Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Gus Dur dan Sultan ke Kediaman Megawati 0 komentar
Dua tokoh nasional, mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan tokoh Partai Golkar Sri Sultan Hamengku Bowono X, Selasa, tiba di kediaman Megawati Soekarnoputeri di jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
Gus Dur tiba terlebih dahulu di kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu sekitar pukul 11.45 WIB, disusul kemudian oleh Sri Sultan.
Selanjutnya, sejumlah politisi lainnya juga terlihat hadir seperti Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban serta fungsionaris DPP PBB Mochtar Ngabalin.
Sejumlah politisi PDIP juga telah berada di tempat tersebut, antara lain Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo, serta Ketua DPP PDIP Daryatmo Mardiyanto.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, pertemuan dengan Megawati itu akan segera dimulai setelah Ketua DPP Partai Hanura Wiranto dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di lokasi.
Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengatakan, pertemuan itu antara lain akan menyoroti pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, terkait dengan banyaknya dugaan pelanggaran seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah.
"Pertemuan juga akan mengkritisi independensi KPU. Ini terkait dengan tingginya intensitas pertemuan Ketua KPU dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelang pelaksanaan Pemilu 9 April," katanya.
Sumber: Antara
Read More..
Gus Dur tiba terlebih dahulu di kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu sekitar pukul 11.45 WIB, disusul kemudian oleh Sri Sultan.
Selanjutnya, sejumlah politisi lainnya juga terlihat hadir seperti Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban serta fungsionaris DPP PBB Mochtar Ngabalin.
Sejumlah politisi PDIP juga telah berada di tempat tersebut, antara lain Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo, serta Ketua DPP PDIP Daryatmo Mardiyanto.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, pertemuan dengan Megawati itu akan segera dimulai setelah Ketua DPP Partai Hanura Wiranto dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di lokasi.
Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengatakan, pertemuan itu antara lain akan menyoroti pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, terkait dengan banyaknya dugaan pelanggaran seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah.
"Pertemuan juga akan mengkritisi independensi KPU. Ini terkait dengan tingginya intensitas pertemuan Ketua KPU dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelang pelaksanaan Pemilu 9 April," katanya.
Sumber: Antara
Tidak Dapat Suara, Caleg PPRN Segel SD 0 komentar
Seorang calon legislatif (caleg) dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) menutup paksa Sekolah Dasar (SD) Negeri 25 Kajang-Kajang, desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Senin.
Akibat dari penutupan paksa itu puluhan siswa tidak dapat melakukan aktifitas belajar mengajar.
Kepala Sekolah (Kasek) SD Negeri 25 Kajang-Kajang, Saifuddin yang dihubungi, mengatakan Caleg bernama H Dahlan itu tidak mendapat suara yang cukup dalam Pemilu sehingga menumpahkan kecewa dengan menutup paksa sekolah.
"H Dahlan yang menjadi caleg PPRN dengan nomor urut tiga itu tidak memperoleh suara dari warga," katanya.
Puluhan siswa-siswi yang datang ke sekolahnya tidak dapat masuk karena semua ruangan kelas terkunci rapat, bahkan pintu pagar sekolahpun digembok agar tidak seorang pun siswa-siswi maupun guru bisa masuk sekolah itu.
Para siswa itupun kemudian disuruh pulang oleh kepala sekolahnya sambil menunggu caleg tersebut tenang dan kembali membuka gembok sekolah tersebut.
Daus, salah seorang siswa kelas empat mengaku, jika sekolah yang biasanya digunakan untuk belajar tidak bisa dimasuki karena semua ruangan terkunci rapat.
"Saya dan teman-teman sudah jauh-jauh jalan kaki hanya untuk ke sekolah, namun setelah sampai ke sekolah, kami tidak bisa masuk dikarenakan tertutup rapat," katanya.
Sumber: Antara
Read More..
Akibat dari penutupan paksa itu puluhan siswa tidak dapat melakukan aktifitas belajar mengajar.
Kepala Sekolah (Kasek) SD Negeri 25 Kajang-Kajang, Saifuddin yang dihubungi, mengatakan Caleg bernama H Dahlan itu tidak mendapat suara yang cukup dalam Pemilu sehingga menumpahkan kecewa dengan menutup paksa sekolah.
"H Dahlan yang menjadi caleg PPRN dengan nomor urut tiga itu tidak memperoleh suara dari warga," katanya.
Puluhan siswa-siswi yang datang ke sekolahnya tidak dapat masuk karena semua ruangan kelas terkunci rapat, bahkan pintu pagar sekolahpun digembok agar tidak seorang pun siswa-siswi maupun guru bisa masuk sekolah itu.
Para siswa itupun kemudian disuruh pulang oleh kepala sekolahnya sambil menunggu caleg tersebut tenang dan kembali membuka gembok sekolah tersebut.
Daus, salah seorang siswa kelas empat mengaku, jika sekolah yang biasanya digunakan untuk belajar tidak bisa dimasuki karena semua ruangan terkunci rapat.
"Saya dan teman-teman sudah jauh-jauh jalan kaki hanya untuk ke sekolah, namun setelah sampai ke sekolah, kami tidak bisa masuk dikarenakan tertutup rapat," katanya.
Sumber: Antara
Ansor Harap Duet SBY-JK Berlanjut 0 komentar
Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor berharap duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla masih bisa berlanjut pada pemilihan presiden mendatang.
"SBY-JK ini pasangan ideal," kata Ketua Umum GP Ansor Saifullah Yusuf kepada wartawan di kantor PP GP Ansor, Jakarta, Senin.
Perpaduan Jawa-luar Jawa, militer-sipil, sikap hati-hati dan cekatan, kata Saifullah, ada pada pasangan SBY-JK. "Bisa saling mengisi," katanya.
Menurut Saifullah, keberlanjutan pasangan SBY-JK juga menjadi harapan para ulama Jawa Timur. seperti KH Idris Marzuki, KH Mas Subadar, KH Anwar Iskandar, KH Zainuddin Jazuli, KH Nurul Huda Jazuli, KH Sufyan Miftah, KH Cholil As`ad Syamsul Arifin, dan kiai lainnya.
"Para kiai tersebut berpesan pada saya untuk menyampaikan harapan mereka ini," kata Saifullah yang juga wakil gubernur Jawa Timur tersebut.
Menurut para kiai, kata Saifullah, jika pemerintahan ke depan masih dijalankan pasangan SBY-JK maka keadaan akan tenang.
"Harapan para kiai ini tentunya patut didengarkan," kata mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.
Dukungan kepada SBY-JK, menurut Saifullah bukan asal-asalan. Pasangan yang saat ini merupakan presiden dan wakil presiden dinilai cukup berhasil menjalankan pemerintahan, meski ada juga kekurangan.
Jika keduanya bisa tampil lagi memimpin pemerintahan, kata Saifullah, maka bisa langsung melanjutkan program yang saat ini sudah dijalankan.
"Tidak perlu lagi bulan madu, berkenalan dulu," katanya dan menambahkan jika SBY-JK kembali berduet memimpin maka relatif tidak akan ada beban.
Pemerