima kasus gugatan hasil pemilu hampir dari semua parpol. Berdasarkan keterangan dari Sekjen dan Kepaniteraan MK, Janedjri M. Gaffar, hanya dua partai lokal Aceh saja yang tidak mengajukan gugatan hasil pemilu legislatif. Selebihnya, 38 parpol nasional ditambah 4 partai lokal Aceh, dan tak ketinggalan 24 orang calon anggota DPD dari 15 provinsi menguji keberuntungan melalui MK.

Otong Abdurrahman, caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat III berharap agar MK bersikap independen dan konsisten dalam mengeluarkan keputusan. MK harus tetap berpegang teguh pada aturan yang ada tanpa terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan.

Terkait dengan hal itu, di hadapan panitera pengganti dan petugas persidangan, ketua MK, Mahfud MD menegaskan bahwa MK tidak dapat diintervensi dan tidak boleh tunduk oleh intervensi dari pihak manapun. Dalam proses persidangan perkara hasil pemilihan umum (PHPU), tentu saja MK harus lebih berhati-hati mengingat semua perhatian bangsa tertuju kepada MK.

Sejak, Senin (18/5/2009), MK telah menyidangkan perkara-perkara PHPU yang telah didaftarkan oleh para peserta pemilu beberapa waktu lalu. Dan ini akan berlangsung hingga pertengahan Juni 2009 nanti. Dari ratusan kasus yang diterima MK, beberapa masalah utama yang menjadi gugatan parpol meliputi, kasus jual beli suara, penggelembungan dan kesalahan penghitungan suara oleh KPU. Selain itu kekacauan daftar calon tetap (DCT), suara hilang, hilangnya jatah kursi, tertukarnya nomor urut, serta pelanggaran admnistrasi calon.

Partai Serikat Indonesia (PSI), misalnya, mengaku dirugikan dengan hilangnya jatah kursi parlemen hasil pemilu legislatif. Seharusnya PSI memperoleh tiga kursi di Kabupaten Jayawijaya, akan tetapi dari hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU, PSI hanya mendapatkan dua kursi.

Menurut kuasa hukum PSI, Ira Zahara, penetapan suara oleh KPU merugikan PSI, sehingga keterwakilan partainya akan berkurang apabila jatah satu kursi yang menjadi hak PSI hilang. Berdasarkan penghitungan suara yang benar, PSI memperoleh suara sebanyak 2.163 dan harus mendapat tiga kursi.

Sejumlah partai lain yang memenuhi ketentuan parliamentary threshold pun tak mau ketinggalan. Misalnya, Partai Hanura, persoalkan perolehan suara di 19 dapil, PAN di 51 dapil, Partai Gerindra di 22 dapil, PPP di 35 Dapil, dan Partai Golkar adukan hilangnya suara di 49 dapil.

Partai Hanura meminta hakim MK membatalkan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional oleh KPU di beberapa daerah karena dinilai merugikan. Dalam gugatannya di MK, (22/05/2009) itu, Hanura mengaku telah kehilangan banyak suara di beberapa daerah akibat rekapitulasi penghitungan suara yang curang. Tak ayal sebanyak 15 orang kuasa hukum dari pengacara ternama seperti Gusti Randa, Elza Syarief, Teguh Samudera, Djunaidi dan Syamsul Huda diturunkan untuk mengembalikan hak-haknya terhadap suaranya yang hilang.

Sementara itu, ketua Tim pemohon dari PAN Patrialis Akbar, dalam permohonan gugatanya, menyatakan perolehan kursi PAN berkurang akibat kesalahan KPU dalam rekapitulasi penghitungan suara di beberapa daerah. Semua kasus terjadi di semua tingkatan, baik DPR, DPRD Provinsi, sampai DPRD kabupaten/kota, masing-masing 12 kasus pada 12 dapil tingkat DPR, 10 kasus tingkat DPRD, dan 28 kasus di tingkat DPRD kabupaten/kota.

Patrialis menilai, secara nasional ada sisa 40 kursi (tujuh persen) dari total 560 kursi DPR yang harus diperhitungkan dengan cara menarik seluruh sisa suara di tiap provinsi sebagaimana diamanatkan undang-undang. Menurutnya, akibat perubahan tiba-tiba cara penghitungan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku itu, PAN harus kehilangan tujuh kursi. lukman/musim

Partai Islam Tak Pernah Berani Nyapres

2009-06-04T04:56:00.000-07:00

Seandainya partai-partai berbasis Islam bisa bersatu, satu paket calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dapat muncul pada pemilihan presiden 2009 ini. Kenyataannya, partai-partai ini hanya mampu sebagai pendukung. Mengapa?

Islam politik di Indonesia belum menunjukkan visi perjuangan yang jelas. Sekilas, semua partai di Indonesia menampilkan irama yang sama. Dikotomi antara partai Islam dan nasionalis hanya dijadikan sebagai jargon kampanye mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Akibatnya, partai-partai berbasis Islam tak pernah diperhitungkan.

Berbeda dengan dinamika politik di negara-negara berbasis Islam lainnya. Di Turki, misalya, kekuatan Islam politik menjadi demikian dominan melalui pertarungan partai berbasis Islam dan sekuler. Meskipun Turki adalah negara yang mayoritas berpenduduk muslim, tetapi negara sekuler bentukan Mustafa Kemal Attaturk itu telah lama dideklarasikan sebagai negara sekuler. Namun partai berbasis Islam mampu mendominasi parlemen dan merebut kursi presiden melalui kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).

Sementara itu, dalam sejarah Pemilu di Indonesia, partai-partai Islam tak pernah mampu memenangkan pemilu. Pada Orde Lama, beberapa partai Islam seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Syarikat Islam Indonesia hanya mampu membayang-bayangi partai nasionalis seperti Partai Nasional Indonesia. Demikian juga Orde Baru, Partai Persatuan Pembangunan sebagai representasi dari partai berbasis Islam menuai nasib yang sama. Sementara era reformasi dimana di awal telah menggeliat dengan jargon-jargon syari’at Islam kian tenggelam.

Hingga menghadapi pemilu 2009 ini, partai-partai berbasis Islam seperti PKS, PKB, PPP, dan PAN hanya mampu menjadi partai kelas tengah. Bahkan PBB, PBR, PKNU, PMB, PPNUI, harus kandas masuk parlemen karena jauh dari standar parlliamentary treshold 2,5% suara nasional.

Aka tetapi, jika saja partai-partai berbasis Islam tetap komitmen dengan ideologi yang diusung, maka semestinya partai seperti PKS, PKB, PPP dan PAN bisa bersatu mengusung calon presiden dan wakil presiden. Karena berdasarkan prosentase perolehan suara nasional partai kelas tengah yang ditambah dengan partai-partai Islam yang tak lolos parliamentary treshold, maka prosentase syarat pengajuan capres dan cawapres telah terpenuhi.

Sebaliknya, dinamika politik partai-partai Islam cenderung pragmatis. Menurut Jurubicara Hizbutahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto, faktor yang menyebabkan partai-partai Islam tidak mengajukan capres karena elit-elit parpol Islam cenderung pragmatis dan tidak adanya solidarity maker.

“Pragmatisme parpol Islam menjadi pemicu konstituen muslim tidak lagi percaya terhadap elit-elit partai berbasis Islam. Sepanjang, sejarah bangsa Indonesia partai-partai Islam tidak pernah melakukan koalisi strategis. Koalisi yang dibangun selalu koalisi taktis,” terang aktifis organisasi pengusung faham politik khilafah ini.

Sementara itu, menurut fungsionaris DPP PPP, Zaini Rahman, faktor yang menyebabkan partai-partai Islam tidak mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah karena tidak adanya titik temu secara ideologis antara partai yang berazaskan Islam dan partai yang memiliki konstituen muslim. Namun faktor utamanya, peluang capres dari kalangan partai barbasis Islam itu juga tipis.

“Meskipun seandainya partai PPP, PKB, PAN dan PKS bergabung, maka suara yang didapat tidaklah signifikan. Malah belum pernah ada sejarahnya partai-partai yang berbasis Islam melakukan koalisi,” katanya.

Partai-partai Islam harus puas dengan hanya sebagai pendukung partai pengusung utama capres-cawapres. Pada pilpres 2009 ini, hampir semua partai berbasis Islam akhrinya nyatu untuk mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono sebagai capres-cawapres pada pilpres 2009 yang diusung oleh partai Demokrat.

Selebihnya, partai-partai kecil seperti PKNU, PPNUI, menyebar ke dua pasangan capres-cawapres lainnya yaitu pasangan Megawati Soekarno Putri- Prabowo Subianto (Mega-Pro) yang diusung oleh koalisi pimpinan PDI Perjuangan dan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) yang diusung oleh koalisi pimpinan Partai Golkar.lukman/musim

PKS Sosialisasi Dukungan SBY-Boediyono

2009-06-04T04:29:00.000-07:00

Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Biak Numfor, Papua, melakukan sosialisasi dukungan pasangan calon Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY)-Boediyono, Senin sore.

Kegiatan sosialisasi pasangan SBY-Boediyono dilakukan PKS Biak bersama majelis syuro DPP PKS sebagai tindak lanjut atas keputusan PKS untuk mendukung kemenangan duet SBY-Boediyono pada Pemilu Presiden 8 Juli 2009.

Ketua PKS Biak, M Sholeh Mardiyono, mengatakan, kader maupun pengurus PKS di semua tingkatan siap mendukung penuh duet pasangan SBY-Boediyono pada Pilpres mendatang.

"Keputusan DPP PKS yang telah mengusung pasangan SBY-Boediyono harus kita terima dengan menyosialisasikan kepada semua kader maupun warga masyarakat," ujarnya.

Ia menyebutkan, dukungan PKS atas duet SBY-Boediyono merupakan kebijakan partai yang diputuskan melalui pengambilan keputusan majelis syuro DPP PKS.

Dia mengharapkan, semua jajaran pengurus PKS bersama simpatisan siap bekerja keras memenangkan duet SBY-Boediyono pada Pilpres mendatang.

Sementara itu, Hariman, salah satu simpatisan PKS, mengakui, dirinya sangat menerima keputusan majelis syuro pusat PKS yang mendukung pasangan SBY-Boediyono di Pilpres 8 Juli 2009.

"Sebagai simpatisan PKS di Biak saya sangat menerima keputusan serta mendukung duet SBY-Boediyono di Pilpres," ujar Hariman, dalam sosialisasi PKS Biak.

Sosialisasi duet SBY-Boediyono berlangsung sekitar 1,5 jam dihadiri sekitar 75 kader dan simpatisan PKS Biak bertempat di Hotel Instia.(*)

LSI: SBY Masih Tokoh Populer

2009-06-04T04:28:00.000-07:00

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi tokoh populer.

Peneliti Senior LSI Burhanudin Muhtadi, pada diskusi "Cawapres SBY: Teknokrat atau Politisi" di Kantor Charta Politika Indonesia, Jakarta, Rabu, menyebutkan SBY masih menduduki posisi teratas pilihan warga siapapun tokoh politik maupun teknokrat yang menjadi pasangannya pada Pilpres 2009.

"Berdasarkan hasil survei secara random pada 19-26 April 2009 terhadap 2.000 responden berumur 17 tahun ke atas, SBY mencatat perolehan suara terbanyak," katanya.

Hasil survei dari 33 provinsi di Indonesia itu menyebutkan pasangan SBY-Sri Mulyani mendapatkan 65 persen, SBY-JK 66,4 persen, SBY-Aburizal Bakrie 66,7 persen dan SBY-Akbar Tanjung 66,1 persen.

Pasangan lain Megawati-Prabowo 21-23 persen dan Wiranto-Hidayat Nur Wahid 4-5 persen.

Sementara itu, hasil survei pada Maret 2009 terhadap tiga pasangan capres/cawapres yakni SBY-Hatta Rajasa 61,2 persen, Mega-Sri Sultan 23,1 persen dan JK-Endriartono Sutarto.

"Berdasarkan hasil survei itu, siapapun yang menjadi pasangan SBY, tetap teratas," ujarnya.

Menurutnya popularitas SBY menjadi salah satu faktor mengapa ia dipilih oleh warga.

Selain itu, tidak ada nama-nama lain yang popularitasnya melebihi SBY. (*)

LSI: SBY-Boediono Masih Berada di Posisi Teratas

2009-06-04T04:26:00.000-07:00

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan pasangan capres dan cawapres SBY-Boediono masih menempati posisi tingkat keterpilihan (elektabilitas) teratas dibandingkan pasangan capres lainnya, yakni Mega-Prabowo (Mega-Pro) dan JK-Wiranto.

Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh LSI pada 25 Mei hingga 30 Mei dengan jumlah responden sebanyak 2.999 orang di 33 provinsi di Indonesia. Dengan margin of error 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dan wawancara dilakukan secara tatap muka.

Survei yang dilakukan LSI atas pesanan Fox Indonesia (konsultan kampanye SBY-Boediono) itu menyebutkan, sebanyak 71 persen responden memilih pasangan SBY-Boediono, sebanyak 16,4 persen responden memilih pasangan Mega-Prabowo dan sebanyak 6 persen responden memilih pasangan JK-Wiranto.

Direktur Riset LSI, Kusrido Ambardi, di Jakarta, Kamis, mengatakan, keunggulan SBY di atas 50 persen ini sudah terjadi sejak Maret 2009 dan terus meningkat sejak Pemilu Legislatif.

Menurut dia, banyaknya persoalan yang terjadi, seperti masalah ekonomi, kesejahteraan sosial dan penanganan korupsi, mereka menilai seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi, empati dan kompetensi untuk mengatasi masalah-masalah yang dinilai krusial.

"Mereka menilai pasangan SBY-Boediono lah yang memiliki tiga kriteria yang paling diinginkan responden," katanya seraya mengatakan sekitar 80 persen responden memilih tiga kriteria tersebut.

Elektabilitas Jusuf Kalla mengalami peningkatan setelah mengukuhkan diri berpasangan dengan Wiranto pada pemilu presiden Juli mendatang.

"Pada survei 3 Mei, ketika dipasangkan dengan Endriartono Sutarto, elektabilitas JK hanya di kisaran 3 persen, tetapi pada survei terakhir LSI pada 25 Mei-30 Mei 2009, elektabilitas JK-Wiranto meningkat menjadi 7 persen," paparnya seraya mengatakan tetapi kenaikan angka elektabilitas JK-Wiranto justru mengganggu pasangan lainnya, Mega-Prabowo.

Pasangan Mega-Prabowo ketika disurvei pada 3 Mei 2009 elektabilitasnya mencapai 21 persen, namun pada survei ini turun pada kisaran 18 persen.

Kusrido yang biasa dipanggil Dodi mengaku, seluruh biaya survei ditanggung oleh Fox Indonesia, namun dirinya tidak tahu berapa besar dana yang diberikan oleh Fox untuk melakukan survei itu.

"Saya tidak tahu dananya berapa. Saya hanya melakukan riset saja kok," katanya seraya mengatakan proses perencanaan dan penentuan instrumen survei tidak dipengaruhi oleh si pembiaya.

Mengenai proses metodologi dan keakuratan data, ia mengaku berani memberikan jaminan.

"Saya jamin data ini akurat. Tidak ada pihak lain yang ikut campur dalam riset ini," ujarnya seraya menambahkan sejumlah partai juga menggunakan lembaganya untuk melihat persepsi publik mengenai berbagai hal.

Tim sukses pasangan capres Mega-Prabowo, Maruarar Sirait menilai survei yang dilakukan LSI belum tentu benar bahwa SBY-Boediono yang akan dipilih oleh masyarakat sebagai persiden karena masih ada waktu 30 hari untuk melakukan kampanye besar-besaran.

"Saya menghargai upaya LSI untuk melakukan survei, namun datanya belum tentu benar. Kita lihat saja nanti saat pelaksanaan Pilpres," katanya yang juga menjabat sebagai ketua Bidang Pemuda, Mahasiswa dan Olahraga PDIP.

Ia mengaku tidak terlalu percaya dengan data survei yang dilakukan LSI, pasalnya survei itu dilakukan berdasarkan permintaan dari Fox Indonesia, yang merupakan tim konsultan pasangan SBY-Boediono.

"Saya melihat ada kecendrungan penggiringan opini oleh lembaga-lembaga survei yang ada, yang mayoritasnya adalah tim suksesnya SBY," katanya.

Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan capres JK-Wiranto, Indra Jaya Piliang, bahwa survei yang dilakukan oleh LSI tidak semuanya benar karena masih ada waktu sebulan untuk mempersiapkan kampanye.

"Kita lihat saja nanti siapa yang menjadi presiden, pertarungan kampanye masih 30 hari," ujarnya.

Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mengaku, bersyukur dengan adanya survei dari LSI yang menyebutkan keterpilihan pasangan SBY-Boediono masih teratas dibandingkan dua pasangan capres lainnya.

"Survei ini sangat relevan dengan `take line` Lanjutkan," katanya sambil tersenyum. (*)

Sumber: Antara

Tabulasi Nasional KPU Mengecewakan

2009-04-21T01:54:00.000-07:00

Sejumlah pihak menilai lambatnya data yang masuk ke Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat mengecewakan karena hingga kini jumlahnya belum mencapai 10 persen dari total jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009.

Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow di Pusat Tabulasi Nasional KPU, Hotel Borobudur Jakarta, Senin, berpendapat, KPU tidak belajar dari Pemilu 2004 karena dari awal seharusnya jumlah suara yang masuk ke pusat tabulasi sudah cukup banyak.

Penayangan tabulasi nasional perolehan suara sementara pemilihan anggota DPR 2009, di Hotel Borobudur, Jakarta, yang dimulai 9 April lalu berakhir Senin (20/4) dan selanjutnya akan ditayangkan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hingga kini, data yang sudah masuk baru mencapai 13 juta suara, sementara jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT Pemilu 2009 sebanyak 171.265.442 pemilih.

"KPU kali ini tidak belajar dari pemilu yang lalu. Seharusnya sudah tidak ada alasan lagi untuk lamban karena sejak awal KPU sudah dapat melakukan tabulasi," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa anggaran yang telah dikeluarkan oleh negara untuk proses penghitungan suara dengan menggunakan Teknologi Informasi itu menjadi sia-sia karena kinerja KPU yang dinilai buruk itu.

Menurutnya, data yang telah masuk ke pusat tabulasi KPU itu belum bisa dijadikan acuan oleh masyarakat karena jumlahnya sangat sedikit.

Bahkan, katanya, KPU hingga kini tidak dapat mengeluarkan data suara dari dua provinsi, yaitu Maluku dan Papua.

Di tempat yang sama, sejumlah calon anggota legislatif (caleg) juga menyatakan kekecewaannya terhadap data yang masuk pusat tabulasi nasional KPU.

Caleg DPR RI dari Partai Damai Sejahtera (PDS), Marthen Sirait, mempertanyakan kelambanan KPU dalam memproses data suara yang masuk pusat tabulasi nasional.

Caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) II itu mengatakan, sebaiknya pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan penyelidikan terkait keterlambatan proses penghitungan suara melalui Teknologi Informasi KPU tersebut.

"Pemerintah mengalokasikan dana cukup besar untuk pengoperasian TI yang digunakan KPU dalam pengelolaan tabulasi kali ini. Namun, kenyataannya sangat mengecewakan," katanya.

Hal senada diungkapkan Caleg DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) di Dapil Lampung II, Syamsudin Banusasmita.

"Seharusnya TI di KPU bisa lebih cepat, karena biaya yang dikeluarkan pemerintah cukup besar. Kelambatan ini tentu akan menimbulkan kekhawatiran adanya kecurangan berupa manipulasi data di KPU, terkait proses perhitungan suara," ujarnya.

Ia juga mengkhawatirkan keterlambatan penghitungan suara menyebabkan suara-suara yang rusak kemungkinan dimanipulasi KPU atas "pesanan" partai-partai tertentu.

Sumber: Antara

Golkar Bahas Kriteria Cawapres

2009-04-21T01:53:00.000-07:00

Partai Golkar akan memutuskan nama yang akan diajukan sebagai cawapres kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 april dan saat ini kriteria cawapres yang disampaikan Yudhoyono masih dibahas di internal Golkar.

"Kami saat ini sedang mempelajari secara mendalam mengenai kriteria calon wakil presiden yang diinginkan oleh SBY," kata Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Marzuki Darusman di Jakarta, Senin.

Marzuki Darusman yang akrab disapa Kiki mengemukakan, pernyataan Yudhoyono itu menciptakan perubahan di internal Partai Golkar. "Kriteria itu `kan memberikan kesan seolah, Pak Jusuf Kalla (JK) tidak otomatis dianggap sebagai calon yang dianggap satu-satunya menjadi cawapres," kata Marzuki.

Menurut Kiki, meskipun kriteria itu belum tentu mengarah ke JK, namun bukan berarti kriteria itu tidak ada yang memiliki di tubuh Golkar. Hal ini yang membuat proses pengajuan nama cawapres oleh Golkar menjadi berlarut-larut.

Di satu sisi masih ada yang menginginkan JK, namun di sisi lain ada juga kekhawatiran bahwa jika memaksakan JK maka bisa saja Yudhoyono menolaknya demi melihat kriteria itu.

"Walaupun terkesan kriteria itu tidak cocok dengan Pak JK, tapi bukan berarti SBY tidak bisa bersatu kembali dengan JK. JK `kan bisa saja berjanji ataupun melakukan komitmen baru dengan SBY bahwa dirinya akan memenuhi kriteria tersebut jika SBY menerima kembali sebagai cawapres," katanya.

Menurut Kiki, Yudhoyono juga kemungkinan masih bisa menerima kembali JK, kalau syarat itu dipenuhi.

Menurut Kiki, posisi Golkar seperti ini sangat rentan dan bisa membawa Golkar berada di luar kekuasaan nantinya, terutama jika Golkar tetap memaksakan cawapres yang akan diajukannya meskipun bertentangan dengan kriteria yang telah disebutkan Yudhoyono.

"Bisa saja kalau Golkar tetap `ngotot` mengajukan satu calon yang tidak masuk kriteria itu, nantinya ditolak oleh SBY. Penolakan ini kemungkinan akan membuat Golkar nantinya bisa berada di luar kekuasaan dan ini sangat tidak baik buat Golkar," kata Kiki.

Karena itu, Kiki berpendapat, paling baik yang bisa dilakukan adalah mengajukan lebih dari satu calon cawapres kepada Yudhoyono.

Dengan hanya mengajukan satu calon yang kemungkinan besar juga ditolak oleh Yudhoyono, maka hal ini menutup peluang bagi kader Golkar lainnya untuk menjadi wakil presiden.

Karena itu, menurut Kiki, lebih baik Golkar ajukan lebih dari satu nama. "Saya rasa SBY juga sudah arif mengatakan keinginannya itu sehingga kader Golkar pun bisa memahami keinginannya dan tidak menebak-nebak saja,? katanya.

Mengenai kemungkinan tidak ditemukan satupun nama untuk cawapres SBY, Golkar akan kembali pada tujuan awalnya mengajukan capres sendiri. Kiki mengatakan, sulit melakukan hal itu.

"Kita saat ini sekitar 14 persen perolehan suaranya, untuk mengajukan capres `kan butuh 25 persen. Ini artinya kita harus menggalang 11 persen suara lagi. Ini sulit karena suara lain sudah merapat ke SBY ataupun Mega. Kita memang telat dan kalah cepat dengan yang lainnya? katanya.

Sumber: Antara

Golkar Se-Jabar Tolak JK Jadi Capres

2009-04-21T01:52:00.000-07:00

Peserta Rapat Konsultasi Daerah yang dihadiri Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kota/kabupaten se-Jawa Barat menolak Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla menjadi calon presiden pada Pemilu Presiden 2009.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Uu Rukmana saat Rapat Konsultasi Daerah di Bandung, Senin mengatakan alasan yang dikemukakan hampir 90 persen peserta yang berasal dari 26 kabupaten/kota tersebut cenderung memilih Akbar Tanjung menjadi capres.

"Kebanyakan peserta lebih memilih Akbar Tanjung yang diusung menjadi capres hal ini dikarenakan JK dinilai tidak mampu memberi manfaat pada Pemilu Legislatif lalu terlebih atas terjadinya penurunan suara partai," ujarnya.

Uu menambahkan tiga opsi yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah mengusung Capres Partai Golkar, berkoalisi dan menjadi oposisi di pemerintahan.

"Untuk koalisi seluruh DPD mengerucut kepada kembali menyandingkan cawapres dengan Partai Demokrat. Partai akan mengusung calonnya menjadi cawapres," katanya.

Rapat yang diadakan untuk menjaring aspirasi daerah ini akan menjadi sebuah keputusan untuk dibawa pada Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar mendatang.

Namun adanya wacana kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mengusung kader Partai Golkar menjadi wakil presiden mendapat kecaman keras dari Kader Muda Golkar.

Mereka tetap menginginkan Partai Golkar mengusung kadernya menjadi calon presiden dan bukan wakil presiden.

Sumber: Antara

Yudhoyono Akui Bertemu Amien Rais Pekan Lalu

2009-04-20T03:17:00.000-07:00

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku bertemu dengan Ketua Majelis Penasehat Partai (MPP) DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais pekan lalu.

Namun, Yudhoyono pada acara silaturahmi dengan wartawan di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jabar, Minggu, mengatakan pertemuan itu tidak membahas detil koalisi maupun pasangan calon presiden-wakil presiden untuk Pemilu 2009.

"Saya bertemu dengan Pak Amien satu minggu lalu. Kami tidak bicarakan secara detil koalisi PAN-Partai Demokrat, calon presiden dan calon wakil presiden, dan sebagainya," jelas Yudhoyono.

Menurut dia, pada pertemuan itu hanya dibicarakan langkah-langkah membangun pemerintahan yang efektif untuk lima tahun mendatang.

"Kami bicarakan alangkah baik kita semua setelah melalui Pemilu Legislatif menuju Pemilihan Presiden melanjutkan perjalanan kehidupan bangsa lima tahun ke depan untuk rakyat, negara, membangun pemerintahan efektif," tuturnya.

Yudhoyono mengatakan pada pertemuan itu dia dan Amien Rais sama-sama memiliki pikiran untuk memperbaiki bangsa.

"Saya senang karena ternyata kita semua banyak miliki pikiran-pikiran sama untuk kebaikan bangsa," ujarnya.

Pada Minggu, Amien Rais dalam rapat Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PAN di rumahnya di Yogyakarta mengatakan PAN lebih baik berkoalisi dengan partai yang memenangkan Pemilu Legislatif 2009.

Amien juga mengatakan berdasarkan hasil jajak pendapat dan perhitungan cepat, Yudhoyono saat ini tidak terbendung untuk melaju pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2009.

Sumber: Antara

Meski Saksi Tidak Tandatangan, KPU Tetap Pleno

2009-04-20T03:13:00.000-07:00

Meski saksi dari parpol peserta pemilu legislatif tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat kota/kabupaten, namum Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan melakukan rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi.

Ketua KPU Jawa Barat, Ferry Kurnia saat meninjau proses rekapitulasi KPU Kota Bandung, Minggu malam, mengatakan keberatan atas hasil Pemilu dapat dilakukan melalui jalur hukum setelah pleno dilakukan KPU Pusat.

"Rapat pleno tetap dilakukan karena dalam undang-undang sangat jelas dinyatakan hasil rekapitulasi ditandatagani oleh anggota KPU atau saksi yang bersedia menandatangani," katanya.

Ia menegaskan, tidak hanya enggan menandatangi bahkan jika ada peserta pemilu yang meminta penghitungan ulang, pihaknya tetap akan melangsungkan pleno.

"Saya sudah mengimbau kepada seluruh kabupaten/kota untuk mengindahkan permintaan pengulangan pemungutan suara namun jika hanya penghitungan ulang dengan menghitung formulir C1 atau C2 maka beberapa KPU telah melakukannya," ujarnya.

Menanggapi adanya kemungkinan banyaknya saksi yang menolak hasil rekapitulasi setelah terjadi kericuhan saat rekapitulasi KPU Kota Bandung, Ketua KPU Kota Bandung, Heri Sapari menyatakan tetap akan melakukan pleno.

"Pleno tetap akan kami laksanakan pada Senin (20/4) meski ada saksi yang menolak hasil rekapitulasi kami karena dalam Undang-undang nomor 10/2009 tentang pemilihan anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan Kota pasal 189 ayat tiga telah jelas disebutkan," katanya.

Tolak hasil pemilu

Kericuhan terjadi sesaat sebelum rekapitulasi dilakukan KPU Kota Bandung di Hotel Grand Pasundan, Minggu pagi karena adanya penolakan hasil Pemilu oleh 21 partai politik di Kota Bandung.

Penolakan tersebut berasal dari PKPI, Barnas, PNI Marhaen, Pelopor, PNBK, PPD, PPDI, PSI, PPIB, PDK, RepublikaN, Merdeka, Buruh, PKNU, Hanura, PPRN, Kedaulatan, PIS, Patriot, PPI dan Pakar Pangan.

Sumber: Antara

SBY Populer di Mata Anak-anak

2009-04-20T03:12:00.000-07:00

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi idola dan populer di mata anak-anak. Nama SBY unggul dalam Simulasi Pemilu Anak untuk memilih presiden atau Kid Election For Presiden 2009.

Ketua Al-Ma'mun Education Centre (AMEC), Ma'mun Ibnu Ridwan, di Depok, Jabar, Sabtu mengatakan kegiatan yang dilakukan ini sebagai ajang pendidikan terhadap siswa terhadap proses demokrasi di Indonesia.

"Diharapkan dari kegiatan ini para siswa mengenal nilai-nilai demokrasi sejak usia dini," paparnya.

Dari jumlah 750 pemilih anak-anak, SBY unggul dengan 68,85 persen. Sedangkan posisi kedua ditempati Megawati Soekarnoputri dengan 10,73 persen. Posisi selanjutnya diduduki Jusuf Kalla (8,64 persen), Prabowo (7,85%), Sutiyoso (2,62 persen) dan Wiranto (1,31 persen).

Kegiatan ini diikuti 750 siswa yang berasal di lingkungan sekolah Al-Ma'mun Education Centre For Indonesia Research (AMEC INDORS) dan anak sekolah perwakilan dari berbagai sekolah di Depok, Tangerang dan DKI Jakarta.

Acara ini merupakan hasil kerjasama AMEC dan Pusat Kajian Kebijakan Pembangunan dan Strategis (Puskaptis), di Kampus AMEC, Jalan Nawi Malik No 9, Serua, Sawangan Depok.

Ma'mun lebih lanjut mengatakan kegiatan ini terdorong untuk memberikan jawaban atas keingintahuan anak-anak terhadap penyelenggaraan pemilu, serta mengenalkan calon pemimpin kepada anak-anak.

Penyelenggaraan Kid Election For Presiden 2009 yang diikuti siswa ini dan mendapat dukungan dari ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Prof. Dr. HA.Hafiz Ansyary AZ, MA, merupakan kegiatan kedua. Sebelumnya simulasi ini pernah dilakukan pada 31 Januari 2009.

Sementar itu, Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid menerangkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik sejak dini pada anal.

Selain itu kata dia, juga ingin memberikan pemahaman politik terhadap anak-anak SD dan TK apakah mereka kenal dengan tokoh-tokoh yang akan maju untuk menjadi presiden RI.

"Diharapkan kegiatan ini bisa bermanfaat terhadap kelangsungan proses demokrasi bagi bangsa indonesia," katanya.

Sumber: Antara

PDIP: Belum Koalisi Sudah Ribut

2009-04-20T03:10:00.000-07:00

Manuver saling ancam dan saling serang antara Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait posisi cawapres yang akan mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono menarik perhatian partai oposisi.

"Belum berkoalisi sudah berantem (ribut). Apalagi kalau jadi (lanjutkan) koalisi," kata Ketua DPP PDIP Friman Jaya Daeli dalam diskusi di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (17/4).

Manuver saling menyerang kedua partai itu, kata Firman, akan menjadi catatan dan perlu menjadi perhatian Partai Demokrat.

"Ini catatan bagi Partai Demokrat," katanya.

Firman mengatakan, koalisi memang sebuah keniscayaan, tetapi koalisi yag sudah dijalani dimana Partai Golkar dan PKS ikut dalam koalisi pendukung pemerintah, tidak solid.

"Ada partai dalam koalisi yang mengoreksi kebijakan pemerintah, tetapi ada partai koalisi yang lebih demokrat dari Partai Demokrat. Ada pula partai dalam koalisi yang menjadi oposisi melebihi kadar oposisi yang dimiliki PDIP," katanya.

Sebagai partai oposisi, PDIP akan melihat perkembangan kekuatan dan soliditas partai-partai yang menggalang koalisi untuk mendukung pemerintah mengingat koalisi dengan komposisi partai-partai yang sudah menjalani koalisi selama hampir lima tahun terakhir tidak solid.

Partai politik peserta politik tidak jarang saling serang dan ada juga yang menyerang pemerintah. "Itu tidak mendidik rakyat, justru membingungkan rakyat,` katanya.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada pers terkait manuver kedua partai itu berharap, perbedaan pendapat bisa diselesaikan. Partai Demokrat akan berusaha mendamaikan kedua partai.

"Ini kan perbedaan dua partai yang sama-sama sahabat," katanya

Anas menambahkan, Partai Demokrat menjalankan politik terbuka dan menghormati sikap PDIP dan Partai Gerindra yang sudah menyatakan akan menjadi oposisi terhadap pemerintah.

Sumber: Antara

Partai Demokrat Kukuhkan Capres di Rapimnas 26 April

2009-04-20T03:09:00.000-07:00

Partai Demokrat akan mengukuhkan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden (capres) dalam forum rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta pada 25-26 April 2009.

"Agenda utama Rapimnas penetapan capres Partai Demokrat," kata ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat.

Anas mengemukakan, jika memang memungkinkan, pengukuhan Yudhoyono sebagai capres juga akan bersamaan dengan pengukuhan cawapres yang akan mendampingi Yudhoyono. Artinya, pengukuhan ini sekaligus pengukuhan pasangan capres/cawapres yang akan diajukan Partai Demokrat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) mendatang.

Jika pengukuhan pasangan ini belum dimungkinkan, kata Anas, yang terpenting adalah pengukuhan capres terlebih dahulu, sedangkan cawapres akan menyusul.

"Kalau memungkinkan bisa bersamaan. Kalau tidak mungkin, capresnya dulu. Kita harapkan bisa bersamaan agar makin jelas dalam menghadapi Pilpres 8 Juli 2009," katanya.

Anas mengungkapkan, komunikasi akan terus dijalin Partai Demokrat dengan partai-partai lain sebagai embrio terbentuknya koalisi di pemerintahan maupun di parlemen. Arah koalisi yang akan dituju Partai Demokrat adalah terbentuknya pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif.

Dengan tercipta pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif, maka pemerintahan akan bisa bekerja secara optimal. Partai Demokrat menginginkan agar pemerintahan mendatang semakin berfaedah bagi masyarakat mengingat periode mendatang merupakan masa bhakti kedua.

Partai Demokrat menjalankan politik terbuka kepada semua partai untuk menjalin komunikasi. Namun Partai Demokrat juga menghargai PDIP yang sudah menyatakan akan menjadi oposisi dan menghormati Partai Gerindra yang juga ikut bergabung dengan PDIP.

"Kami tidak akan menggoda atau menggelitik-gelitik PDIP dan Partai Gerindra yang sudah bersikap seperti itu," katanya.

Hal itu sebagai cermin bahwa Partai Demokrat tidak menafikan adanya oposisi dalam pemerintahan. Oposisi merupakan keniscayaan untuk pemerintah mendatang.

Menurut Anas, koalisi yang akan dijalin Partai Demokrat dengan partai lain akan lebih mengikat dan tidak hanya individu tetapi mengikat partai. Hal ini untuk menghindari terulangnya koalisi pada 2004-2009. "Koalisi ini akan lebih bervisi," katanya.

Terkait hasil survei yang diumumkan beberapa hari lalu mengenai popularitas Yudhoyono menempati peringkat tertinggi dibanding tokoh lainnya, Anas mengatakan hasil survei itu juga menggambarkan bahwa di tingkat masyarakat sudah terjadi koalisi. Masyarakat dari berbagai partai politik sudah menjalin koalisi.

"Tetapi apakah parpol-parpol juga akan mengambil sikap seperti sikap masyarakat atau tidak, sepenuhnya ditentukan oleh partai-partai untuk menyikapinya," kata Anas.

Sumber: Antara

PKS: Yudhoyono Butuh Pendamping Muda

2009-04-20T03:07:00.000-07:00

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI Muttamimul Ula mengatakan, demi memperkuat kepemimpinan nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono butuh pendamping intelektual muda, nasionalis tetapi `hijau` (kalangan muslim) sebagai Wakil Presiden.

Muttamimul mengatakan, pendamping Yudhyono sebaiknya memiliki lima kriteria utama, yaitu umur lebih muda dari Yudhoyono, non militer, dari lingkungan hijau atau religius, negarawan, dan direkomendasikan partai-partai koalisi.

"Dalam kaitan ini, tak perlu diragukan lagi integritas moralnya yang tinggi, menghayati konstitusi, kapasitas komunikasi yang memadai, punya kemampuan membantu atau bekerja sama dengan presiden, serta memiliki elektabilitas serta akseptabilitas yang tinggi," ujarnya.

Dia kemudian menyodorkan beberapa nama seperti Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring, Anis Mata, Hatta Rajasa, Jimly Jimly Asshiddiqie, Marwah Daud, Anas Urbaningrum, dan MS Kaban.

Saat dua nama generasi muda cukup kondang dari dua partai besar negeri ini --Yuddy Chrisnandi (Partai Golkar) dan Andi Malarangeng (Partai Demokrat)-- ia juga ternyata spontan mendukungnya.

"Kedua tokoh muda itu juga boleh. Bisa diinventarisir juga kader-kader bangsa lain yang terbaik," kata Muttamimul Ula.

Sumber: Antara

Golkar Hindari Jadi Poros Utama Koalisi

2009-04-20T03:06:00.000-07:00

Pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla bahwa partai itu tidak mungkin mengajukan calon presiden karena perolehan suara partai ini hanya 14 persen adalah upaya menghindarkan Golkar menjadi poros utama koalisi.

"Memang sesuai undang-undang pernyataan itu betul karena partai politik yang dapat mengajukan capres adalah yang memperoleh suara minimal 20 persen, tetapi sebenarnya parpol dapat bergabung membentuk koalisi sehingga dapat mengajukan capres," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada AAGN Ari Dwipayana di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, secara kalkulatif, pernyataan Kalla itucukup aneh namun sebenarnya mengisyarakatkan bahwa Kalla tidak ingin Golkar menjadi poros utama koalisi.

Kalau menjadi poros utama, maka Golkar harus merangkul sejumlah partai membentuk koalisi untuk mengajukan capres dengan Golkar sebagai poros utama koalisi," katanya.

Ia menilai, pada satu sisi pernyataan Kalla itu menunjukkan pendekatan pragmatis bahwa yang paling menguntungkan adalah menjadi cawapres untuk calon presiden Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Di sisi lain, jika membentuk blok sendiri, Golkar harus menggalang kekuatan dengan partai lain, dan kesempatan ini dirasakan JK tidak terlalu besar," lanjutnya.

Dengan cara ini Kalla tidak ingin membentuk koalisi sendiri karena langkah ini menuntu upaya lebih serius dibandingkan hanya menjadi cawapres untuk Yudhoyono.

Sumber: Antara

KPU Dilaporkan ke Mabes Polri

2009-04-17T11:22:00.000-07:00

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mabes Polri karena diduga melakukan tindak pidana pemilu dengan menyebabkan suara pemilih yang memilih calon anggota legislatif tidak bernilai.

Anggota Bawaslu Wirdyaningsih, di Jakarta, Jumat, mengatakan KPU diduga melakukan pelanggaran karena telah mengeluarkan Surat Edaran KPU Nomor 676/KPU/VI/2009 perihal penegasan hal-hal terkait permasalahan pemungutan dan penghitungan suara, pada 9 April 2009 lalu.

Surat tersebut dikeluarkan karena adanya kasus tertukarnya surat suara pemilu legislatif disejumlah daerah. Terhadap surat suara yang tertukar tersebut, KPU melalui surat edarannya menegaskan, apabila surat suara tertukar antar daerah pemilihan dan sudah terlanjur digunakan, surat suara itu dinyatakan sah dan dapat dihitung.

Penghitungan surat suara yang tertukar itu perolehan suaranya diberikan kepada partai politik yang bersangkutan. Menyusul beredarnya SE tersebut, KPU kembali mengeluakan surat edaran Nomor 684/KPU/IV/2009 tentang penegasan surat edaran sebelumnya dan antisipasi gugatan.

Dalam SE yang baru itu berisi penegasan bahwa surat suara yang tertukar dan terlanjur digunakan tersebut dinyatakan sah kalau mendapatkan persetujuan dari saksi partai politik dan pengawas pemilu.

"Dengan adanya surat edaran ini, suara pemilih yang memilih caleg hilang dan dialihkan untuk suara partai," katanya didampingi anggota Bawaslu Wahidah Suaib.

Dengan adanya dua SE tersebut, KPU diduga melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang.

Pasal 288 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 12 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp12 juta dan paling banyak Rp36 juta.

"Bawaslu telah melakuan klarifikasi pada Ketua KPU dan enam anggota KPU lainnya sebelum melapor ke Mabes Polri," katanya.

Dari hasil klarifikasi yang dilaksanakan pada 13 April 2009 tersebut, diketahui bahwa KPU tidak menyiapkan rencana darurat dan kesalahan manejemen dalam memprediksi kemungkinan yang terjadi saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung.

Namun, berkas laporan Bawaslu ke Mabes Polri ini ditolak dengan alasan belum cukup bukti. Pihak kepolisian, kata Wirdyaningsih, meminta supaya Bawaslu memberikan bukti surat suara tertukar yang sudah diberi tanda terqebut.

"Bawaslu tidk memiliki kewenangan untuk mendapatkan surat suara yang sudah dicentang karena UU 10/2008 mengatakan bahwa surat suara tersebut harus tetap berada di daam kotak suara yang tersegel," katanya.

Sumber: Antara

Akbar Siap Jadi Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono

2009-04-16T21:59:00.000-07:00

Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, menyatakan siap menjadi calon Wakil Presiden (cawapres) Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilu presiden 2009 mendatang.

"Saya siap menjadi pasangan SBY apabila Partai Golkar menghendaki dalam rapimnas khusus," kata Akbar Tandjung di sela-sela kunjungannya ke pondok pesantren Al-Qodiri, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis malam.

Menurut dia, rapimnas khusus akan digelar pada 23 April mendatang untuk membahas usulan pengajuan nama kader terbaik partai Golkar untuk berkompetisi dalam Pilpres 2009 mendatang.

"Pasangan capres dan cawapres Partai Golkar akan ditentukan dalam rapimnas khusus itu," katanya menerangkan.

Ia mengatakan, kedatangannya ke pondok pesantren Al-Qodiri, Jember, untuk bersilaturahmi dengan pengasuh Ponpes Al-Qodiri yakni KH Muzaki Syah sekaligus meminta doa restu untuk maju dalam bursa cawapres Pemilu 2009.

"Sudah lama saya ingin bertemu Kyai Muzaki dan baru hari ini bisa bersilaturahmi dengan beliau," katanya menerangkan.

Untuk bursa capres dan cawapres 2009, ia mengaku masih memiliki peluang asalkan didukung oleh Partai Golkar.

"Saya akan meminta restu Partai Golkar karena beberapa DPD di beberapa daerah mendukung saya untuk maju sebagai cawapres mendampingi SBY," katanya menegaskan.

Apabila partai Golkar tidak mendukungnya, dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai cawapres dari partai lain seperti Jusuf Kalla pada Pilpres 2004.

"Saya tetap berangkat dari Partai Golkar karena saya dibesarkan dan pernah memimpin Partai Golkar. Tidak mungkin saya maju cawapres dari partai lain," katanya dengan tegas.

Ia berharap, mendapat restu dari pengasuh Ponpes Al-Qodiri, Muzaki Syah dalam pemilu presiden yang digelar pada Juli mendatang.

Sementara itu, pengasuh Ponpes Al-Qodiri, Muzaki Syah mengaku memberi restu kepada siapapun yang datang ke ponpesnya dengan niat baik, termasuk Akbar Tandjung.

"Pintu ponpes saya selalu terbuka untuk siapa saja termasuk Akbar Tandjung," katanya.

Ia menjelaskan, banyak tokoh nasional yang meminta restu dari berbagai partai politik pada Pemilu 2004 lalu termasuk Presiden SBY yang kini menjabat sebagai Presiden RI.

Sumber: Antara

Mantan Petinju Olimpiade Menuju Senayan

2009-04-16T21:58:00.000-07:00

Mantan petinju olimpiade Indonesia, Lapaene Lamasara berjibaku dengan ratusan calon legislatif (Caleg) dari daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menuju kursi parlemen Senayan Jakarta.

"Saya dan segenap relawan sudah bekerja maksimal untuk mewujudkan tekad merebut kursi DPR RI dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)," kata Lapaene melalui telepon dari Surabaya, Kamis.

Perolehan suara petinju yang pernah mengenyam ring tinju olimpade Atlanta 1996 dan Olimpiade Australia 2000 itu masih sedang bergulir pada tingkat kecamatan.

Karena itu, tim relawan maupun suami dari Nur Aini tersebut belum dapat memastikan hasil akhir dari perhelatan 9 April 2009 lalu tersebut.

"Informasi dari tim relawan bahwa perolehan suara caleg DPR RI masih berimbang, bahkan saya masih unggul dibandingkan dengan caleg Partai Amanat Nasional (PAN) Waode Nurhayati yang juga kelahiran Kabupaten Buton," tutur ayah dari Natasya (10) dan Gelvin (8) itu.

Petinju kelas dunia kelahiran Buton 10 November 1973 silam itu terjun ke gelanggang politik sebagai panggilan untuk mewakili aspirasi rakyat Sultra di tingkat nasional.

Kiprahnya di dunia tinju yang mencapai babak semifinal Olimpiade Atlanta 1996, juga sudah cukup mengangkat harkat dan martabat daerah kelahirannya bahkan Indonesia di kancah dunia.

Penyumbang medali perak bagi kontingen Provinsi Maluku pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIV 1996 itu berharap kepada caleg dan rakyat Sultra untuk menerima hasil pemilihan umum.

Sumber: Antara

Aturan Main Bisa Lahirkan Capres "Kotak Kosong"

2009-04-16T21:56:00.000-07:00

Ketua DPP Partai Bulan Bintang, Yusron Ihza Mahendra, di Jakarta, Jumat, kembali mengingatkan tentang kemungkinan munculnya satu Capres yang dominan dan hanya melawan `kotak kosong` pada Pilpres 2009 mendatang.

"Ini bukan dikarenakan (adanya) boikot, melainkan terjadi oleh aturan main yang kurang kondusif," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini kepada ANTARA.

Meski begitu, lanjutnya, walau tidak bermaksud memboikot, tetapi masalahnya apakah partai-partai yang tidak puas atas aturan main Pemilu Legislatif (Pileg) sekarang ini mau mencalonkan diri dalam Pilpres nanti?

"Akal sehat akan katakan, buat apa maju jika sudah pasti kalah akibat aturan main. Terutama masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang kurang `elegant`," kata anggota parlemen yang pernah jadi peneliti dan dosen di Universitas Tsukuba, Jepang ini.

Yusron Ihza Mahendra juga meyakini, demi keselamatan kehidupan negara, urusan boikot sudah jelas tidak akan ada, atau kecil sekali kemungkinannya.

"Partai besar dan kecil saat ini rata-rata sudah matang atau dewasa dan tidak menginginkan terjadinya krisis ketatanegaraaan yang akan menggiring negara ke dalam keadaan darurat," ujarnya lagi.

Keadaan darurat dimaksud Yusron Ihza Mahendra, yakni jika sekiranya ada kemungkinan tidak terselenggaranya Pemilu Presiden (Pilpres), sementara perpanjangan jabatan presiden tidak dimungkinkan oleh undang-undang.

Air di dulang

Adik mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra kemudian menunjuk tanggapan para politisi atas kemungkinan `tanding lawan kotak kosong` di atas, yakni seolah-olah ini menunjuk pada adanya kesan boikot.

"Padahal persoalannya bukan demikian. Partai Bulan Bintang (PBB) dan partai-partai sudah jelaskan sikap tidak akan boikot dan menerima hasil Pileg sekarang ini.

Tetapi, sejumlah aturan yang kurang tegas, lalu amburadulnya DPT serta berbagai masalah teknis administratif lainnya, menurutnya, merupakan pemicu utama terjadinya segala situasi tadi.

"Karena itu, tidak boleh tidak, perbaikan aturan main jelas perlu untuk membuka peluang para calon presiden (Capres) mencalonkan diri dan ini tentu penting guna mencegah munculnya Capres tunggal yang tidak dibernarkan oleh undang-undang," katanya.

Namun, menurut Yusron Ihza Mahendra, masalahnya tidak mudah, karena perbaikan dan terutama pemutakhiran DPT akan berarti membuka borok-borok serta aib mendasar yang mendasari Pileg sekarang.

"Tindakan ini ibaratkan memakan buah `simalakama` atau ibaratkan `memukul air di dulang`," ujarnya.

Koalisi Tiga Kaki

Dari pihak PBB yang merupakan `koalisi tiga kaki` dalam mengusung duet Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla (SBY-JK) bersama Partai Demokrat (PD) dan PKPI di Pilpres 2004 lalu, demikianYusron Ihza Mahendra, pihaknya punya tanggungjawab moral, agar calon yang dulu diusung itu tidak terbelit oleh persoalan-persoalan berat.

"Sebagai orang nomor sembilan alias 10 besar tim resmi kampanye SBY-JK dalam Pilpres 2004 yang terdiri dari lebih seribu orang itu, saya pribadi pun berharap agar tanding lawan `kotak kosong` di atas tidak terjadi," katanya.

Itu sebabnya, menurutnya, resiko kemungkinan munculnya hal tersebut harus diungkapkan pihaknya. "Agar dapat diantisipasi, terutama oleh mereka yang duduk dalam pemerintahan sekarang," katanya meyakinkan.

Sumber: Antara

Parpol Diminta "Legowo" Terima Ketetapan Perolehan Suara KPU

2009-04-16T21:52:00.000-07:00

Seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Karawang diminta tidak mencari-cari kesalahan dan bisa menerima hasil penghitungan perolehan suara pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi (PBR) Karawang, Uni Ardiansyah, mengatakan, pasca Pemilu Legislatif nanti Karawang membutuhkan suasana kondusif.

Atas hal itu, seluruh parpol dan caleg mesti bisa "legowo" dalam menerima hasil perolehan suara yang ditetapkan.

"Pasca pemilu, seluruh parpol seharusnya bersatu membangun Karawang, untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," katanya, di Karawang, Kamis.

Dikatakannya, parpol dan caleg harus bisa memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat agar bisa disadari betapa pentingnya parpol itu, karena tanpa parpol tidak akan lahir seorang pemimpin yang akan mengemban amanah dan aspirasi masyarakat.

"Mari kita bersama-sama memberikan pencerahan baru kepada masyarakat, jangan sampai terjadi blok-blokan dalam kehidupan masyarakat. Parpol dan caleg juga jangan saling menuding," katanya.

Sumber: Antara

Prabowo Dapat Sambutan Istimewa PPP

2009-04-16T01:42:00.000-07:00

Calon presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan istimewa ketika berkunjung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Jakarta, Selatan, Rabu (14/4).

Kedatangan ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu diterima sejumlah besar pengurus PPP, baik dari pengurus harian, majelis syariah, maupun majelis pertimbangan partai.

"Ini pertemuan terlengkap," kata Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali yang menyambut langsung kedatangan Prabowo di gedung DPP PPP.

Mereka melakukan pertemuan tertutup selama satu setengah jam sebelum akhirnya memberikan keterangan kepada wartawan.

Menurut Prabowo, kunjungannya itu merupakan bagian dari komunikasi politik yang dijalankannya yang intensitasnya mulai semakin meningkat.

Dalam pertemuan itu juga dibicarakan pelaksanaan pemilu lalu yang menurut mereka masih banyak menyimpan persoalan, terutama menyangkut pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Kita harus berupaya terus melakukan perbaikan agar pemilihan presiden nanti lebih baik," kata mantan Panglima Kostrad itu.

Hal senada dikemukakan Suryadharma. Ia berharap persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditengarai bermasalah tidak terjadi lagi pada pilpres.

Terkait dukungan PPP terhadap Prabowo, Suryadharma mengatakan PPP baru memutuskan secara resmi capres yang bakal didukung pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang waktu pelaksanaannya baru ditentukan Jumat (18/4) mendatang dalam rapat pengurus harian.

"Tapi Pak Prabowo ini memang lincah `mengepung` PPP. Menemui ketua umum, menemui Pak Hamzah Haz (mantan ketua umum PPP)," kata Suryadharma sambil tertawa.

Sementara itu ketika ditanya soal kabar dirinya bakal dipasangkan dengan anak Megawati, Puan Maharani, Prabowo menyatakan hal itu merupakan bagian dari komunikasi politik.

"Skenario duet ini, duet itu, itu bagian dari komunikasi politik. Minggu-minggu depan akan semakin jelas arahnya," katanya.

Sumber: Antara

Duet SBY-JK 2009-2014, Mungkinkah?

2009-04-16T01:39:00.000-07:00

Peta politik tampaknya mulai berubah dengan cepat, menyusul pengumuman hasil pemilu legislatif berdasarkan penghitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, yang menempatkan Partai Demokrat sebagai pemenang mengungguli Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Terkait dengan perubahan itu, muncul pertanyaan, mungkinkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) kembali berduet memimpin Indonesia untuk periode 2009-2014?

Pertanyaan itu terasa menggelitik, mengingat sebelum pemilu, Wakil Presiden JK sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar menyatakan niatnya menjadi calon presiden dari Partai Golkar, bersaing `head to head` dengan SBY, yang juga sudah menyatakan pencalonan dirinya untuk kembali menjadi Presiden RI melalui Partai Demorat.

Partai Golkar bahkan melirik PDIP dalam upaya menuju kursi RI-1 sebagaimana digagas Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Surya Paloh. Namun, dengan posisi Partai Golkar yang memperoleh suara sementara 14,38 persen, berada di bawah Partai Demokrat di 20,28 persen, tampaknya niat tersebut mulai surut.

Meskipun sampai kini belum ada keterangan resmi tentang kemungkinan lanjut tidaknya `dwi tunggal` SBY-JK untuk periode kedua, namun tanda-tanda ke arah sana mulai terlihat.

Presiden SBY telah menyampaikan kepada publik bahwa ia akan tetap mempertahankan koalisi sebagaimana telah dijalani pasca-Pemilu 2004,
namun kali ini dengan kontrak politik yang jelas.

JK tampaknya juga menyadari menjadi wapres adalah pilihan yang paling memungkinkan saat ini. Sebuah pertemuan antara SBY-JK juga sudah diadakan beberapa hari yang lalu.

Hampir lima tahun yang lalu, SBY dengan dukungan Partai Demokrat yang baru lahir, ketika itu hanya mencapai perolehan suara 7,5 persen, jauh di bawah perolehan Partai Golkar yang menjadi pemenang dengan 22 persen suara, membangun koalisi dengan berbagai partai politik.

Namun, koalisi itu tampaknya tidak terlalu kuat. Hal ini terlihat dari dengan sikap ambigu sejumlah partai peserta koalisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Kali ini kondisinya berbeda. Dengan kemenangan pada Pemilu Legislatif ini, posisi SBY kini menjadi lebih kuat, dibanding 2004.

Parlemen juga akan diwarnai lebih banyak anggota Demokrat. Posisi tawar Partai Demokrat menjadi lebih tinggi, dan bisa menentukan dengan siapa mereka bakal berkoalisi.

Kawan-kawan Demokrat semakin jelas dengan kecenderungan sejumlah partai yang kini mendekat ke sana. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perolehan sementara 8,37 persen, sejak sebelum Pemilu 9 April berlangsung, sudah memperlihatkan dukungannya pada SBY.

Partai Amanat Nasional (PAN), dengan suara sementara 6,6 persen, diberitakan juga bergabung dalam koalisi Demokrat, setelah Ketua MPP PAN, Amien Rais, bertemu SBY dan menyatakan partai yang ia dirikan itu mendukung pencalonan SBY sebagai presiden.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan suara sementara 5,37 persen, kecenderungannya juga mengarah ke koalisi Demokrat. Partai lainnya `tinggal menghitung hari` sebelum secara resmi berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Koalisi Partai Demokrat, dengan PKS, dan PAN, diprediski cukup kuat mengantarkan SBY ke tangga pencalonan wakil presiden, sebab sudah melampaui 25 persen suara, sebagaimana diisyaratkan undang-undang.

Kekuatannya akan semakin dahsyat bila koalisi itu diperkuat Partai Golkar yang memiliki 14 persen suara. Dengan kekuatan sebesar itu, tampaknya peluang SBY untuk kembali memimpin bangsa Indonesia diperkirakan tetap lebih besar, dibanding kandidat lainnya.

Memilih Pasangan

Memang, pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih tiga bulan lagi, namun sejak sekarang peta pertarungan mengisi kursi jabatan tersebut sudah ramai dibahas. Nama-nama calon seperti SBY, Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Sultan Hamengku Buwono X, Wiranto, Prabowo Subianto, silih berganti menjadi pembicaran.

Tetapi, dengan hasil Pemilu 9 April, maka peluang menuju ke kursi pertarungan tampaknya semakin mengerucut antara SBY versus Megawati Soekarnoputri.

PDIP dengan perolehan suara sementara 14,32 persen, dan sejak dulu sudah menyatakan Megawati sebagai calon presidennya, juga menggalang koalisi dengan partai lain.

Sejauh ini dari pemberitaan media, dua partai sudah menjajaki koalisi dengan PDIP yakni Partai Gerindra (4,45 persen suara) melalui tokohnya, Prabowo Subianto, dan Partai Hanura (3,55 persen) yang dikomandoi Wiranto. Siapa calon wapres yang akan mendampingi Megawati sampai sekarang masih merupakan teka-teki.

Sama seperti Megawati, SBY sejauh ini belum menetapkan siapa yang akan dia pilih sebagai calon wapresnnya. Sejumlah kalangan masih menaruh harapan agar pasangan SBY dalam pilpres mendatang adalah tetap JK. Pasangan SBY-JK sesungguhnya adalah pasangan yang serasi. Kombinasi kepemimpinannya sudah terbukti dalam hampir lima tahun pemerintahan.

Mereka bahu-membahu mengatasi berbagai persoalan bangsa. Selain itu, peluang SBY untuk mengalahkan JK, bila memang JK tetap maju sebagai calon presiden, diduga lebih besar, mengingat popularitas SBY yang memang jauh lebih tinggi dibanding JK.

Meskipun Partai Golkar saat ini untuk sementara berada pada posisi nomor dua, tetapi JK melalui komunikasi politik yang disampaikannya sudah mengisyaratkan bahwa pencalonannya untuk menduduki kursi presiden, tidak akan diteruskan.

Memang, pilihan yang paling mungkin saat ini bagi JK adalah kembali bergabung dengan SBY sebagai cawapres untuk pemilu presiden/wakil presiden tahun ini. Persoalannya, apakah SBY bisa menerima kembali JK yang terlanjur menyatakan diri akan bersaing melawan SBY?

Salah seorang anggota Dewan Pakar DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, mengatakan pasangan SBY-JK masih dimungkinkan, artinya peluang JK untuk menjadi wapres tetap terbuka.

Namun, seperti disampaikan Sutan, keinginan menjadikan JK sebagai cawapres harus berasal dari keputusan Partai Golkar, artinya siapa pun yang akan diusung Partai Golkar sebagai cawapres mendampingi SBY tidak akan jadi masalah bagi kubu Partai Demokrat.

Pencalonan cawapres dari Partai Golkar untuk disandingkan dengan SBY, bila nanti itu betul-betul terjadi, adalah fenomena wajar. Tidak seperti pada 2004, di mana saat itu JK menjadi cawapres pasangan SBY bukan dicalonkan Partai Golkar. Masalahnya sekarang adalah, apakah Partai Golkar hanya mengusulkan satu nama saja untuk bakal calon wapres?

Adalah menarik untuk dipikirkan bila ada tiga atau empat nama yang diusung Partai Golkar sebagai calon wapres, guna disandingkan dengan SBY. Bukankah Partai Golkar memiliki sejumlah tokoh nasional sekaliber Jusuf Kalla?

Di sana ada nama-nama seperti Akbar Tanjung, Surya Paloh, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Nama-nama itu tentu saja layak mendampingi untuk diusulkan Partai Golkar ke SBY sebagai wapres, di samping JK sendiri.

SBY memiliki hak penuh untuk memilih siapa calon pendampingnya sebagai wakil presiden. Bila ada tiga atau empat nama yang diajukan Partai Golkar, tentu saja SBY berhak memilih salah satunya. Bila hanya satu nama yang diajukan, maka tidak ada pilihan bagi SBY, selain menerima atau menolaknya.

Persoalannya kemudian, apakah mereka yang tidak dipilih SBY akan kehilangan muka? Di sinilah perlunya sikap negarawan dari seorang calon wakil presiden maupun calon presiden.

Tidak ada yang hilang bila seseorang tidak menjadi wapres ataupun presiden, sebab yang diuntungkan adalah tetap semua rakyat Indonesia.

Sumber: Antara

Anak di Bawah Umur Gunakan Hak Pilih Atas Nama Orang Lain

2009-04-16T01:37:00.000-07:00

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Karawang, Rabu, menerima laporan tim sukses calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Karawang dari PDIP di daerah pemilihan Kecamatan Rengasdengklok yang meminta anak di bawah umur menggunakan hak pilihnya atas nama orang lain.

"Selain meminta anak di bawah umur untuk menggunakan hak pilihnya atas nama orang lain, tim sukses Caleg bersangkutan juga mengiming-imingi bantuan sembako kepada anak di bawah umur itu," kata Ketua Panwaslu Karawang, Masmuhyi, di Karawang, Rabu.

Dikatakannya, laporan itu disampaikan oleh caleg DPRD Karawang dari PDIP, daerah pemilihan Kecamatan Rengasdengklok, Rahmat Taufik. Sedangkan tim sukses Caleg dari PDIP yang dilaporkan itu ialah Caleg dari PDIP lain, Abdul Arif.

Anak di bawah umur yang diiming-imingi bantuan sembako agar mencentang Caleg PDIP nomor urut 3 daerah pemilihan Kecamatan Rengasdengklok itu ialah Husnul Khatimah (16), warga Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Karawang.

"Saat itu, Husnul diminta agar memilih caleg tertentu dengan diiming-imingi bantuan sembako. Tim sukses Caleg bersangkutan lalu, menyerahkan undangan pemilih atas nama Omah," katanya.

Pada hari pencentangan, Husnul langsung menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pesanan, di tempat pemungutan suara (TPS) 15, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok.

Panwaslu kemudian langsung melanjutkan laporan itu ke sentra penegakan hukum terpadau (Gakkumdu) Karawang, pada Rabu sore, dengan disertai beberapa saksi beserta barang bukti sembako pemberian bantuan tim sukses Caleg PDIP nomor urut 3, daerah pemilihan Kecamatan Rengasdengklok.

Masmuhyi menilai, laporan itu terkait dengan pasal 289 dan pasal 286 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu.

"Untuk pasal 289 itu terkait dengan perbuatan menggunakan undangan orang lain dalam melakukan hak pilih, dan pasal 286 mengenai tindakan mengiming-imingi bantuan untuk memilih caleg tertentu," katanya.

Sementara itu, Caleg DPRD Karawang dari PDIP daerah pemilihan Kecamatan Rengasdengklok, nomor urut 7, Rahmat Taufik, mengatakan, dirinya melaporkan Caleg sesama PDIP itu karena yang bersangkutan dinilai telah berbuat curang.

"Kalau yang bersangkutan bermain dengan `fair`, saya tidak akan melaporkan kecurangan itu. Belum jadi anggota DPRD saja sudah curang, bagaimana kalau sudah menjadi anggota DPRD," katanya.

Sumber: Antara

Pengamat: Demokrat Meroket, SBY Makin Percaya Diri

2009-04-16T01:36:00.000-07:00

Direktur Insitute Science and Technology for Studies (ISTECS) Europe Dr Subchan mengatakan perolehan suara Partai Demokrat yang meroket membuat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tengah berkuasa semakin percaya diri untuk mencalonkan kembali sebagai presiden.

Kemenangan Partai Demokrat di atas 20 persen telah membuat partai ini sebagai magnet besar untuk mengajak koalisi partai-partai lainnya terutama untuk mengusung capres dan wapres 2009-2014, ujarnya kepada Koresponden ANTARA London, Rabu.

Dikatakannya, paling tidak ada tiga kemungkinan strategi yang akan diambil Partai Demokrat bersama SBY untuk memilih wapres.

Pengamat strategi yang bekerja di Cranfield Defence and Security, Defence Academy of UK mengatakan strategi pertama adalah memilih wapres dari kalangan internal partai demokrat atau non-partai yang diharapkan nantinya dapat menjadi anak emas atau figur partai demokrat di pemilu yang akan datang.

Hal ini, ujarnya, diperlukan Partai Demokrat karena SBY tidak dapat mencalonkan lagi sebagai presiden untuk masa bakti ketiga kalinya.

Untuk itu perlu dicatat bahwa faktor utama pendongkrak kemenangan Partai Demokrat adalah figur SBY.

"Terus terang saya tidak tahu siapa yang akan dipilih, karena partai demokrat selama ini sangat mengandalkan SBY sebagai figure central," ujar Subchan.

Walaupun pilihan ini kurang menambah elektabilitas SBY tetapi untuk keberlangsungan masa depan partai demokrat sangat diperlukan.

Strategi kedua adalah menggandeng tokoh partai lain, kemungkinan Hidayat Nur Wahid, Jusuf Kalla atau Akbar Tanjung, ujarnya.

Menurut Subchan, pilihan ini JK atau Akbar sangat dilematis, karena partai Golkar akan melakukan musyawarah nasional sesudah pemilihan presiden. "Jadi siapa yang akan terpilih menjadi pimpinan Golkar belum diketahui," ujarnya lagi.

Pilihan lain adalah Hidayat Nur Wahid (HNW) yang merupakan kader PKS. Keunggulan apabila berpasangan dengan HNW adalah kesolidan PKS dalam menggerakkan kadernya untuk memuluskan pilpres bulan Juli.

Strategi ketiga adalah mengabungkan strategi yang pertama dan kedua dengan tetap memilih kader internal partai demokrat atau non-partai untuk wapres tetapi memberikan porsi lebih besar ke partai koalisi untuk duduk di kabinet.

Pilihan ketiga ini adalah merupakan trade-off terbaik yang bisa diambil SBY dan partai demokrat untuk memunculkan figur baru dan tetap kuat di parlemen, papar Subchan yang bekerja di Cranfield defence and Security, Defence Academy Inggris, Oxfordshire.

Sumber: Antara

Tewasnya Caleg PKB Bukan Stres Peraihan Suara

2009-04-14T21:57:00.000-07:00

Tewasnya Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akibat gantung diri bukan karena kalah dalam peraihan suara sementara di Dapil 1 Kota Banjar, kata ketua PKB, Kota Banjar, Jabar, Zaenal Muttaqien, kepada ANTARA, Selasa.

Zaenal menolak apabila ada tuduhan meninggalnya, Sri Hayati (23) Caleg nomor urut 8 untuk tingkat DPRD Kota Banjar mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena kecewa peraihan suara di Dapilnya minim.

Ia menerangkan adapun peraihan suara sementara minim karena Sri merupakan kader PKB yang mencalon menjadi Caleg pemula di Kota Banjar.

Ia menilai minimnya surat suara yang diraihnya karena selama pelaksanaan kampanye terbuka kurang maksimal untuk menarik simpati massa.

Sebelumnya kata Zaenal, Sri hanya simpatisan PKB yang kemudian diusung mencalonkan menjadi caleg di Dapil 1 Kota Banjar untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan.

Ia menerangkan awal bergabung di PKB, Sri hanya ingin belajar berorganisasi dalam panggung politik untuk menambah pengalaman dan pengetahuan, kata Zaenal.

Namun Zaeneal menyatakan belasungkawa atas peristiwa yang dialami calon wakil rakyat yang diusung dari PKB.

Sementara itu Sri ditemukan tewas oleh warga setempat di sebuah areal persawahan Dusun Cibarogol, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Ciamis, Selasa (14/4) sekitar pukul 08.00.

Sumber: Antara

Rakyat Pilih Demokrat Karena Keberhasilan SBY

2009-04-14T21:56:00.000-07:00

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Demokrat Provinsi Bengkulu, Agusrin Maryono Najamuddin, mengatakan, rakyat memilih Partai Demokrat karena melihat keberhasilan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya kira rakyat memilih Partai Demokrat tidak lepas dari penilian dari masyarakat terhadap kinerja Presiden SBY yang dinilai berhasil," kata Agusrin yang juga Gubernur Bengkulu itu, Selasa.

Selain faktor SBY, dukungan rakyat terhadap Partai Demokrat juga tidak terlepas dari kinerja anggota legislatif dari partai itu baik di DPR maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Terkait dengan perolehan suara Parta Demokrat yang hingga saat ini masih menempati peringkat pertama, menurut dia, itu karena tingginya kepercayaan rakyat terhadap partai bernomor urut 31 tersebut.

"Sebagai Ketua DPW Partai Demokrat, saya ingin mengucapkan terima kasih pada masyarakat yang telah memberikan suaranya pada kita, namun bagi saya kemenangan partai bukan diukur dari perolehan suara terbanyak," katanya.

Partai Demokrat bisa dikatakan menang, jika para kadernya yang kini duduk di pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif telah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam rangka mensejahterakan rakyat.

"Untuk tingkat pusat, kemenangan Partai Demokrat bisa dilihat dari keberhasilan SBY dan anggota DPR, sedangkan di daerah bisa dilihat dari keberhasilan gubernur, bupati dan anggota DPRD yang berasal dari Demokrat," ujarnya.

Di Provinsi Bengkulu, beberapa kepala daerah kini menjadi Ketua Partai Demokrat yakni Gubernur Bengkulu, Bupati Lebong Dalhadi Umar, Wakil Walikota Bengkulu Edison Simbolon dan Bupati Kaur Warman Suwardi.

Sedangkan di DPRD Provinsi Bengkulu, Partai Demokrat kini memiliki dua wakilnya yakni Harry Aksa dan Edi Ismawan.

Sumber: Antara

Irman Gusman Unggul Telak Perolehan Suara DPD

2009-04-14T21:54:00.000-07:00

Irman Gusman untuk sementara unggul telak atas 41 orang calon lainnya dalam perolehan suara sementara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) di daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar).

Data dikutip ANTARA dari Irman Gusman Center di Padang, Selasa, menunjukkan, Irman yang saat ini masih menjabat Wakil ketua DPD-RI periode 2004-2009 itu unggul telak dalam perolehan suara sementara setelah meraih 70.795 suara.

Suara Irman jauh diatas yang diraih Emma Yohana yang menduduki posisi dua dengan 22.881 suara dan Syahrial Salam dengan 21.146 suara berada di urutan tiga.

Posisi empat ditempati Petrison dengan 17.575 suara dan lima besar dikunci Riza Falefi dengan 16.127 suara.

Sementara itu, calon yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR-RI, yakni Patrialis Akbar berada di posisi enam dengan meraih 9.786 suara.

Sedang dua calon yang saat ini masih duduk di DPD-RI yakni Afdal dan Muchtar Naim masih berada di luar enam besar perolehan suara sementara.

Berikut tujuh besar perolehan suara sementara pemilihan anggota DPD-RI di daerah pemilihan Sumbar, hingga Selasa pukul 18:30 WIB;

-----------------------------------

No. Nama Calon Suara

-----------------------------------

1. Irman Gusman 75.941
2. Emma Yohana 22.881
3. Syahrial Salam 21.146
4. Petrison 17.575
5. Riza Falepi 16.127
6. Patrialis Akbar 9.786
7. Afrizal 6.258

Sumber: Antara

Oknum PPK Diduga Melakukan Jual Beli Suara

2009-04-14T21:52:00.000-07:00

Kebijakan penentuan calon anggota legislator (caleg) dengan suara terbanyak memunculkan dugaan adanya praktik jual beli suara yang dilakukan oleh sejumlah oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Modus operandinya dengan cara mengambil suara caleg partai lain untuk diberikan kepada caleg yang bersedia memberi imbalan dalam jumlah tertentu," ujar Anggota Komisi A DPRD Jateng M Syahir, di Semarang Selasa.

Ia mengatakan, dugaan tersebut bukan hanya isapan jempol, mengingat di daerah pemilihan (dapil) I Banyumas ada oknum PPK yang menghubungi salah seorang caleg untuk mengatur perolehan suara dengan tarif minimal Rp10 juta.

Dengan cara tersebut, seorang caleg bersangkutan dengan mudah melenggang ke kursi legislator.

Politisi dari PPP yang maju lewat dapil Banyumas dan Banjarnegara mengatakan, praktik kotor tersebut juga terjadi di sejumlah daerah di Jateng.

Berdasarkan pengalaman pemilu 2004 lalu, katanya, kecurangan yang terjadi biasanya memang di tingkat PPK dengan melakukan penggelembungan suara atau penghilangan suara milik caleg dari partai yang tidak terpantau.

Ia menganggap, ada perbedaan antara pemilu tahun lalu dengan pemilu sekarang. Kalau pemilu 2004 persaingan yang terjadi antarparpol, sedangkan pemilu 2009 justru antarcaleg dan antarparpol, sehingga mendorong caleg menempuh berbagai upaya untuk memenangkannya.

Kondisi serupa juga dialami oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Murdoko. Dia mengatakan, Di Kecamatan Mijen, Kota Semarang, perolehan suara partainya sebanyak 200 suara sempat terselip, tanpa diketahui kejelasannya.

"Setelah diusut, dikatakan terselip," ujarnya.

Murdoko yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Jateng menduga, kejadian tersebut merupakan imbas dari sistem pemilu yang memilih caleg, sehingga masing-masing caleg hanya menyelamatkan perolehan suara dirinya.

"Penyelenggara pemilu juga terkesan kurang profesional, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan penentuan caleg dengan suara terbanyak tetapi KPU tak menyiapkan perangkat atau metode dalam mengatur teknisnya," ujarnya.

Sejumlah pihak para saksi dari parpol, masyarakat, dan aparat kepolisian serta Panwas untuk menjaga penghitungan suara di tingkat PPK untuk menjaga pemilu tetap bersih dari ulah oknum yang ingin mendapatkan keuntungan sesaat.

Sebelumnya, Ketua KPU Jateng Ida Budhiati mengatakan, kejadian tersebut semata-mata karena kesalahan dalam penulisan. "Hingga kini kami belum menerima laporan terkait dugaan tersebut," ujarnya.

Ia mengatakan, sejumlah kekeliruan dalam penulisan angka tersebut dapat dilakukan pembetulan di tingkat rekapitulasi. "Sepanjang didukung data akurat, bisa dilakukan pembetulan penulisan jumlah suara sebenarnya," ujarnya.

Selain itu, pembetulan hasil rekapitulasi tersebut dapat dilakukan ketika masih di TPS, PPK, hingga tingkat Provinsi.

Sumber: Antara

Gus Dur dan Sultan ke Kediaman Megawati

2009-04-14T00:24:00.000-07:00

Dua tokoh nasional, mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan tokoh Partai Golkar Sri Sultan Hamengku Bowono X, Selasa, tiba di kediaman Megawati Soekarnoputeri di jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Gus Dur tiba terlebih dahulu di kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu sekitar pukul 11.45 WIB, disusul kemudian oleh Sri Sultan.

Selanjutnya, sejumlah politisi lainnya juga terlihat hadir seperti Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban serta fungsionaris DPP PBB Mochtar Ngabalin.
Sejumlah politisi PDIP juga telah berada di tempat tersebut, antara lain Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo, serta Ketua DPP PDIP Daryatmo Mardiyanto.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, pertemuan dengan Megawati itu akan segera dimulai setelah Ketua DPP Partai Hanura Wiranto dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di lokasi.

Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengatakan, pertemuan itu antara lain akan menyoroti pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, terkait dengan banyaknya dugaan pelanggaran seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah.

"Pertemuan juga akan mengkritisi independensi KPU. Ini terkait dengan tingginya intensitas pertemuan Ketua KPU dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelang pelaksanaan Pemilu 9 April," katanya.

Sumber: Antara

Tidak Dapat Suara, Caleg PPRN Segel SD

2009-04-14T00:23:00.000-07:00

Seorang calon legislatif (caleg) dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) menutup paksa Sekolah Dasar (SD) Negeri 25 Kajang-Kajang, desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Senin.

Akibat dari penutupan paksa itu puluhan siswa tidak dapat melakukan aktifitas belajar mengajar.

Kepala Sekolah (Kasek) SD Negeri 25 Kajang-Kajang, Saifuddin yang dihubungi, mengatakan Caleg bernama H Dahlan itu tidak mendapat suara yang cukup dalam Pemilu sehingga menumpahkan kecewa dengan menutup paksa sekolah.

"H Dahlan yang menjadi caleg PPRN dengan nomor urut tiga itu tidak memperoleh suara dari warga," katanya.

Puluhan siswa-siswi yang datang ke sekolahnya tidak dapat masuk karena semua ruangan kelas terkunci rapat, bahkan pintu pagar sekolahpun digembok agar tidak seorang pun siswa-siswi maupun guru bisa masuk sekolah itu.

Para siswa itupun kemudian disuruh pulang oleh kepala sekolahnya sambil menunggu caleg tersebut tenang dan kembali membuka gembok sekolah tersebut.

Daus, salah seorang siswa kelas empat mengaku, jika sekolah yang biasanya digunakan untuk belajar tidak bisa dimasuki karena semua ruangan terkunci rapat.

"Saya dan teman-teman sudah jauh-jauh jalan kaki hanya untuk ke sekolah, namun setelah sampai ke sekolah, kami tidak bisa masuk dikarenakan tertutup rapat," katanya.

Sumber: Antara

Ansor Harap Duet SBY-JK Berlanjut

2009-04-14T00:22:00.000-07:00

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor berharap duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla masih bisa berlanjut pada pemilihan presiden mendatang.

"SBY-JK ini pasangan ideal," kata Ketua Umum GP Ansor Saifullah Yusuf kepada wartawan di kantor PP GP Ansor, Jakarta, Senin.

Perpaduan Jawa-luar Jawa, militer-sipil, sikap hati-hati dan cekatan, kata Saifullah, ada pada pasangan SBY-JK. "Bisa saling mengisi," katanya.

Menurut Saifullah, keberlanjutan pasangan SBY-JK juga menjadi harapan para ulama Jawa Timur. seperti KH Idris Marzuki, KH Mas Subadar, KH Anwar Iskandar, KH Zainuddin Jazuli, KH Nurul Huda Jazuli, KH Sufyan Miftah, KH Cholil As`ad Syamsul Arifin, dan kiai lainnya.

"Para kiai tersebut berpesan pada saya untuk menyampaikan harapan mereka ini," kata Saifullah yang juga wakil gubernur Jawa Timur tersebut.

Menurut para kiai, kata Saifullah, jika pemerintahan ke depan masih dijalankan pasangan SBY-JK maka keadaan akan tenang.

"Harapan para kiai ini tentunya patut didengarkan," kata mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.

Dukungan kepada SBY-JK, menurut Saifullah bukan asal-asalan. Pasangan yang saat ini merupakan presiden dan wakil presiden dinilai cukup berhasil menjalankan pemerintahan, meski ada juga kekurangan.

Jika keduanya bisa tampil lagi memimpin pemerintahan, kata Saifullah, maka bisa langsung melanjutkan program yang saat ini sudah dijalankan.

"Tidak perlu lagi bulan madu, berkenalan dulu," katanya dan menambahkan jika SBY-JK kembali berduet memimpin maka relatif tidak akan ada beban.

Pemerintahan SBY-JK ke depan juga akan lebih kuat dari memiliki dukungan yang kuat juga di parlemen berdasar perolehan suara sementara Partai Demokrat dan Partai Golkar dalam pemilu lalu. Apalagi jika ditambah PKS, PKB, PAN, dan partai lain.

Sumber: Antara

Demokrat Gusur Golkar di Kabupaten 50 Kota

2009-04-14T00:20:00.000-07:00

Partai Demokrat berhasil menggusur Partai Golkar dari posisi pertama perolehan suara sementara Pemilu 2009 di daerah pemilihan (dapil) Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat.

Data dari KPU Sumbar di Padang, Selasa, menunjukkan, hingga pukul 00.15 WIB, Partai Demokrat meraih 23,88 persen suara dari 12.707 suara Pemilu 2009 di 50 kota yang telah dihitung dalam pusat tabulasi nasional KPU.

Dengan perolehan suara itu, Demokrat naik ke posisi pertama yang sehari sebelumnya diduduki Partai Golkar.

Golkar dengan 19,92 persen tergusur ke posisi dua diikuti posisi tiga oleh Partai Amanat Nasional dengan 13,71 persen suara dan Partai Persatuan Pembangunan bertahan di posisi empat dengan 13,25 persen suara.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera naik ke posisi lima dengan 6,94 suara sekaligus menggusur Partai Bulan Bintang yang meraih 4,5 persen suara ke urutan enam.

Jumlah warga Kabupaten 50 Kota yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009 tercatat 235.290 dan disediakan 1.143 unit tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 9 April 2009.

Pada Pemilu 2004 di kabupaten ini, Partai Golkar meraih posisi pertama dengan meraih 57.120 suara, diikuti Partai Persatuan Pembangunan (26.917), Partai Amanat Nasional (22.635), Partai Bulan Bintang (13.254) dan Partai Keadilan Sejahtera (13.121).

Sedangkan Partai Demokrat saat itu hanya meraih 5.622 suara sehingga gagal masuk lima besar di Kabupaten 50 Kota.

Berikut posisi 10 besar perolehan suara sementara Pemilu 2009 di dapil Kabupaten 50 Kota, hingga Selasa pukul 00.15 WIB;

---------------------------------------------------

Nama Partai Suara Persen

---------------------------------------------------

1. Partai Demokrat 3.035 23,88
2. Parta Golkar 2.532 19,92
3. Partai Amanat Nasional 1.743 13,71
4. Partai Persatuan Pembangunan 1.684 13,25
5. Partai Keadilan Sejahtera 883 6,94
6. Partai Bulan Bintang 572 4,50
7. PDI-Perjuangan 495 3,89
8. Partai Hanura 491 3,86
9. Partai Gerindra 290 2,28
10. Partai Bintang Reformasi 180 1,41

Sumber: Antara

Caleg DPD Pertanyakan Minimnya Pemberitaan

2009-04-14T00:19:00.000-07:00

Calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mulai tidak sabar menunggu hasil penghitungan suara sementara pemilu, terlebih lagi caleg DPD juga jarang diinformasikan oleh sejumlah media.

"Hingga kini, DPD tak pernah disinggung, baik dalam penghitungan cepat, pemberitaan media, maupun tabulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujar salah seorang caleg DPD, Sulistiyo, di Semarang, Senin.

Selain itu, dia juga mengeluhkan, sulitnya mendapat informasi dalam perolehan suara sementara di KPU.

Sampai saat ini, kata dia, calon anggota DPD hanya mendapatkan informasi nonformal, yakni dari tim sukses atau tim kampanye di daerah-daerah.

"Itu juga harus mengumpulkan sendiri dari penghitungan tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK)," ujarnya.

Ia mengaku prihatin dengan perolehan suara calon Anggota DPD yang kurang menjadi perhatian. "Padahal pembentukan DPD merupakan amanah UUD 1945. Jika tak diperlukan semestinya lembaga ini tak perlu dibentuk," ujarnya kesal.

Dalam Pemilu 2009 ini, jumlah calon anggota DPD sebanyak 28 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Sementara itu, Ketua KPU Jateng Ida Budhiati mengungkapkan, KPU memang tak menyediakan tabulasi data untuk DPD sesuai arahan KPU pusat.

Sesuai surat KPU No 660/2009 tentang tabulasi nasional, dijelaskan bahwa hasil pemilu hanya mengatur soal penghitungan perolehan suara parpol untuk DPR-RI. Di luar ketentuan itu harus menunggu rekapitulasi penghitungan suara yang diatur dalam Peraturan KPU No 20/2009.

"Kami tetap berpegangan pada ketentuan KPU. Jika melangkah lebih jauh dan mendapat persoalan baru siapa yang akan bertanggung jawab," ujarnya bertanya.

Sumber; Antara

Demokrat Jajaki Koalisi dengan Golkar

2009-04-12T22:24:00.000-07:00

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla guna menjajaki peluang untuk melanjutkan koalisi.

Pernyataan itu dikemukakan oleh Ketua DPP Partai Demokrat Andi Malarangeng di kediaman pribadi Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Minggu malam.

"Pembicaraan antara Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam kerangka komunikasi politik ke arah koalisi," katanya.

Menurut Andi, saat ini masing-masing pihak sedang mempersiapkan langkah-langkah dan bahan-bahan ke arah itu.

Andi juga mengatakan bahwa selain dengan Jusuf Kalla, Yudhoyono hari ini juga melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Ia mengatakan, pembicaraan itu juga dalam rangka penjajakan koalisi.

Saat ditanya siapa yang menelpon terlebih dahulu, Andi mengatakan, ia tidak mengetahui hal itu. Andi juga tidak menjelaskan berapa lama pembicaraan tersebut berlangsung.

Pada kesempatan itu Andi menegaskan, bahwa Partai Demokrat bersahabat dengan semua partai politik.

Menurutnya, Partai Demokrat berkomitmen untuk berkoalisi dengan semua partai politik.

"Kecuali tentu saja dengan partai-partai yang sejak awal telah mengatakan tidak mau berkoalisi dengan Partai Demokrat,...tentu saja koalisi harus tidak bertepuk sebelah tangan," katanya.

Sebelumnya, puluhan wartawan telah menanti di halaman rumah Yudhoyono seiring dengan tersiarnya isu tentang pertemuan antara Yudhoyono dan Jusuf Kalla, namun hingga Minggu malam tidak terlihat terjadi pertemuan terbuka antara kedua tokoh tersebut.

Tiga hari pasca pelaksanaan pemilu legislatif, sejumlah pemimpin partai politik telah melakukan komunikasi politik dan pertemuan terbuka, antara lain Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Jusuf Kalla dengan Ketua DPP PPP Suryadharma Ali.

Sumber: Antara

Jombang Siap Pemilu Ulang

2009-04-12T22:23:00.000-07:00

Tempat pemungutan suara (TPS) nomor 1 di Dusun Cangak, Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Jatim akan melakukan pemilu ulang terkait kecurangan pemilu yang dilakukan di TPS setempat.

"Memang benar kami akan melakukan pemilu ulang di TPS 1 Dusun Cangak, Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang pada Senin (13/4)," kata anggota Komisi Pemilihan Umum Jombang, Minan Rahman, saat dikonfirmasi di Jombang, Jatim, Minggu.

Ia mengemukakan, pemilihan ulang di TPS 1 tersebut dilakukan setelah pihaknya mendapatkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang terkait temuan rekaman video kecurangan Pemilu di TPS 1.

Keputusan tersebut dikeluarkan setelah KPU dan Panwaslu Jombang menggelar rapat pleno membahas kasus tersebut. Selanjutnya, atas rekomendasi panwaslu harus dilakukan pemilu ulang.

"Rekomendasi panwaslu untuk melakukan pemilihan ulang di TPS 1 Dusun Cangak, Ngusikan merupakan cara terbaik untuk mengatasi masalah ini," katanya.

Adanya pemilu ulang ini, lanjut Minan, pihaknya harus bekerja dua kali. Artinya, pihak KPU harus bekerja dua kali untuk mensosialisasikan kembali kepada warga Dusun Cangak terkait pemilu ulang tersebut.

"Kami sudah memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tercatat di TPS 1," katanya.

Sebelumnya, beredar video berdurasi 2 menit 45 detik yang berisi kecurangan pemilu di Dusun Cangak, Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang.

Dalam video tersebut terlihat sejumlah petugas panitia pemungutan suara (PPS) dan saksi sedang memasuki TPS serta mengarahkan pemilih untuk mencentang salah satu partai.

Akibatnya, puluhan warga Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan mendatangi kantor panitia pengawas kecamatan (panwascam) setempat. Mereka menuntut agar panwas segera mengusut kasus kecurangan yang dilakukan oknum panitia pemungutan suara (PPS) yang dengan jelas membantu para pemilih untuk mencentang.

Ketua Panwas Jombang, M Fatoni mengatakan, pihaknya telah mengkaji sejumlah laporan yang dibeberkan warga Desa Sumbernongko. Untuk itu, panwas akan segera melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait.

Sumber: Antara

Puan Maharani Ungguli Hidayat Nur Wahid

2009-04-12T22:22:00.000-07:00

Putri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani berhasil mengungguli Ketua Umum MPR, Hidayat Nur Wahid pada Pemilu 9 April daerah pemilihan Jawa Tengah V (Surakarta, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo) untuk anggota DPR RI.

Berdasarkan tabulasi suara KPU Jawa Tengah, Sabtu malam, Puan Maharani berhasil mengumpulkan 3.188 suara, sedangkan Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera mengumpulkan 1.626 suara.

Sementara itu mantan juara dunia bulu tangkis Icuk Sugiarto dari Partai Persatuan Pembangunan yang juga bertarung di daerah pemilihan Jateng V mendapat 436 suara, kemudian presenter Tamara Gelardine (Partai Damai Sejahtera) mendapat 164 suara.

Siswono Yudohusodo dari Partai Golkar yang bertarung di dapil I Jateng (Semarang, Salatiga, Kendal) berhasil mengungguli Ketua DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo maupun penyanyi Jamal Mirdad (Partai Gerindra), dan Alvin Lie (PAN).

Siswono Yudohusodo meraih 2.362 suara, Tjahjo Kumolo meraih 2.008 suara, sedangkan suami artis Lidya Kandouw meraih 1.948 suara, kemudian Alvien Lie baru mengumpulkan 555 suara.

Sementara itu perolehan suara partai politik untuk DPR RI di Jawa Tengah sampai saat ini, PDI Perjuangan masih menempati urutan pertama dengan perolehan suara 47.621 atau 16,68 persen dari jumlah suara seluruhnya.

Urutan kedua ditempati Partai Demokrat yang meraih 45.638 suara atau 15,99 persen, ketiga ditempati Partai Golkar dengan 41.928 suara atau 14,691 persen, sedangkan keempat adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang meraih 25.402 suara, atau 8,901 persen, disusul Keadilan Sejahtera dengan 21.222 suara atau 7,436 persen.

Partai Amanat Nasional (PAN) berada pada urutan kelima dengan 19.874 suara atau 6,964 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berada pada urutan keenam dengan 18.542 suara atau 6,497 persen, disusul Partai Gerindra dengan 15.453 suara atau 5,415 persen.

Sumber: Antara

15 Parpol Tuntut Pemilu Ulang di Sampang

2009-04-12T22:21:00.000-07:00

Lima belas partai politik (parpol) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menolak hasil Pemilu 2009 dan menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengulang pemungutan suara di wilayah ini.

"Kami menerima aspirasi parpol yang intinya menyatakan menolak pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 9 April 2009," kata anggota Panwaslu Kabupaten Sampang, Wahyudi mengonfirmasikan soal ini, Senin.

Wahyudi mengungkapkan, ke-15 parpol menilai pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sampang penuh dengan kecurangan, seperti undangan tak tersebar, banyaknya surat suara tercentang sebelum pemungutan suara dilakukan, dan banyak pemilih tidak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Gabungan 15 parpol yang diantaranya adalah Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Patriot, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB) ini meminta KPU mengulang pelaksanaan pemungutan suara di Daerah Pemilihan (dapil) 3 Kabupaten Sampang.

Kelimabelas parpol menengarai, pemungutan suara di Dapil 3 yang mencakup wilayah Kecamatan Banyuates dan Kecamatan Katapang Sampang itu diliputi banyak kecurangan.

Sumber: Antara

Golkar Kuasai Lima Puluh Kota

2009-04-12T22:19:00.001-07:00

Partai Golkar untuk sementara mengungguli Partai Demokrat dalam perolehan suara pemilihan anggota DPR-RI pada Pemilu 2009 di daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

Data KPU Sumbar di Padang, Sabtu, menyebutkan, hingga 22:00 WIB, Partai Gokar menguasai 28,35 persen suara, Partai Demokrat 24,35 persen dan Partai Amanat Nasional 18,21 persen.

Selanjutnya, Partai Persatuan Pembangunan menguasai 7,12 persen suara dan partai baru Hanura sukses masuk lima besar sementara dengan 3,69 suara.

Lima berikutany dari sepuluh besar di kabupaten ini adalah Gerindra 3,69 persen, Partai Keadilan Sejahtera 3,13 persen, Partai Bulan Bintang 2,05 persen, PKB 1,5 persen, dan PDIP 1,37 persen.

Sumber: Antara

Caleg Artis Peroleh Banyak Suara

2009-04-11T01:25:00.000-07:00

Partai Demokrat masih memimpin perolehan suara yang kini mencapai 21,06 persen. Meski begitu, suara yang masuk ke Pusat Tabulasi Nasional baru 581.540 dari 171 juta suara yang terdaftar di daftar pemilih tetap. Itu berarti, berbagai kemungkinan masih bisa terjadi.

Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berada di urutan kedua dengan perolehan 14 persen suara. Selanjutnya diikuti Partai Golkar yang menempati urutan ketiga. Demikian hasil perhitungan sementara Pusat Tabulasi Komisi Pemilihan Umum di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (10/4) siang, seperti dilaporkan reporter SCTV Indah Dian Novita.

Yang tak kalah menarik, sejumlah calon anggota legislatif dari kalangan artis ternyata mendapat suara cukup besar. Mandra, caleg Partai Amanat Nasional daerah pemilihan (dapil) I Jakarta memperoleh 121 suara. Perolehan ini cukup signifikan, meski Mandra belum bisa menandingi Ketua DPR Agung Laksono yang berada dalam satu dapil.

Tak ketinggalan Nurul Arifin yang menjadi caleg Partai Golkar Dapil VII Jawa Barat. Nurul memperoleh 870 suara. Angka ini tak mengherankan karena Nurul malang melintang di dunia politik sejak tahun 2004. Ketika itu, ia tak bisa meraih kursi DPR karena persoalan nomor urut.

Pun begitu dengan Primus Yustisio yang berada di Dapil IX Jawa Barat untuk PAN. Primus memperoleh 1.133 suara. Sebelumnya, ia sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Subang, namun gagal lantaran kurang dukungan. Besarnya suara yang diperoleh para artis ini juga belum bisa memastikan mereka duduk di kursi DPR.

Sumber: Liputan6

Puskaptis: Golput Mencapai 40 Persen

2009-04-11T01:21:00.000-07:00

Bukan hal mudah menentukan tanggal pemilihan umum. Pemilu Legislatif 2009 berdekatan dengan libur perayaan keagamaan. Alhasil, tidak sedikit warga menjadi golongan putih alias golput dan memilih bepergian untuk berwisata ataupun beribadah. Baru-baru ini, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menyatakan pemilih golput mencapai angka 40 persen.

Menurut Puskaptis, angka golput yang relatif tinggi disumbang dari berbagai faktor. Bisa jadi salah satu faktornya adalah penetapan tanggal yang kurang tepat. Awalnya, Komisi Pemilihan Umum menetapkan tanggal 5 April kemudian mundur 9 April 2009.

Sejak Kamis silam lalu lintas di Kota Bandung, Jawa Barat, dipadati kendaraan asal Jakarta. Sebaliknya, warga asal luar Jakarta pun berwisata ke Ibu Kota. Ada warga yang sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya karena liburan. Namun ada pula yang mencontreng dulu baru kemudian berwisata.

Pemilu Legislatif 2009 pada 9 April silam yang berdekatan dengan perayaan pekan suci Paskah juga membuat KPU menunda pemilu di Kabupaten Flores Timur dan Lembata, Nusa Tenggara Timur. Dua daerah dengan penduduk mayoritas beragama Katolik ini memiliki tradisi Kamis Putih dalam menyambut Paskah.

Sumber: Liputan6

Hasil "Real Time" Sama Dengan "Quick Count"

2009-04-10T22:33:00.000-07:00

Hasil perhitungan "real count" yang dihimpun di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Jumat malam ternyata tidak berbeda dengan hasil "quick count" oleh berbagai lembaga survei.

Berdasarkan pantauan di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu di Jakarta, Jumat malam sekitar pukul 20.00 WIB, jumlah surat suara yang masuk mencapai 255.567 suara yang berasal dari 1.400 TPS lebih.

Dari data tersebut, terdapat 10 provinsi yang belum mengirimkan datanya yaitu Jambi, Babel, NTT, Kalteng, Sulteng, Sulbar, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat.

Hasil dari "real count" hingga Jumat (10/4) malam menunjukkan, Demokrat masih unggul dengan 53.435 suara atau 20,9 persen.

Posisi kedua dan ketiga ditempati PDI-P dengan 37.179 orang (14,5 persen) dan Golkar dengan 36.487 orang (14,2 persen).

Sedangkan posisi keempat hingga kesembilan untuk sementara secara berturut-turut adalah PKS (8,5 persen), PAN (7,5 persen), PKB (6,7 persen), PPP (5,1 persen), Gerindra (4,8 persen), dan Hanura (3,3 persen).

Hasil urutan "real count" tersebut ternyata sama dengan urutan yang diperoleh oleh sejumlah lembaga survei.

Beberapa lembaga survei yaitu LSI, LP3ES, dan Lingkaran Survey Indonesia juga menghasilkan data pada Kamis (9/4) malam bahwa urutan satu hingga sembilan adalah Demokrat, PDI-P, Golkar, PKS, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura.

Sumber: Antara

Wiranto-Megawati Bicarakan Jalur Hukum Penyimpangan Pemilu

2009-04-10T22:30:00.000-07:00

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam rangka mencapai kebersamaan sikap terhadap berbagai penyimpangan Pemilu 2009, khususnya proses hukum terhadap penyimpangan itu.

"Harus ada penyikapan yang lebih tegas khususnya yang diduga menjadi penyebab pemilu saat ini dianggap menyimpang, misalnya soal DPT (Daftar Pemilih Tetap), laporan dari daerah yang menyatakan banyak orang yang mempunyai hak pilih ternyata tak bisa memilih, hingga ada orang yang seharusnya sudah meninggal namun terdaftar di beberapa daerah," kata Wiranto seusai pertemuan dengan Megawati di Jakarta, Jumat malam.

Menurut dia, soal penyimpangan ini bisa mengarah ke penuntutan di jalur hukum, namun pihaknya masih akan membahas kelanjutannya sampai lima hari ke depan. Malam ini pihaknya belum bicara masalah teknis.

Soal bentuk penyikapan tersebut juga akan dikomunikasikan dengan partai-partai lain dalam poros kebenaran. "Besok saya segera lakukan komunikasi dengan mereka langkah apa yang harus dilakukan, intinya jangan terjebak puas atau tidak puas, tapi melindungi proses demokrasi agar tak terjebak pada hal yang mengotori demokrasi," katanya.

Menurut Wiranto, pihaknya mempermasalahkan penyimpangan pemilu lebih disebabkan karena masyarakat mempunyai hak pilih, bukan karena kepentingan partai semata.

Ketika ditanya apakah pihaknya akan menjalin koalisi dengan PDIP, ia menegaskan tidak mengarah ke sana, namun hanya mengkomunikasikan semangat yang sama bahwa harus ada perubahan di negeri ini menjadi satu kondisi yang betul-betul masuk dalam kepentingan kerakyatan.

"Saya juga akan bertemu dengan parpol-parpol yang senafas untuk masuk kepada koalisi yang lebih dalam, kami masih menunggu hasil yang lebih jelas dari proses perhitungan suara dalam pemilu ini, ini kan baru `quick count` (hitung cepat). Quick Count baru bagian kecil dari hasil pemilu, belum bisa diacu," katanya.

Wiranto juga mengatakan, sebelumnya ia telah menjanjikan selesai pemilihan umum pihaknya akan menjalin komunikasi dengan semua partai untuk penyamaan sikap tentang penyelenggaraan pemilu dan bagaimana melakukan penguatan politik dalam rangka mencapai tujuan politik.

Hadir dalam pertemuan dengan Wiranto tersebut Sekjen PDIP Pramono Anung dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Cahyo Kumolo. Megawati dikabarkan juga akan bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo pada Sabtu siang.

Sumber: Antara

Golput Sejumlah TPS Jakarta Lebih 40 Persen

2009-04-10T10:53:00.000-07:00

Jumlah orang yang tidak memilih (golput) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Cipinang Besar, Jakarta Timur, Kamis, mencapai 40 persen lebih dari total pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sebagai contoh, di TPS 6 yang mencakup tiga RT di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, jumlah pemilih yang tidak hadir sebanyak 246 orang dari 478 orang yang terdaftar di DPT atau sekitar 51,46 persen.

Sementara itu, di TPS 5 Cipinang Besar Selatan, orang yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 119 orang dari 321 orang yang terdaftar di DPT atau 37,07 persen. Sedangkan jumlah suara yang tidak sah untuk pemilihan anggota DPR sebanyak 14 suara.

Di TPS 4, jumlah pemilih yang tidak hadir berjumlah 161 orang atau 40,65 persen dari 396 orang yang terdaftar di DPT. Di TPS 2 jumlah orang yang tidak hadir sebanyak 181 orang atau 43,30 persen dari 418 orang pemilih yang terdaftar, dan di TPS 3 sebanyak 201 orang atau 45,68 persen dari total pemilih 440 orang.

Sementara itu, beberapa TPS tersebut, Partai Demokrat memperoleh suara terbanyak. Di TPS 6, Partai Demokrat memperoleh 63 suara, PDIP 27 suara, PKS 21 suara, dan Gerindra 11 suara. Di TPS 3, Partai Demokrat memperoleh 72 suara, PKS 61 suara, PPP 18 suara, PAN 10 suara, dan PDIP 7 suara.

Di TPS 4, Partai Demokrat juga memperoleh suara terbanyak yakni 96 suara, PKS 29 suara, PPP 28 suara, PAN 25 suara, dan Gerindra 11 suara.

Sumber: ANTARA

150 TPS di Papua Lakukan Pemilu Susulan

2009-04-10T10:49:00.000-07:00

Hari ini masih ada 150 Tempat pemungutan Suara (TPS) di tiga kabupaten di Provinsi Papua yang akan melaksanakan pemungutan suara susulan, masing-masing 23 TPS di kabupaten Paniai, 17 TPS di kabupaten Pegunungan bintang serta 110 TPS di Kabupaten Yahukimo.

Hal ini diungkapkan ketua Komisi Pemilhan umum (KPU) Provinsi Papua, Benny Sweny, kepada ANTARA di Jayapura, Jumat.

Ia menjelaskan penyebab utama tertundanya pemilu di tiga kabupaten tersebut diakibatkan oleh pendistribusian logistik yang belum sampai.

"Namun kemarin sore dikabarkan logistik sudah sampai dimasing-masing TPS, sehingga pelaksanaan pemilu sudah dapat dilkakukan hari ini," ujarnya.

Jumlah TPS di Provinsi Papua mencapai 6748 buah, dengan jumlah pemilh tetap sebanyak 2.064.532 jiwa untuk memilih calon anggota legislative sebanyak 1098 orang.

Sumber: ANTARA

Partai Demokrat Ucapkan Terimakasih Kepada Konstituen

2009-04-10T10:48:00.000-07:00

Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan, A. Djauhari mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih kepada masyarakat Sumsel yang memilih partai tersebut sehingga berada pada posisi teratas pada perhitungan cepat.

Dukungan konstituen di Sumsel dan khususnya di Kota Palembang luar biasa membuktikan bahwa kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat besar, katanya kepada ANTARA di Palembang, Jumat.

Menurut dia, walaupu hasil hitung cepat belum bisa jadi acuan legalitas, tetapi hasil hitung cepat dipastikan mendekati kebenaran sesuai dengan bukti-bukti sebelumnya, tambah dia.

Ia mengatakan, kepemimpinan Partai Demokrat sudah dirasakan rakyat karena sejak lima tahun ke belakang kehidupan lebih baik.

Bahkan, kondisi perekonomian dalam posisi sangat bagus, katanya.

Dia menjelaskan, dengan kemenangan Partai Demokrat program-program SBY yang pro-rakyat akan terus dilanjutkan dan diperluas, sehingga program, seperti bantuan tunai langsung (BLT) dan PNPM tetap dilaksanakan dengan tetap sasaran dan lebih, ujarnya.

Djauhari menambahkan, pemberantasan praktek korupsi juga menjadi bukti ketegasan SBY dalam memerangi koruptor.

Terbukti sebelumnya tidak satupun praktek korupsi yang dilakukan pejabat terungkap tetapi pada kepemimpinan SBY banyak bupati dan wali kota yang dipenjara karena korupsi, tambah dia.

Ia mengatakan, untuk membuat perubahan-perubahan di negeri, presiden SBY pun tidak ingin memaksa semua berubah dalam seketika.

Namun dengan kesabaran intelektual membuktikan negara ini bisa merubah menjadi lebih baik, kata dia.

Sumber: ANTARA

Pemilu 2009, Demokrat Menang

2009-04-10T10:35:00.000-07:00

Partai Demokrat bertengger di posisi teratas perolehan suara pemilihan umum 2009. Inilah akhir dari kompetisi partai politik lima tahunan itu. Partai-partai senior pun takluk.

Sejak pukul 07.00, tempat pemungutan suara mulai diramaikan oleh masyarakat yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Proses pemungutan suara terus berlangsung hingga akhirnya petugas TPS menutup pendaftaran pemilih tepat pukul 12.00 waktu setempat. Wajah para saksi, tim sukses dan masyarakat yang sempat menyaksikan penghitungan suara mulai tegang saat suara demi suara mulai dibacakan dan terjadinya kejar-mengejar perolehan suara antara partai-partai yang dominan.

Hasil akhirnya, penghitungan suara nasional pemilihan umum (Pemilu) 2009 ternyata dimenangkan oleh Partai Demokrat. Partai besutan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berdiri pada tahun 2001 itu mampu mengungguli perolehan suara partai seniornya sekelas Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Demikian kesimpulan dari hasil penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Empat lembaga, masing-masing Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga Survei Nasional (LSN), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan CIRUS Surveyors Group (CIRUS), memposisikan Partai Demokrat pada urutan pertama dengan perolehan suara di atas 20%, kemudian disusul PDIP dan Partai Golkar dengan perolehan suara berkisar antara 13 - 14%.

Ketiga partai papan atas ini mampu memonopoli sekitar 50% atau setengah dari suara nasional. Sementara posisi tengah ditempati oleh partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan mengumpulkan lebih dari 30% suara nasional, di mana masing-masing partai memperoleh suara antara 3 - 7%. Sisanya, kurang dari 20% suara menyebar ke 29 partai politik lainnya, sehingga tak ada satupun yang mencapai angka 2,5% sebagaimana syarat parlementary threshold.

Dengan demikian, hanya sembilan partai saja yang mampu melaju ke senayan. Sementara ke-29 partai lainnya berada di posisi bawah dan harus puas hanya sampai ke DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota saja.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani, Ph.D, berdasarkan data hasil survei lembaga yang dipimpinnya itu, dukungan terhadap Partai Demokrat merata di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Di Jawa, Partai Demokrat mendapat dukungan suara 21,33%, di Sumatera sebanyak 22,34 %, dan di wilayah lainnya 16,46 %.

Pemerataan suara tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan suara PDIP di Jawa yang hanya 16,58%, Sumatera 9,03%, dan di wilayah lainnya 13,52 %. Kekalahan PDIP dari Partai Demokrat ini terlihat karena kurangnya dukungan suara di luar Jawa. Sebaliknya Partai Golkar, kurang bisa menandingi Partai Demokrat di Jawa, dan pada saat yang sama, basis Partai Golkar di luar Jawa juga tergerus oleh Partai Demokrat.

Jelasnya, rincian hasil akhir penghitungan cepat versi quick count LSI dari sembilan partai yang masuk parlementary threshold adalah Demokrat 20,46%, PDIP 14,33%, Golkar 13,95%, PKS 7,85%, PAN 5,72%, PPP 5,24%, PKB 5,12%, Gerindra 4,59%, dan Hanura 3,78%.

Dari angka-angka tersebut, diperkirakan toleransi kesalahan (margin of error) pada quick count ini sekitar 0,9% pada tingkat kepercayaan 99%. Oleh karena itu pihaknya sudah bisa memastikan bahwa itulah hasil akhir dari pemilu 2009. Sebab meskipun baru menghitung 97,42 % hasil pemantauan di 2.096 TPS, namun kualitas random (quality random) dari sampel yang masuk sudah mencapai 99,57%. Artinya, pergerakan suara sudah stabil dan layak untuk diumumkan. Sisanya, masih menunggu penghitungan suara selesai, karena penundaan proses penghitungan akibat serangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di beberapa TPS di Provinsi Papua, atau karena faktor geografis sehingga menyulitkan relawan untuk mendapatkan sinyal telepon.

Apapun hasilnya dan terlepas dari segala kelemahannya, inilah hasil dari pesta demokerasi 2009. Sebuah pemilu yang relative berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, baik dari sistim pemilihan maupun hasil akhir dari pertarungan.

Inilah babak baru bagi perpolitikan di Indonesia. Kemenangan Partai Demokrat menunjukkan berubahnya peta politik nasional. Hal ini juga berpengaruh hingga lima tahun ke depan terutama pertarungan politik di DPR RI. Artinya, Partai Demokrat akan memimpin ‘Senayan’ dengan menjadi fraksi yang paling besar, menggantikan posisi partai Golkar.

Saat ini, publik tengah menunggu hasil real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai hasil resmi Pemilu. Namun hingga berita ini diturunkan, posisi Partai Demokrat tetap tidak berubah dan terus memimpin perolehan suara.musim

Sumber: POLEMIK

Perusahaan Tak Liburkan Karyawan pada Pemilu Dikenai Sanksi

2009-04-07T03:27:00.000-07:00

Sejumlah perusahaan di Jawa Tengah yang tidak meliburkan karyawannya saat pemungutan suara pada pemilu legislatif 9 April 2009 wajib dikenai sanksi pidana.

"Sebab, dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan jika terjadi upaya penghalang-halangan terhadap peserta pemilih dalam pemilu yang memiliki jaminan hukum tetap, dapat dijerat sanksi pidana," ujar Direktur Eksekutif Yayasan Wahyu Sosial (Yawas) Semarang, Khotib, Senin.

Bukti bahwa pemilu 2009 sangat penting bagi penentuan nasib bangsa untuk lima tahun ke depan adalah penetapan hari pelaksanaan pemilu sebagai hari libur nasional oleh pemerintah.

Menurut dia, tidak ada alasan apapun bagi semua objek hukum tanpa kecuali untuk tidak mematuhi UU Pemilu, karena pada prinsipnya hukum tidak berlaku surut.

Apabila pada hari pemungutan suara terdapat pihak, seperti badan usaha, instansi baik negeri maupun swasta masih mewajibkan karyawan atau buruhnya untuk bekerja, maka dianggap telah melakukan pelanggaran hukum.

Sesuai ketentuan UU Pemilu No 10 Tahun 2008, sejumlah pihak yang sengaja menghilangkan hak politik warga negara dapat diancam pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp12 juta dan paling banyak Rp24 juta.

Ketentuan pasal tersebut tidak disebutkan penjelasan maupun pengecualian dari pasal ini maka hukum pemberlakuan libur di hari pemilu bersifat mutlak.

"Ketentuan tersebut menyebutkan, tanpa terkecuali badan usaha manapun tidak wajib memberikan hak libur karyawannya," tegasnya.

Jika catatan tersebut diabaikan/dilanggar oleh perusahaan dengan alasan sebagaimana dimaksud, maka majikan sebagai pemilik perusahaan ataupun atasan sebagai pimpinan manajemen harus mempertanggunajawabkan secara pidana.

Selain itu, berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, jika ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat perusahaan atau badan usaha yang masih tetap mempekerjakan karyawannya, maka perusahaan wajib memberikan upah lembur.

Untuk itu, dia berharap, pemerintah daerah menghimbau kepada perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah untuk memberikan hak libur bagi karyawan agar dapat berpartisipasi di pemilihan legeslatif 9 April 2009.

Selain itu, dia juga meminta kepada peradilan yang berwenang untuk menindak perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan hak libur sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.

"Bagi perusahaan yang masih tetap mempekerjakan karyawan di hari pemungutan suara wajib memberikan upah lembur karyawan," tegasnya.

Sumber: Antara

JK Dinilai Lebih Tepat Berpasangan Dengan Sutiyoso

2009-04-07T03:25:00.000-07:00

Mantan Menko Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang kini Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Dr Haryono Suyono menilai, tipe kepemimpinan yang dimiliki Sutiyoso sangat tepat apabila dipadukan dengan dengan Jusuf Kalla (JK).

"Jika terpilih, pasangan ini akan cepat menyelesaikan persoalan kenegaraan yang rumit dan butuh ketegasan serta kecepatan dalam memutuskannya," kata Haryono Suyono di Jakarta, Senin.

Dia menilai pasangan JK-Sutiyoso merupakan alternatif terbaik bagi rakyat. "Duet JK-Sutiyoso ini memang alternatif pilihan terbaik bagi rakyat. Kita harus berani mengambil keputusan dan juga berani untuk berubah dengan memilih duet JK - Sutiyoso," kata Haryono.

Dia berpendapat, figur kepemimpinan Sutiyoso yang dikenal tegas dan luas serta pengalaman panjang sebagai Gubernur DKI Jakarta akan memperkuat kepemimpinan JK yang juga dikenal luas dan tegas. Karena itu, duet JK-Sutiyoso merupakan pasangan ideal capres dan cawapres

"Dua kekuatan menjadi satu dalam pasangan JK-Sutiyoso. Ini kekuatan dahsyat yang bisa melawan pasangan-pasangan capres-cawapres lainnya," katanya.

Haryono Suyono mengatakan, JK dan Sutiyoso memiliki kesamaan, yakni ketegasan dalam memimpin dan pengalaman yang panjang. JK telah berpengalaman sebagai pengusaha dan Wapres, sementara Sutiyoso 10 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta dan pernah memimpin Asosiasi Gubernur se-Indonesia.

Tak mengurangi rasa hormat pada SBY

Haryono mengatakan, rakyat harus diberi banyak pilihan agar demokrasi bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia. "Dengan tidak mengurangi rasa hormat pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka demokrasi harus diutamakan, dan munculnya duet JK-Sutiyoso harus didukung," katanya.

Sebagai menteri di era Orde Baru, Haryono pernah bekerja sama dengan Sutiyoso dalam menyukseskan program pemerintah, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sutiyoso pada sekitar tahun 1999, ikut mendukung program Menko Kesra mengumpulkan masyarakat seperti di pedesaan, padahal dia pemimpin Jakarta.

Haryono Suyono yang dikenal sebagai konseptor Program Keluarga Berencana (KB) menambahkan, kombinasi JK-Sutiyoso saling memperkuat. Kekuatan JK di Golkar akan makin diperkuat dengan jaringan Sutiyoso yang telah terbangun di seluruh Indonesia, juga jaringan Sutiyoso lainnya.

Melengkapi

Tim Sukses Sutiyoso, Syarwan Hamid mengatakan, duet JK-Sutiyoso akan saling melengkapi kekuatan yang dimiliki masing-masing.

JK sebagai Ketua umum Golkar dan dikenal cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan sebagai wapres, akan diperkuat oleh kepemimpinan Sutiyoso yang telah terbukti di berbagai bidang, seperti pemerintahan daerah, olahraga dan sosial.

"Bahkan konsep transportasi massal untuk Jakarta telah dijalankan dengan baik," katanya.

Menyinggung penilaian apriori dari sebagian pengamat jika pasangan ini sama-sama tegas dan cepat akan kebablasan, Syarwan yang juga mantan Mendagri menegaskan hal itu tidak benar. Sutiyoso sepanjang karirnya, baik dalam militer maupun pemerintahan sipil selalu loyal dan berpegang pada aturan.

"Jadi, tidak mungkin kebablasan. Justru dalam situasi transisi yang berkepanjangan ini, kita membutuhkan figur kepemimpinan nasional seperti JK dan Sutiyoso," kata Syarwan dan menyebutkan dukungan internal Golkar pada duet ini makin mengalir.

Sumber: Antara

Warga Datangi Panwas Laporkan Intimidasi Lurah Agar Pilih Golkar

2009-04-07T03:23:00.000-07:00

Puluhan warga Kelurahan Botu, Kota Gorontalo mendatangi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk melaporkan intimidasi yang dilakukan oleh Lurah, Yusni Hadia.

Menurut warga, Lurah mendatangi rumah warga satu per satu untuk memastikan apakah para pemilih itu akan memilih caleg dari Partai Golkar pada 9 April mendatang.

"Kalau tidak pilih Golkar maka kami tak akan dapat BLT, PKH, dan beras miskin juga asuransi Jiwasraya dari Golkar," kata Jufri M, sang pelapor.

Ia mengatakan, hampir seluruh warga sudah didatangi lurah tersebut, sehingga hal itu menimbulkan ketakutan bagi masyarakat di Botu.

Panwas sendiri berjanji akan segera memproses kasus tersebut, setelah meminta klarifikasi dari Lurah Botu.

Sementara Lurah yang bersangkutan mengakui telah datang ke rumah warga atas perintah Walikota untuk menyampaikan pesan-pesan menjelang hari pemungutan suara. "Memang benar saya mendatangi rumah warga dan minta kepastian apa mereka pilih Golkar atau tidak, karena saya hanya menjalankan perintah Walikota," tukasnya.

Menurut dia,pada setiap kali pertemuan dengan seluruh lurah, Walikota menekankan agar masing-masing lurah berupaya memenangkan Golkar sebesar 70 persen dari suara pemilih di tiap kelurahan.

"Kalau tidak mencapai target itu, sudah pasti kami lurah-lurah akan dicopot. Jadi, jangan salahkan saya kalau mendatangi rumah warga memilih Golkar," ungkapnya.

Sumber: Antara

Sultan-Hidayat Nur Wahid Punya Elektabilitas Tertinggi

2009-03-06T02:57:00.000-08:00

Hasil survei Cakrawala Nusantara (CN) Consultant pada 17-21 Februari, menyatakan bahwa saat ini Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dengan Hidayat Nur Wahid menjadi pasangan dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2009.

"Pasangan itu memperoleh persentase 26,21 persen dibanding dua pasangan lain yang juga memiliki persentase besar," kata Direktur Utama CN Consultant, Budi Santoso, di Yogyakarta, Kamis.

Ia mengatakan dua pasangan lain yang juga memiliki elektabilitas tinggi adalah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (20,32 persen) dan Megawati Soekarnoputri-HB X (17,67 persen).

Pada survei sebelumnya yang dilakukan pada 25 Oktober-2 November mendapatkan hasil yang tidak jauh berbeda, yaitu pasangan HB X-Hidayat Nur Wahid memiliki elektabilitas tertinggi sebesar 22,63 persen, disusul Megawati-HB X (13,24 persen) dan pasangan SBY-JK (11,64 persen).

Menilik hasil tersebut, pasangan SBY-JK mengalami peningkatan elektabilitas tertinggi dibanding kedua pasangan lainnya.

"Dari hasil survei juga dapat dianalisis bahwa pasangan ideal untuk SBY adalah JK dan pasangan ideal HB X adalah Hidayat," kata Budi.

Sementara itu, dari faktor kepopuleran untuk menjadi capres adalah SBY dengan 42,73 persen, disusul HB X (33,91 persen) dan Megawati (15,22 persen), sedangkan tokoh terpopuler untuk menjadi wapres adalah HB X (38,76 persen), JK (27,54 persen) dan Hidayat (9,30 persen).

"Tetapi antara kepopuleran dengan elektabilitas tidak memiliki hubungan linear, terbukti dari SBY yang lebih populer daripada HB X tetapi saat pemilihan pasangan capres dan cawapres, HB X dengan Hidayat unggul dibanding SBY," katanya.

Pemilihan pasangan, kata Budi, menjadi hal yang paling krusial saat seseorang maju dalam pemilihan capres dan cawapres, selain kendaraan politik yang kuat dan sosialisasi yang intensif.

Dalam survei tersebut juga muncul sebuah fenomena yang menarik, yaitu alasan pemilihan responden untuk Prabowo Subianto yang dianggap sebagai sosok yang mampu mewakili pembaruan.

"Alasan sebagai tokoh pembaruan hanya muncul saat responden memilih Prabowo. Isu ini sebenarnya bisa diangkat oleh calon lain sebagai pencitraan diri," ujarnya.

Survei yang melibatkan 1.065 responden tersebut dilakukan dengan metode kuesioner secara tatap muka dengan sebaran responden di Sleman 28 persen, Bantul 26 persen, Gunung Kidul 21 persen, Kulon Progo 13 persen dan Kota Yogyakarta 12 persen.

Sumber: ANTARA

Taufiq Kiemas Beri Dukungan pada Rizal Ramli

2009-03-06T02:56:00.000-08:00

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Taufiq Kiemas memberi dukungan pada Rizal Ramli yang terjun ke gelanggang politik dengan mengajukan diri sebagai calon presiden.

"Ini lompatan besar," kata Taufiq saat berkunjung ke markas Rizal Ramli yang diberi nama "Rumah Perubahan" di Jalan Panglima Polim V No.52 Jakarta Selatan, Kamis.

Suami Ketua Umum PDIP Megawai Soekarnoputri itu menuturkan, ia sudah lama mendorong Rizal untuk berjuang di jalur politik, bergabung dengan partai politik.

Rizal yang beberapa waktu lalu memprakarsai berdirinya Blok Perubahan bersama 12 partai politik peserta pemilihan umum 2009 mengaku senang dengan dukungan Taufiq tersebut.

"Dukungan ini akan jadi awal kebangkitan dan perubahan bangsa," kata Menteri Koordinator Perekonomian di era Presiden Abdurrahman "Gus Dur" Wahid tersebut.

Oleh karena itu, kata Rizal, komunikasi antara Taufiq Kiemas, yang notabene berasal dari partai besar, dan Blok Perubahan akan terus dilanjutkan.

"Tapi pesannya jelas, perubahan tidak bisa dihentikan dan harus terus dilanjutkan," katanya.

Sebelum menerima kunjungan Taufiq, kepada wartawan Rizal menepis anggapan pendirian Blok Perubahan hanya untuk turut meramaikan perpolitikan menjelang pemilu yang kini diwarnai munculnya beberapa blok yang mengacu pada nama-nama calon presiden.

"Blok ini mempunyai cita-cita yang lebih strategis daripada blok untuk pemilu," kata Rizal.

Melalui Blok Perubahan, katanya, pihaknya ingin mendorong terjadinya perubahan signifikan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kedaulatan politik, dan ekonomi yang membawa kejayaan bagi Indonesia.

Sumber: ANTARA

Partai Demokrat Matangkan Komunikasi Politik

2009-03-06T02:55:00.000-08:00

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Hadi Utomo membantah partainya kurang lincah melakukan pendekatan untuk membangun koalisi untuk Pilpres 2009 mendatang.

"Partai Demokrat mulai mematangkan jalinan komunikasi dengan beberapa parpol seperti Golkar dan PKS. Dengan lainnya juga terus dilakukan, kami tetap bergerak," kata Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo di Bandung, Kamis.

Namun demikian keputusan penetapan koalisi dengan partai lain, pihaknya konsisten akan dilakukannya pasca-Pemilu legislatif 2009.

"Putusan koalisi nanti setelah Pemilu legislatif, kami konsisten. Namun pendekatan terus dilakukan," katanya.

Hadi Utomo menyebutkan target Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif 2009 meraih suara minimal 20 persen, sebagai prasyarat untuk pencalonan ke kursi Pilpres.

Bahkan ia menyatakan siap mundur dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat bila perolehan suaranya di bawah 15 persen.

"Saya siap mundur bila perolehan suara di bawah 15 persen, itu sebagai bentuk pertanggungan sebagai pimpinan partai," kata Hadi Utomo.

Hal itu juga diamini oleh Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, H Iwan Ridwan Sulanjana yang juga menyatakan siap undur diri sebagai Ketua DPD Demokrat Jabar bila perolehan suara di bawah 20 persen.

"Semua DPC dan PAC juga harus punya target dan berani turun sebagai bentuk pertanggung jawaban. Itu komitmen kami di Jabar," kata Iwan Sulanjana.

Terkait rencana koalisi, Iwan menegaskan DPD Partai Demokrat Jabar sejalan dengan DPP partai itu untuk menunggu hingga Pemilu legislatif usai dengan penghitungannya.

Sementara itu di lain pihak, salah seorang Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait menyebutkan rencana Koalisi PDIP dengan Partai Golkar kian menguat.

Bahkan Maruarar menyatakan dua tokoh Golkar, Jusuf Kalla dan Sri Sultan Hamengkubuwono X merupakan sosok yang paling pas untuk disandingkan dengan Capres PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Menurut Maruarar, bila mengacu pada dukungan struktur partai, Jusuf Kalla berpeluang diusung partai itu. Namun diakuinya Sri Sultan Hamengkubuwono lebih populer.

"Dua figur itu sangat berpeluang, siapapun nantinya yang penting dari Partai Golkar," kata Maruarar di sela-sela kunjungan kerja Komisi XI DPR di Bandung.

Pada kesempatan itu, fungsionaris PDIP itu juga menyebutkan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan partai lainnya untuk memperkuat dukungan setelah terjalinnya koalisi PDIP - Golkar.

"Saya kira PKB dan PKS akan tertarik untuk berkoalisi," kata Maruarar menambahkan.

Sumber: ANTARA

Agama Tidak Akan Picu Konflik Saat Pemilu

2009-03-06T02:54:00.000-08:00

Agama tidak akan memicu konflik di tingkat masyarakat saat pelaksanaan pemilihan umum karena pengaruh agama dalam politik tidak lagi dominan.

Demikian pendapat yang mengemuka dalam diskusi bertajuk "Antisipasi Konflik Umat Beragama Menjelang Pemilu 2009" di gedung PBNU, Jakarta, Kamis.

Ketua PBNU Prof KH Said Aqil Siradj berpendapat, dalam politik yang paling dominan adalah kepentingan sehingga benturan kepentingan, terutama antar partai yang memiliki basis massa sama, itulah yang berpotensi memicu konflik.

"Jadi, walaupun sama-sama partai Islam, namun jika berebut kepentingan yang sama maka akan konflik. Tapi dengan PDS malah tidak konflik karena jualannya tidak sama," katanya.

Senada dengan Said Aqil, cendekiawan sekaligus rohaniwan Katolik Romo Beny Susetyo menyatakan, jika terjadi konflik saat pemilu, bisa dipastikan pemicunya bukan faktor agama. Sebab, politisasi agama sudah tidak lagi laku di Indonesia.

Justru, kata Beny, konflik akan datang dari partai, terlebih dengan adanya mekanisme suara terbanyak untuk penentuan caleg terpilih yang membuat persaingan makin panas.

Faktor lain, kata Beny, terkait profesionalisme penyelenggara pemilu. "Kalau penyelenggara pemilu tidak profesional, tidak jurdil, bisa timbul konflik," katanya.

Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif menyatakan, saat ini telah terjadi pergeseran dalam konflik pemilu atau konflik politik.

Menurut Yudi, pada masa lalu, agama atau ideologi bisa memicu konflik politik, namun sekarang konflik politik lebih disebabkan persoalan kepentingan, khususnya antarpartai atau antarcaleg.

Politisi Partai Golkar Slamet Effendy Yusuf berpendapat, konflik di dalam pemilu bisa dihindari, salah satunya melalui pencitraan. Oleh karena itu, skenario pemilu damai harus terus dibangun.

Sumber: ANTARA

Hasto Ungkap Indikasi Manipulasi DPT

2009-03-06T02:50:00.000-08:00

Anggota Fraksi PDIP Hasto Kristianto melihat adanya indikasi upaya curang melalui manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2009 oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai akses kepada data base kependudukan.

Kepada pers di ruang wartawan DPR Jakarta, Kamis, Hasto menjelaskan partainya telah membentuk dua tim untuk menelusuri indikasi kecurangan pemilu yang dilakukan melalui modus manipulasi DPT tersebut, yakni tim verifikasi lapangan dan tim lainnya mengecek melalui suatu soft ware.

"Hasilnya kami menemukan adanya lima modus kecurangan itu, yakni pertama adanya satu nama yang sama dengan nomor induk kependudukan (NIK) berbeda. Kedua, nama beda tapi NIK sama," ujarnya.

Untuk nama yang berbeda dengan NIK sama, ia mencontohkan, kebetulan pula menimpa salah satu fungsionaris PDIP tingkat kabupaten di Jatim, Hadi Sasmito.

Modus berikutnya, ujar politisi PDIP itu, manipulasi dilakukan dengan memodifikasi NIK yang seharusnya hanya berupa kombinasi angka-angka tetapi dibuat sedemikian rupa dengan menyisipkan huruf-huruf.

Upaya kecurangan berikutnya yang juga ditemui tim PDIP itu adalah nama pemilih maupun NIK-nya sama, tetapi TPS berbeda-beda serta modus mengkombinasikan nama-nama pemilih fiktif.

"Kecurangan ini jelas mencederai demokrasi dan kami menduga ini dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuatan mengakses data di KPU," ujarnya.

Karena itu, Hasto mengajak partai-partai politik lainnya untuk bersama-sama melakukan pengecekan terhadap nama-nama pemilih yang tercantum dalam DPT di daerah pemilihan masing-masing agar kecurangan-kecurangan seperti itu bisa segera dihindari.

Dia mengungkapkan, apabila terdapat 10 nama saja yang dimanipulasi dari DPT-DPT disetiap TPS diseluruh Indonesia, artinya akan ada jutaan suara tidak sah yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk keuntungan mereka.

Lebih lanjut Hasto mengatakan pihaknya mensinyalir adanya upaya menutup-nutupi manipulasi data DPT tersebut dengan isu kelambatan logistik pemilu dan ketidakberesan kerja KPU lainnya.

Sementara itu ditempat yang sama anggota FPG DPR Nusron Wahid mengungkapkan, apabila dijumpai adanya manipulasi dalam DPT tersebut, maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah mereka yang melakukan verifikasi terhadap DPT itu.

"Yang bertanggung jawab adalah yang melakukan verifikasi DPT," ujarnya seraya menambahkan bahwa fenomena itu semakin menunjukkan lemahnya sistem kependudukan di Indonesia.

Sumber: ANTARA

Merti Nusantara Dukung Pencalonan Sultan oleh PKB

2009-03-05T00:04:00.000-08:00

Merti Nusantara menyambut baik rencana PKB kubu Muhaimin menyalonkan Sri Sultan Hamengkubowono X sebagai Capres yang diusungnya dan didukung tujuh fungsionaris Parpol yang tergabung dalam Koalisi Muda Lintas Partai.

"Pernyataan dukungannya terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Presiden RI yang menunjukkan bahwa beliau memang sosok yang layak memimpin bangsa dan negara ini," kata Wakil Sekjen DPP Merti Nusantara, Bondan Nusantara, Rabu.

Menurut dia, pernyataan dukungan yang disampaikan PKB Muhaimin maupun tujuh parpol merupakan wujud meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap sosok Sultan.

"Kami menyambut baik adanya pencapresan terhadap Sultan oleh PKB maupun para politisi muda. Kami harapkan dukungan terhadap Sultan semakin memantapkan langkah Sultan menuju Istana. Kami yakin dengan banyaknya dukungan dari para politisi akan semakin memantapkan langkah Sultan untuk meraih kursi RI 1," katanya.

Ia mengatakan, selain melakukan kampanye langsung kepada rakyat, selama ini Merti Nusantara juga melakukan lobi ke sejumlah elit partai baik tingkat lokal maupun di tingkat pusat untuk menyampaikan visi misi Sultan sbagai capres.

"Meski belum secara resmi menyatakan dukungannya, tetapi sejumlah parpol yang kami temui menyambut baik visi dan misi yang disampaikan oleh Sultan HBX.

Lebih lanjut ia mengatakan, banyaknya dukungan ini juga menepis rumor yang selama ini berkembang kalau Sultan sangat sulit memperoleh dukungan parpol karena Golkar untuk sementara menjagokan Jusuf Kalla sebagai capres .

"Ini bukti bahwa Sultan memang sosok yang sangat layak memimpin," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya yakin dalam waktu yang tersisa dukungan terhadap Sultan akan semakin meningkat dan jika sekarang ini belum banyak parpol yang secara terang-terangan mengungkapkannya karena mereka masih menunggu yang tepat.

"Politik itu seni memanfaatkan momen. Jadi saya yakin mereka sedang menunggu moment yang tepat untuk menyampaikan dukungan secara resmi kepada Sultan," katanya.

Sumber: ANTARA

Gus Solah: Indonesia Gagal Tiru Muhammad Yunus

2009-03-05T00:03:00.000-08:00

Pencetus Dewan Integritas Bangsa (DIB), Solahudin Wahid (Gus Solah), menilai Indonesia gagal meniru konsep Grameen Bank yang dikembangkan Muhammad Yunus, meski bankir India itu sudah pernah datang ke Indonesia.

"Usaha ekonomi di Indonesia itu 95 persen merupakan usaha mikro, tapi APBN tidak memihak usaha mikro, karena itu Muhammad Yunus, ketika bertemu teman saya di Bali menilai Indonesia telah gagal dalam pengembangan usaha mikro," katanya dalam Dialog Tokoh bertajuk "Merah Putih Ekonomi Indonesia" di Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya.

Menurut pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang dan adik kandung mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid itu, ketimpangan ekonomi di Indonesia terjadi karena ekonomi skala makro yang tidak mencapai lima persen justru diperhatikan pemerintah.

"Kalau pemerintah mau berkomitmen mengamalkan Pembukaan UUD 1945 tentu APBN akan diorientasikan kepada usaha mikro, sebab negara kita itu ditopang 95 persen usaha mikro, sedang usaha skala makro pun tidak sampai lima persen," katanya.

Oleh karena itu, katanya, DIB akhirnya mengadakan konvensi untuk menjaring calon presiden (capres) yang diperkirakan mampu memihak pada rakyat, terutama capres yang mampu meneladani pemikiran bankir rakyat kecil, Muhammad Yunus.

"Tapi, konvensi DIB hanya diikuti Marwah Daud (Golkar), Rizal Ramli (mantan Menteri Perekonomian), Bambang Sulistomo (putra Bung Tomo), dan Yuddy Chrisnandi (anggota Komisi Pertahanan DPR)," katanya.

Di hadapan ratusan mahasiswa FE se-Indonesia yang berkongres di kampus Unair, Gus Solah mengampanyekan Marwah Daud sebagai calon presiden dari DIB.

"Dari roadshow kampanye capres DIB ke beberapa daerah, saya menemukan bahwa keinginan masyarakat kita itu sederhana, yakni mereka ingin nasibnya lebih baik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja," katanya.

Oleh karena itu, masyarakat perlu pemimpin yang visi dan misinya dikenal rakyat, bukan hanya populer. "Karena itu, DIB mengenalkan capres dengan mengenalkan program mereka kemana-mana," katanya.

Sumber: ANTARA

Gerindra Bertekad Pimpin Perubahan

2009-03-05T00:02:00.000-08:00

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bertekad memimpin perubahan bagi bangsa dan negara Indonesia hingga menjadi bangsa yang lebih baik.

"Saya terpanggil untuk memperbaiki bangsa ini. Saya tidak ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa kacung," ujar Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo dalam pertemuan dengan kelompok petani sawit di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Rabu (04/3).

Menurut dia, saat ini bangsa ini tengah menghadapi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang cukup tinggi.

"Saya baru saja berkunjung ke beberapa daerah dan menyaksikan sendiri rakyat yang sedang kesusahan. Dua hari makan sehari tidak. Pengangguran juga meningkat, saya bisa buktikan dengan angka," ungkap mantan Panglima Kostrad tersebut.

Padahal, sebagai bangsa yang besar dengan segala sumber daya manusia dan alam yang melimpah, Indonesia tidak harus menjadi bangsa yang miskin, kata Prabowo.

Dalam pertemuannya dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Prabowo sempat berdialog dengan pengurus dan perwakilan petani kelapa sawit.

Prabowo menyayangkan sikap pemerintah yang lebih mementingkan pembangunan mal dan pusat perbelanjaan mewah daripada membantu nelayan dan petani.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu, meminta petani dan nelayan memilih pemimpin dengan bijaksana, pemimpin yang bisa membawa perubahan dan kesejahteraan.

"Saya hanya mengajak berpikir untuk memilih calon yang bisa membawa perubahan dan kesejahteraan," katanya.

Menurut Ketua Umum Apkasindo Sumail, harga tandan segar kelapa sawit sedang merosot dengan harga jualnya hanya berkisar Rp.500 - Rp.600 per kg. Selain berdialog Gerindra juga menyerahkan bantuan bagi para petani kelapa sawit.

Sumber: ANTARA

KPU Siapkan Pengaturan Penandaan Lebih Dari Sekali

2009-03-05T00:01:00.000-08:00

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati di Jakarta, Rabu (04/3), mengatakan rancangan pengaturan tentang penandaan lebih dari satu kali telah disiapkan dan disampaikan pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjaring masukan.

Menurut Andi, pengaturan tentang penandaan dua kali ini tercantum dalam revisi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 mengenai pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.

"Kita meminta masukan dari KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan," katanya.

Pengaturan ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan UU 10/2008 mengenai pemilu legislatif.

Perppu tersebut mengatur tentang dua hal yakni penyempurnaan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pengesahan penandaan lebih dari satu kali pada surat suara.

Ketentuan pasal 176 UU 10/2008 tentang suara sah diubah melalui perppu yakni diantara ayat 1 dan ayat 2 disisipkan satu ayat yakni ayat 1 (a) dan diantara ayat 2 dan 3 disisipkan satu ayat yakni 2 (a), serta ayat 3 mengalami perubahan.

Ayat 1 (a) berbunyi dalam hal KPPS pada saat melakukan penghitungan suara menemukan pemberian tanda lebih dari satu kali pada kolom nama partai dan/atau kolom nomor calon dan/atau kolom anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang sama dan dalam partai politik yang sama, suara tersebut dinyatakan sah dan dihitung satu suara.

Ayat 2 (a) berbunyi dalam hal KPPS pada saat melakukan penghitungan suara menemukan pemberian tanda satu kali atau lebih pada nomor urut dan/atau kolom foto dan/atau nama calon anggota DPD yang sama, suara tersebut dinyatakan sah dan dihitung satu suara.

Sementara ayat 3 menyebutkan ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU.

Andi mengatakan menindaklanjuti perppu tersebut, KPU telah membuat rancangan pengaturan penandaan lebih dari satu kali. Rancangan pengaturan tersebut misalnya, jika terdapat lebih dari satu tanda pada kolom nama partai yang sama, maka suara dinyatakan sah dan masuk sebagai perolehan suara partai.

Demikian pula jika tanda diberikan lebih dari satu kali pada satu kolom nama caleg yang sama, maka suara dinyatakan sah dan masuk sebagai suara caleg.

Jika terdapat dua tanda, satu pada kolom partai dan satu pada kolom nama caleg dari partai tersebut, maka suara dianggap sah dan dihitung sebagai perolehan suara caleg.

Bila penandaan lebih dari satu kali pada kolom nama calon dan nomor urut calon yang sama pada partai yang sama, dinyatakan sah dan dihitung sebagai suara caleg.

Andi menambahkan, penandaan sekali maupun lebih dari satu kali dinyatakan sah apabila masih berada pada satu kolom partai. Jika tanda dibubuhkan pada kolom partai A, sedangkan tanda lain diberikan pada kolom nama caleg dari partai B, maka suara dinyatakan tidak sah.

Suara dinyatakan sah apabila tanda yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KPU yaitu centang. Surat suara yang ditandai dengan coblos, silang (X), dan garis datar (-) dianggap sah apabila ditemukan.

Pengaturan tentang penandaan ini akan disosialisasikan pada kelompok penyelenggara pemungutan suara, saksi, partai politik, dan panitia pengawas pemilu.

Andi menegaskan, walaupun penandaan lebih dari satu kali dinyatakan sah, penyelenggara pemilu tetap mensosialisasikan penandaan satu kali kepada masyarakat.

"Penandaan lebih dari satu kali itu apabila ditemukan, dinyatakan sah," katanya.

Sumber: ANTARA

Akbar Optimistis Lolos Nominasi Tujuh Besar

2009-03-05T00:00:00.000-08:00

Mantan Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tandjung menyatakan optimistis menjadi salah satu dari tujuh nominasi bakal Capres dan Cawapres Golkar, meski diakuinya peluang yang akan diraih Jusuf Kalla (JK) besar dalam penjaringan nama-nama dari daerah.

Akbar di Jakarta, Rabu (04/3) mengemukakan, sebagai pejuang di dalam sejarah Golkar dirinya yakin lolos dalam 7 nama itu. Apalagi sebelumnya beberapa DPD dalam Rapimnas yang memustuskan hal itu telah menyebut dirinya pantas menjadi calon dari Golkar.

Mengenai klaim dari beberapa petinggi DPP Partai Golkar yang menyatakan Jusuf Kalla didukung oleh semua atau 33 DPD di seluruh Indonesia, Akbar menegaskan, klaim itu tidak benar.

Akbar mengungkapkan, sebelumnya ada surat dari seluruh DPD I dan DPD II Golkar kepada Dewan Penasehat Golkar yang meminta agar Golkar memiliki Capres. DPD I kemudian mendatangi JK di rumahnya agar DPP mengakomodasi keinginan DPD-DPD itu.

Ketika DPD-DPD itu menyampaikan keinginannya agar Golkar mengusung Capres sendiri, memang ada satu dua DPD seperti Sulbar dan Sulsel yang meminta kesediaan JK untuk menjadi Capres. JK sendiri ketika itu tidak memberikan jawaban, namun kemudian hal itu berkembang dan JK pun menyatakan kesiapannya menjadi Capres. Jadi tidak benar jika seluruh DPD mendukung JK,katanya.

Begitu juga dengan sesepuh Partai Golkar dan anggota Dewan Pembina hanya mendesak agar Partai Golkar tidak ragu untuk mengusung Capres.

Desakan tersebut tidak menyebut nama JK sama sekali, kecuali satu atau dua DPD Golkar,kata Akbar Tandjung.

Cawapres

Selain menyatakan kesiapan apabila dicalonkan Golkar, Akbar Tandjung juga menyatakan kesiapan siap menjadi Cawapres untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilihan Presiden 2009.

Saya berkarier di dunia politik sudah cukup lama karena memang ingin melakukan pengabdian pada bangsa dan begara. Untuk itu saya siap ditempatkan ataupun mendapatkan posisi apapun asalkan demi kebaikan dan kepentingan bangsa dan negara, termasuk dipasangkan dengan SBY, kata Akbar.

Menurut mantan Ketua DPR RI ini, pasca dirinya tidak berada di struktur Golkar pun tetap memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.

Jangankan ditempatkan dalam struktur pemerintahan, di luar struktur pun saya tetap mengabdi pada bangsa dan negara. Misalnya melalui Akbar Tandjung Institute yang saya dirikan, kata Akbar.

Ketika ditanyakan bahwa dirinya dengan pengalamannya mampu menjembatani kebuntuan dan permasalahan yang terjadi, terutama kebuntuntuan antara dua Capres yang menurut survei paling berpeluang, yaitu SBY dan Mega, Akbar mengatakan, jika seperti itu yang dikatakan masyarakat, maka dirinya hanya berharap hal itu benar.

Jika dikatakan bahwa seandainya saya dipasangkan dengan SBY dan menang kemudian komunikasi antara SBY dengan Megawati yang selama ini dinilai buntu dapat dijembatani karena kedekatan saya dengan keduanya. Mudah-mudahan harapan masyarakat bisa terpenuhi. Dengan demikian maka bangsa ini bisa fokus untuk membangun dengan mengambil perannya masing-masing,kata Akbar.

Sumber: ANTARA

74.600 Lembar Surat Suara DPR Rusak

2009-03-04T23:59:00.001-08:00

Sebanyak 74.600 lembar surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi Bengkulu yang dikirim KPU pusat, mengelami kerusakan.

"Kita telah melakukan rekapitulasi terhadap surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI, dan diketahui sebanyak 74.600 lebar mengalami kerusakan," kata anggota KPU Provinsi Bengkulu, Soemarno di Bengkulu, Rabu.

Selain itu, kata dia, jumlah surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI yang dikirim KPU pusat juga masih kurang.

Jumlah kebutuhan surat suara untuk DPR RI daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, sebanyak 1.237.137 lembar, sementara yang dikirim hanya 1.157.092 lembar berarti terjadi kekurangan 8.112 lembar.

Terkait dengan adanya kekurangan jumlah dan kerusakan itu, KPU Provinsi Bengkulu segera mengajukan penambahan surat suara DPR sebanyak 82.712 lembar, dengan rincian 74.600 lembar pengganti yang rusak dan 8.112 lembar memang kurang.

Mengenai bentuk kerusakan surat suara, menurut dia, cukup beragam mulai sobek, bintik merah hingga ada goresan tinta.

Mengacu pada aturan yang ada, surat suara harus bersih tidak bolah ada bintik, goresan apalagi sobek.

Ia juga menjelaskan, seluruh surat surat suara dari KPU pusat tersebut telah didistibusikan ke KPU kabupaten/kota, dan yang mengalami kerusakan dikembalikan lagi ke KPU provinsi.

"Kerusakan itu terjadi pada kertas suarat yang dikirim ke semua KPU kabupaten/kota, namun yang terparah di Rejang Lebong yakni 50.182 lembar, Lebong 19.883 lembar, dan Bengkulu Utara 4.561 lembar," katanya.

Sumber: ANTARA

Pakar: Kampanye Pemilu Tidak Mencerdaskan Masyarakat

2009-03-04T23:56:00.000-08:00

Pakar Politik Universitas Parahyangan, Asep Warlan dan Pakar Komunikasi Politik Universitas Islam Bandung, Karim Suryadi menyatakan kampanye Pemilu saat ini tidak mampu menggiring pada pencerdasan bangsa namun lebih pada kampanye transaksional langsung.

Saat Diskusi Terbatas "Menggagas Kampanye Cerdas" di Bandung, Rabu, Asep menuturkan partai politik dan calon legislatif (caleg) cenderung mengambil langkah untuk mendapatkan suara ketimbang memberikan ruang pendidikan politik kepada masyarakat karena tujuan utama Pemilu ini adalah kursi di parlemen.

"Banyak caleg yang hanya mengandalkan baliho atau spanduk saja tanpa langsung menyentuh aspirasi masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya tidak terakomodasi dan terserap dengan baik," katanya.

Senada dengan Asep, Pakar Komunikasi Politik, Karim menilai kampanye yang dilakukan oleh partai dan caleg saat ini hanya berada di permukaan saja tanpa melakukan komunikasi yang intensif dengan masyarakat sehingga tidak menimbulkan jalinan kedekatan emosional diantara keduanya.

"Dalam kampanye yang dilakukan oleh caleg saat ini, kebanyakan pesan tidak sampai ke masyarakat karena komunikasi yang terjadi hanya satu arah saja karena hanya memasang atribut Pemilu ditambah dengan tidak adanya perencanaan matang dari tim sukses," katanya.

Ia menilai pemasangan atribut Pemilu disembarang tempat menunjukkan ketidakmampuan caleg ataupun tim suksesnya dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. "Cara yang paling mudah lainnya adalah memberikan sejumlah uang ataupun barang kepada pemilih sehingga mendapat kepastian raihan suara,"katanya.

Cara-cara transaksional yang telah merasuki masyarakat selama lebih dari 30 tahun ini membuat sistem politik di Indonesia tidak berimbang antara pengetahuan politik dengan realitas yang ada di lapangan dimana masyarakat pada akhirnya tidak mengetahui esensi pemilihan itu sendiri.

Asep menjelaskan kampanye cerdas yang seharusnya dilakukan parpol maupun caleg adalah memberikan pencerahan atas substansi Pemilu itu sendiri melalui kampanye dialogis dan terbuka.

"Tentunya beberapa strategi perlu dilakukan dengan melibatkan unsur kampus yang nantinya akan mampu meningkatkan kualitas kampanye itu sendiri," katanya.

Setelah dilakukan kampanye dengan materi pendidikan politik maka parpol atau caleg harus mampu memberikan komitmen berupa pernyataan tertulis kepada masyarakat jika terpilih nanti. "Kepercayaan masyarakat akan meningkat karena adanya komitmen tertulis itu," ujar Asep.

Karim menambahkan kampanye yang tersegmentasi akan mampu menyentuh hati masyarakat dengan mempertimbangkan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya sehingga penggunaan slogan atau janji sebuah perubahan dapat terasa langsung sesuai dengan kebutuhannya.

"Simpanlah atribut kampanye seperti spanduk atau baliho dengan tulisan program yang akan dilaksanakan peserta Pemilu ditempat-tempat yang tepat," katanya.

Sementara itu Caleg PAN untuk Daerah Pemilihan Jabar Satu, Deddy Djamaludin membenarkan masih besarnya pengaruh transaksi uang dalam kampanye yang saat ini dilakukan. "Saya seringkali dibenturkan pada masalah bantuan uang saat berinteraksi langsung dengan masyarakat," katanya.

"Saya menilai hal ini dikarenakan terlalu banyak janji yang diumbar partai atau caleg saat Pemilu-Pemilu lalu sehingga masyarakat marah dan meminta bukti berupa uang kepada kami," katanya.

Deddy membenarkan selama ini terjadi parade janji dari parpol atau caleg saat menjelang Pemilu yang tidak dapat dibuktikan sehingga masyarakat apatis pada DPR ataupun partai.

Ketika ditanyakan cara Deddy berkampanye, anggota DPR RI itu menjawab metode kampanye yang saat ini paling efektif adalah memberikan kebutuhan masyarakat secara langsung tanpa harus meminta suaranya.

"Jika mereka membutuhkan pengobatan misalnya maka kita memberikannya sehingga hasilnya langsung terasa masyarakat dan tidak akan menganggap hanya sekedar janji," katanya.

Ia membenarkan kampanye ini bersifat transaksional namun ia berkelit metode ini sarat dengan politik uang. "Ini hanya bersifat transaksional tidak langsung," katanya.

Dalam diskusi ini akhirnya disepakati bahwa kampanye cerdas bagi masyarakat tidak akan tercapai pada Pemilu 2009 ini karena untuk mengubah cara pandang masyarakat masih dibutuhkan waktu hingga dua kali Pemilu mendatang.

Sumber: ANTARA

PD Optimistis Raih 20 Persen

2009-03-04T05:28:00.000-08:00

Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI Syarif Hasan menyatakan optimistis PD meraih suara 20 persen pada Pemilu legislatif 9 April 2009.

Syarif Hasan mengemukakan hal itu dalam diskusi bertema "Fenomena Blok M, Blok S dan Blok J dalam Politik Indonesi" yang diselenggarakan Badan Pememangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar di DPP Golkar di Slipi Jakarta, Selasa.

Diskusi yang dipandu Lula Kamal menghadirkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring, Ketua DPP Golkar Burhanuddin Napitupulu (Burnap), Ketua DPP PPP Emron Pangkapi, Sekjen PDIP Pramono Anung dan Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan.

Optimisme PD didasarkan pada perolehan suara pada Pemilu 2004 dimana saat itu PD belum memiliki struktur kepengurusan partai yang lengkap di berbagai daerah seperti saat ini.

"Saat itu (tahun 2004), tidak ada yang menyangka PD mendapat suara 7,5 persen," katanya.

Sampai sekarang jajaran PD masih berkosentrasi pada pemenangan Pemilu legislatif dan belum memutuskan pencalonan presiden dan wakil presiden. "Kami belum memutuskan pencalonan sampai diperoleh hasil Pemilu legislatif," katanya.

Yang dilakukan PD selain meningkatkan konsentrasi pada pemenangan Pemilu legislatif 2009, yaitu melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan partai politik lainnya. "Dari hasil Pemilu legislatif, kami akan memutuskan mana yang akan lakukan," katanya.

Sekjen PDIP Pramono Anung mengemukakan, PDIP merupakan partai yang jelas sikapnya dalam memutuskan siapa yang akan dicalonkan. Kalau partai lain masih menahan diri untuk mencalonkan kaderna, PDIP tidak ragu mencalonkan kembali Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Meski demikian, diakuinya, Cawapres yang akan diajukan PDIP masih akan ditentukan setelah Pemilu legislatif. Saat ini, PDIP juga aktif menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan partai lainnya.

Tifatul Sembiring juga mengemukakan, sikap PKS terkait pencalonan presiden dan wakil presiden masih tergantung hasil Pemilu. Jika PKS meraih 20 persen suara, PKS bukan "dipinang" partai lain, tetapi "meminang" kader partai lain.

PKS akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan partai lain untuk membicarakan berbagai hal, termasuk koalisi dan pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Kemarin itu dengan Pak Jusuf Kalla yang memang kita undang. selanjutnya kita akan bertemu dengan pimpinan partai lainnya," kata Tifatul Sembiring.(*)

Sumber: ANTARA

Parpol Tidak Patuhi Jadwal Kampanye Dikenai Sanksi

2009-03-04T05:27:00.000-08:00

Partai politik yang tidak mematuhi jadwal kampanye rapat umum seperti yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni dengan berkampanye di provinsi yang tidak sesuai dengan jadwal dapat dikenai sanksi.

Anggota KPU Sri Nuryanti, di Jakarta, Selasa mengatakan jadwal kampanye rapat umum tersebut dibuat untuk memberikan kesempatan yang sama kepada partai politik dalam berkampanye di setiap provinsi.

Partai yang tidak mematuhi jadwal dengan berkampanye di luar provinsi yang telah ditetapkan, katanya, dapat dikenai sanksi. Namun kewenangan untuk menentukan jenis pelanggaran bagi partai yang tidak mematuhi jadwal kampanye diserahkan pada panitia pengawas pemilu (Panwaslu).

"Ada Panwaslu, ya kita melihat dulu bagaimana rekomendasi Panwaslu," katanya.

Seperti diketahui, kampanye dalam bentuk rapat umum dilaksanakan selama 21 hari mulai dari 16 Maret 2009. Hari pertama kampanye rencananya akan digunakan bersama-sama oleh partai politik peserta pemilu untuk menyelenggarakan kampanye damai.

Selanjutnya, setiap partai akan melaksanakan kampanye di setiap provinsi yang telah ditetapkan KPU. Dalam satu hari akan ada tiga sampai empat partai yang berkampanye di setiap provinsi.

Khusus untuk Bali, pelaksanaan kampanye rapat umum dilaksanakan kurang dari 21 hari karena adanya perayaan keagamaan. Dengan demikian, dalam satu hari akan ada lebih dari empat partai yang berkampanye.

"Jadwal itu diatur, ditetapkan sedemikian rupa agar masing-masing partai politik mempunyai kesempatan yang sama. Selanjutnya tergantung partai politik apakah akan memanfaatkan kesempatan kampanye yang telah ditetapkan tersebut secara maksimal," katanya.

Dalam menentukan jadwal kampanye ini, KPU telah mempertimbangkan basis massa setiap partai. Partai besar maupun partai dengan basis massa yang sama tidak akan berkampanye bersama-sama dalam satu provinsi. Ini dilakukan untuk menghindari adanya gesekan antar partai yang memicu konflik.

"Kita sudah buat jadwal dan diharapkan ada sinergi dengan partai. Kalau ada sinergi, pelanggaran dapat ditekan sekecil mungkin," katanya.

Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat. Dalam melaksanakan kampanye, partai politik dilarang melibatkan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih yakni anak-anak.(*)

Sumber: ANTARA

Wiranto: Demokrasi Indonesia Penuh Dusta

2009-03-04T05:25:00.000-08:00

Capres dari Partai Hanura Wiranto menilai demokrasi yang berkembang di tengah-tengah bangsa Indonesia adalah demokrasi yang penuh dusta.

"Demokarsi yang ada dimanipulasi sedemikian rupa untuk meneguhkan praktik-praktik yang justru tidak demokratis," ujarnya saat berbicara dalam acara Forum PPP Mendengar di Kantor DPP PPP Jakarta, Selasa malam.
Wiranto mencontohkan saat pilkada, banyak sekali persoalan yang justru memperkeruh kondisi masyarakat dan bahkan sempat pula merenggut nyawa.

Jadi, ia menambahkan, demokrasi yang berlangsung saat ini telah salah arah dan harus diluruskan.

"Kalau kita biarkan terlelap dengan kondisi seperti ini, saya tidak tahu lagi bagaimana wajah bangsa ini lima tahun ke depan," ujarnya.

Menurut Ketua Umum Partai Hanura itu, demokrasi yang harus dibangun bangsa ini adalah yang mengedepankan tanggungjawab dan akuntabilitas publik.

Selain itu demokrasi itu juga bukan lagi sekedar prosedural, tetapi lebih pada substansi berdemokrasi.

Lebih lanjut Wiranto mengungkapkan bahwa sebagai matan Panglima TNI, dirinya tahu persis proyeksi berbagai ancaman terhadap eksistensi bangsa ini.

Karenanya, menurut Wiranto, bangsa ini harus melakukan berbagai perubahan secara radikal.

"Jika perubahan itu hanya biasa-biasa saja, kita tidak akan mampu mengejar ketertinggalan sebagai bangsa dari negara lain," ujarnya seraya menambahkan bahwa bangsa ini penuh dengan ketidakpastian sehingga yang dibutuhkan adalah memberikan kepastian-kepastian.

Wiranto juga menekankan bahwa yang diperlukan bangsa ini untuk bangkit adalah percepatan pembangunan dengan strategi kebijakan yang lugas dan tegas.

Sesaat sebelumnya Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menanyakan soal bagaimana pandangan Wiranto terhadap Islam.

"Adakah porsi yang memadai untuk kalangan ini nanti ketika Wiranto terpilih sebagai presiden," ujarnya.

Sepanjang pemerintahan Orde Baru, ujar Suryadharma, Islam selalu terpinggirkan dan kemesraan hanya terjalin saat menjelang pemilu saja. Setelah itu aspirasi umat Islam banyak terpinggirkan.(*)

Sumber: ANTARA

Ratusan Pelipat Surat Suara Mogok Kerja

2009-03-04T05:24:00.000-08:00

Ratusan pekerja sortir dan pelipat surat suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Rabu pagi, mogok bekerja.

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap KPU Sampang yang memberlakukan upah kerja Rp25.000/ satu pak yang berarti lebih murah dari tiga kabupaten lain di Madura, seperti Sumenep, Pamekasan dan KPU Bangkalan yang memberlakukan Rp50.000/ satu pack surat suara.

Para pekerja yang umumnya dari kalangan muda mengancam akan tetap mogok bekerja jika KPU Sampang tidak menaikkan upah sehingga sama dengan tiga kabupaten lain di Madura.

Saat ini, 250 pekerja sortir dan pelipat surat suara itu hanya duduk-duduk di depan Balai Pekerjaan Umum (BPU) Kabupaten Sampang, tempat mereka melakukan sortir surat suara dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dari Mapolres Sampang.

Hingga pukul 09.00 WIB, pihak KPU Sampang belum bisa dimintai konfirmasi terkait tuntutan para pekerja ini.(*)

COPYRIGHT © ANTARA

PKI=PKS...?

2009-03-04T02:24:00.000-08:00

Oleh:Muhammad Amin
(Mahasiswa Tinggal di Amsterdam Asal Indonesia)

Banyak kalangan yang khawatir dengan gejala fundamentalisme. Alasanya sederhana, fundamentalisme mengancam perinsip hidup bersama: dimana ruang-ruang akses, ekspresi dan kemugkinan pemanfaatnya terbagi secara merata di antara berbagai individu maupun kelompok sosial dan kultur.

Kondisi seperti di atas merupakan fenomena Indonesia kontemporer. Banyak kalangan yang meyakini dan mempercayai Islam sebagai jawaban final atas semuannya, sehingga mereka berpandangan bahwa negara wajib untuk menginstitusinalkan syariah. Perspektif sempit tersebut telah memunculkan fenomena revivalisme Islam atau biasa disebut kelompok fundamentalisme Islam.

Gelombang fundamentalisme Islam yang diwujudkan dalam hadirnya partai-partai berlandaskan Islam mengalami peningkatan. Pada pemilu 1999 tercatat 86 kursi dari Partai yang berideologi Islam, dan 2004 naik menjadi 127 kursi. Sedang terjadi stagnasi/ merosot PAN menyusut suaranya dari 7,12 % pemilu 1999, menjadi 6,44 % pada pemilu 2004. Sedang PKB 12,61% merosot hanya mendapat 10,57%.

Kondisi ini merupakan pengulangan, namun sekali lagi, hadir dalam bentuk yang berbeda. Sebagai cerminan sederhana, marilah kita bandingkan antara Partai Komunis Indonesia (PKI), salah satu partai kuat dan idola di zaman Sukarno dan Partai Keadilan Sejahtra (PKS), sebuah partai “the new-rising star” di Zaman SBY. Pada pemilu tahun 1999 PKS dapat meraih suara 1,4 persen suara. Lalu pada pemilu tahun 2004, PKS merupakan partai yang paling berhasil dalam mendulang suara, dengan mengalami kenaikan mencapai 7,3 persen. Perolehan ini berhasil menempatkan 45 kursi wakilnya di senayan.

Namun demikian, banyak di antara kelompok fundamentalis tersebut kini seringkali melakukan propaganda pada masyarakat atas bahaya komunisme, sebagai komponen dari masyarakat yang akan menghanguskan bangsa Indonesia. Komuniasme dikampanyakean sebagai barang yang “haram” dan musti dimusnahkan. Peristiwa Penyerbuan Papernas, banyaknya sepanduk anti komunisme merupakan fakta yang tidak bisa ditolak.
***

Harus diakui, kehadiran PKS telah merubah peta politik Indonesia. Organisasi Masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah resah, dan mengerutu. Banyak massa mereka yang menyebrang, tidak lagi memilik PKB atau PAN. Sedangkan PKI merupakan partai urutan nomor lima pada pemilu 1955, namun bila kita cermati, ada sisi menarik kesamaannya, terlepas dari berbagai perbedaan yang tentu juga banyak di antara keduanya.

Pertama baik PKS maupun PKI hadir saat tepat dunia sedang gersang “suwung”; PKI, di saat masyarakat desa yang butuh kemakmuran, sedang PKS lebih pada masyarakat kota yang sedang “kosong”, “krisis kepercayaan” dan butuh ketrentaman hidup, dan personaliti yang meyakinkan. PKI menjawabnya dengan propaganda masyarakat adil ala sosialis, sedang PKS menjanjikan masyarakat yang bersih, sesuai dengan aturan-aturan ajaran agama Islam.

Kedua PKI digerakkan oleh orang yang berpikir rasional (ala marxis), demikian pula dengan PKS umumnya mengehendaki “rasionalisasi” dalam agama—dalam pengertian bebas dari syirik, mistik, khurafat. Maksudnya elite PKI merupakan orang-orang yang “melek buku” dan cenderung berpikiran lebih modern, sekalipun massanya berada lebih banyak di kalangan masyarakat bawah. Demikian pula dengan PKS, penggerak utama dan kader inti mereka umunya adalah orang-orang yang “well-educated”, lulusan universitas-universitas di dalam negeri ataupun di dalam negeri.

Ketiga baik PKI maupun PKS memilik massa yang solid dan militan. Namun jika PKS lebih di wilayah perkotaan, sedang PKI umumnya di pedesaan di mana para petani biasa berdiam. Keempat “everyday is campaingn” tampaknya menjadi siasat yang sama dalam PKI maupun PKS. Ini terbukti bagaimana kedua partai tersebut dalam melakukan “promosi” partai mereka bukan hanya saat/menjelang pemilu saja. Dalam aktivitas keseharian, dan berbagai moment PKS merupakan partai yang getol turun ke jalan, atau turun ke lapangan—seperti bakti sosial saat bencana alam, dan lainnya. Ini juga dilakukan oleh PKI di zaman Sukarno.
Kelima baik PKI maupun PKS sama-sama menerapkan sistem sel dalam proses kaderisasi massanya. Sebagaimana dikatakan presiden PKS, Tiffatul Sembiring, Partai yang dipimpinya memiliki 8,3 juta konstituent dan 500 ribu kader yang aktif tersebar di seluruh nusantara (Burhanuddin, Indopos/9/706). Keenam antara PKI dan PKS menempuh jalan prosedural dan akomodatif, memasang pengaruh dan kekuatan di mana-mana. PKI yang bergandengan dengan Sukarno, tebar jala diberbagai lini dan seterusnya. Sama halnya dengan PKS yang akomodatif terhadap pemerintahan SBY, ikut pemilu secara fair dan memasang orang di mana-mana.

Ketujuh orang-orang PKS umumnya adalah orang yang sangat kuat memegang ideologi. Mereka adalah sekelompok orang yang merasa prihatin akan situasi bangsa ini agar menjadi lebih baik, mereka juga mempunyai emphai atas orang-orang miskin. Demikian pula dengan PKI.
Kedelapan mewujudkan cita-cita masyarakat imajiner merupakan impian PKI maupun PKS. PKI dengan keadilan distributif ala sosialisme, sedang PKS masyarakat Islam. Kesembilan, antara PKI dan PKS adalah partai yang memiliki jaringan atau ikatan ideologi di tingkatan internasional. PKI dengan Unisoviet, Cina dan negara-negara komunis. Sedang PKS mempunyai ikatan, atau minimal semangat yang sama dengan beberapa negara Islam di timur tengah.
Kesepuluh dalam bebarapa hal kecil baik PKI maupun PKS juga memiliki kesamaan dalam memantapkan perjuangan mereka. Jika PKI sering menggunakan jargon “revolusi” “perjuangan proletar” “camerade” maka PKS juga mempunyai jargon-jargon seperti “jihad” “dakwah”, “ikhwan” dan identitas, “partai proletar” atau “partai dakwah” dan seterusnya.
Kesebelas baik PKI maupun PKS sama-sama partai dengan basis ideologi yang mejadi objek kritikan dan bertentangan dengan mereka yang menghendaki kebebasan dan demokrasi liberal. Karena memang, dalam altar sejarah, tipe organisasi sepereti PKI dan PKS baik dari segi ideologi dan sikap dalam kehidupan bernegara seringkali bersebarangan dengan nilai-nilai demokrasi dan cenderung menghendaki masyarakat yang seragam.

Tentu saja masih terdapat persamaan-persamaan yang lain di antara kedua partai ini. Terlebih lagi hal-hal yang bersifat teknik dan pengelolaan organisasi kepartaian. Selain itu juga terdapat persamaan yang sifatnya sangat paradigmatik, sebagai contoh baik PKI maupun PKS percaya akan misi Universalisme. Komunisme yang menjadi basis ideologi PKI merupakan gagasan yang lahir di rahim Univeraslime pencerahan, yang mempercayai kebenaran tunggal yang musti dikampayekan dan diperjuangkan dalam masyarakat. Ini dapat ditelusuri pada gagasan-gagasan Marx yang mempostulatkan determinasi ekonomi sebagai pusat segala lika-liku fenomena kehidupan manusia di bumi ini.

Demikian pula dengan PKS yang memegang teguh agama sebagai keyakinan (addin) yang musti diwujudkan dalam pemerintahan (daulah). Memang agama di sini, digunakan untuk melawan Universalisme ala Barat/pencerahan. Namun apa yang dikerjakan adalah repetisi regimentasi kebenaran dengan menawarkan universalismenya sendiri. Yakni agama sebagai titik pijak segala kehidupan yang mutlak, berlaku melintasi ruang dan waktu. Yang lantas kebenaran tersebut musti ditegakkan, hingga kuasa manusia di bumi berjalin erat dengan pemilik kuasa planet Saturnus atau Yupiter. Dan tentu saja yang bukan bagian dari mereka, adalah "the others" yang harus disadarkan. Pola paradigama seperti ini jelas mengancam kebebasan individu, dan pluralitas yang tidak bisa ditolak kehadirannya.

Di samping persamaan-persamaan yang ada. Sudah barang tentu, terdapat pula berderet perbedaan-perbedaan di antara kedua partai ini baik dari segi konteks sosial maupun konteks zaman yang sedang dihadapi. Sekalipun begitu, apa yang dipaparkan di sini—persamaan-persamaan keduanya—merupakan usaha melihat bagaimana keduanya mempunyai peran yang signifikan dalam pergulatan Indonesia.
Terlepas dari itu semua, terdapat kesamaan lain yang itu mungkin tidak penting tetapi juga menarik. Kegairahan PKI maupun PKS dalam konstelasi politik di Indonesia, mempunyai inspirator yang hampir mirip wajahnya dan sama-sama berjenggot lebat: Karl Marx dan Hasan al-Bana.

Minat Jadi Anggota DPD Menurun

2008-07-17T02:34:00.000-07:00

Anggota Komisi pemilihan Umum (KPU) Endang Sulastri mengatakan jumlah pendaftar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah 2009 menurun dibandingkan 2004. "Pada 2004, rata-rata jumlah pendaftar di setiap provinsi 80-90 orang. Periode ini menurun, tetapi animo cukup," katanya, di Jakarta(15/7/2008).

Ia mengatakan, pendaftaran calon anggota DPD ini dimanfaatkan sejumlah orang yang tidak dapat lagi mencalonkan diri di DPR karena mekanisme partai. Namun, Endang tidak dapat merinci jumlah anggota DPR yang mendaftar sebagai calon anggota DPD.

Sampai saat ini KPU telah menerima laporan dari beberapa KPU provinsi tentang jumlah peserta yang mendaftar sebagai calon anggota DPD. "Di DKI Jakarta, ada 49 orang yang mendaftar. Dari Banten 76 orang, dan Jawa Timur 38 orang," katanya.

Diantara pendaftar calon anggota DPD DKI Jakarta, terdapat nama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Dani Anwar dan Wakil Ketua MPR AM. Fatwa.

Sementara, sebanyak 30 orang mendaftar di KPU Jawa Barat, 34 orang mendaftar di Jawa Tengah, 40 orang mendaftar di Sulawesi Selatan, dan 46 orang di Sumatera Selatan.

Sedangkan di Lampung tercatat 57 orang mendaftar sebagai calon anggota DPD, DIY Yogyakarta 14 orang, Sumatera Barat 46 orang, Kalimantan Selatan 35 orang, dan Kepulauan Riau 28 orang.

Sumber: Antara

Parpol Deklarasi Kampanye Damai

2008-07-14T09:19:00.000-07:00

Sejumlah pimpinan partai politik kontestan Pemilu 2009 memenuhi undangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta, Sabtu malam, guna menyampaikan deklarasi bersama kampanye damai.

Sejumlah pimpinan parpol yang tampak hadir itu, diantaranya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, Sekjen PDIP Pramono Anung, Ketua Umum PKB versi MLB Parung Ali Masykur Musa, Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum PBB MS Kaban, Ketua Umum PNBK Eros Djarot, Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati serta Ketua Partai Hanura Fachrur Razi.

Dalam ikrar kampanye damai di KPU yang dibacakan bersama-sama serta dipimpin Agung Laksono itu, para pimpinan parpol peserta Pemilu 2009 menyatakan berjanji akan melakukan kampanye dengan damai, tertib, aman, dan lancar.

Selain itu, mereka juga berjanji akan melakukan kampanye secara penuh edukatif dan bertanggungjawab demi kepentingan bangsa dan negara.

Seusai membacakan ikrar, para pimpinan parpol setingkat Ketua Umum dan Sekjen atau yang mewakilinya itu selanjutnya membubuhkan tandatangan masing-masing di satu papan white board berukuran besar.

Sebelumnya KPU telah menetapkan 16 parpol peserta pemilu 2004 dan 18 parpol baru sebagai kontestan di perhelatan demokrasi tahun 2009 itu.

KPU juga telah menetapkan bahwa tahap awal masa kampanye Pemilu 2009 dimulai tanggal 12 Juli 2008 sampai 5 April 2009 dan pada tahap awal, dilakukan kampanye tertutup dan promosi parpol di media. Sementara kampanye yang melibatkan massa akan dimulai Maret 2009.

Kampanye Pemilu 2009 yang diikuti 34 parpol tersebut dibagi dalam 3 zone, yakni zone pertama meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kep Riau dan DKI Jakarta.

Zone kedua meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta zone tiga adalah Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Setiap kelompok partai yang terdiri antara 11-12 parpol akan melakukan kampanye bergiliran di setiap zona setiap minggunya.

Sementara itu, Agung Laksono menyatakan bahwa partainya telah berkomitmen untuk menjalani masa kampanye pemilu dengan cara-cara yang terhormat dan tidak akan melakukan "black campaign".

"Kita berkomitmen untuk tidak adanya black campaign," ujar Agung yang juga Ketua DPR itu.

Hal senada juga dikemukakan Anas Urbaningrum yang mempersilahkan parpol-parpol lain untuk tetap mengkritisi pemerintahan yang berasal dari Partai Demokrat sejauh semua kritik tersebut masih dalam batas wajar dan konstruktif.

Sumber : Antara

Capres Sutiyoso DIdukung 7 Parpol

2008-07-14T09:18:00.000-07:00

Kandidat presiden RI Sutiyoso yang akrab dipanggil Bang Yos menyatakan sudah ada empat partai politik (parpol) lama dan tiga partai baru yang mengutarakan akan mendukung dirinya dalam pencalonan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 mendatang.

Di Cianjur, Sabtu malam, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, dari tujuh parpol, baru satu yakni Partai Indonesia Sejahtera (PIS) yang sudah berkomitmen memberikan dukungan kepadanya.

"Awalnya memang ada 12 parpol baru yang menyatakan akan mendukung, namun setelah verifikasi Depkumham tinggal 5 partai baru, kemudian menjadi 3 parpol baru setelah verifikasi KPU," kata Sutiyoso yang enggan menyebutkan nama-nama partai dimaksud.

Meski baru satu partai yang berkomiten mendukungnya dalam persaingan pencalonan presiden 2009 nanti, Bang Yos mengaku tidak khawatir karena dukungan partai bukan satu hal yang mutlak untuk menang menjadi presiden.

Menurut dia, disamping calon yang juga membutuhkan dukungan parpol, parpol juga butuh figur untuk menjadi besar.

Oleh karena itu, Bang Yos membuka luas bagi parpol yang ingin bergabung dengannya dalam Pemilu mendatang dan ia mengaku tidak bisa memaksa parpol-parpol untuk mendukungnya.

Ditanya mengenai pertemuannya dengan 13 parpol belum lama ini di Sutiyoso Center Jakarta, dia menjelaskan bahwa itu adalah silaturahim biasa sekaligus syukuran bagi parpol yang telah lolos verifikasi KPU.

Pada kesempatan itu Sutiyoso juga mengundang parpol-parpol yang tidak lolos verifikasi dan memberikan semangat meski belum berhasil menjadi peserta Pemilu 2009.

Mengenai kunjugannya ke Jawa Barat, Sutiyoso mengaku diundang dalam rangka HUT ke-331 Kota Cianjur, kemudian membuka perlombaan catur se-Jawa Barat, dan diundang tokoh masyarakat Sukabumi pada Minggu (13/7).

Di sela-sela kunjungannya itu, Bang Yos juga akan meresmikan cabang Sutiyoso Center Wilayah III Jawa Barat yang baru didirikannya di Cianjur.

Sumber : Antara

Parpol Dapat Nomor Urut

2008-07-11T02:14:00.001-07:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (9/7/2008) di Jakarta, melakukan undian nomor urut partai politik yang akan digunakan dalam Pemilu 2009. Berikut ini nomor urut partai politik peserta Pemilu 2009 :

1. Partai Hati Nurani Rakyat
2. Partai Karya Peduli Bangsa
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
4. Partai Peduli Rakyat Nasional.
5. Partai Gerakan Indonesia Raya
6. Partai Barisan Nasional
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Amanat Nasional
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru
11. Partai Kedaulatan
12. Partai Persatuan Daerah
13. Partai Kebangkitan Bangsa
14. Partai Pemuda Indonesia
15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
16. Partai Demokrasi Pembaruan
17. Partai Karya Perjuangan
18. Partai Matahari Bangsa
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
20. Partai Demokrasi Kebangsaan
21. Partai Republika Nusantara
22. Partai Pelopor
23. Partai Golongan Karya
24. Partai Persatuan Pembangunan
25. Partai Damai Sejahtera
26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
27. Partai Bulan Bintang
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
29. Partai Bintang Reformasi
30. Partai Patriot
31. Partai Demokrat
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia
33. Partai Indonesia Sejahtera
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama.

Sumber : Kompas

34 Parpol Peserta Pemilu 2009

2008-07-11T02:10:00.000-07:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Senin mengumumkan peserta Pemilihan Umum 2009 yakni 34 partai politik. Ke-34 partai politik peserta pemilu terdiri dari 16 partai yang telah memenuhi syarat pasal 315 dan 316 huruf d, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu. Serta 18 partai baru yang lolos verifikasi faktual.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengumumkan parpol yang lolos verifikasi faktual sekitar pukul 22.35 WIB.

Didampingi anggota KPU lainnya, Hafiz mengatakan partai yang dinyatakan lolos verifikasi faktual dari 35 partai politik baru adalah partai yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yakni perihal kepengurusan, domisili, pemenuhan 30 persen kepengurusan perempuan di tingkat DPP, dan dukungan.

"Berdasarkan penelitian KPU pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, partai politik yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai peserta pemilu," katanya saat membacakan berita acara.

Ke-16 partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat pasal 315 dan 316 huruf d, UU 10/2008 (disusun berdasarkan abjad) yakni:
1. Partai Amanat Nasional.
2. Partai Bintang Reformasi.
3. Partai Bulan Bintang.
4. Partai Demokrasi Indonesia.
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
6. Partai Demokrasi Kebangsaan.
7. Partai Demokrat.
8. Partai Golkar.
9. Partai Karya Perjuangan Bangsa.
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
11. Partai Keadilan Sejahtera.
12. Partai Kebangkitan Bangsa.
13. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme.
14. Partai Pelopor.
15. Partai Penegak Demokrasi Indonesia.
16. Partai Persatuan Pembangunan.

Sedangkan 18 partai baru yang lolos verifikasi faktual dan ditetapkan sebagai peserta pemilu (susunan sesuai abjad):
1. Partai Barisan Nasional.
2. Partai Demokrasi Pembaruan.
3. Partai Gerakan Indonesia Raya.
4. Partai Hati Nurani Rakyat.
5. Partai Indonesia Sejahtera.
6. Partai Karya Perjuangan.
7. Partai Kasih Demokrasi Indonesia.
8. Partai Kebangkitan Nasional Ulama.
9. Partai Partai Kedaulatan.
10. Partai Matahari Bangsa.
11. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia.
12. Partai Patriot.
13. Partai Peduli Rakyat Nasional.
14. Partai Pemuda Indonesia.
15. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
16. Partai Perjuangan Indonesia Baru.
17. Partai Persatuan Daerah.
18. Partai Republik Nusantara.(*)

Sumber : Antara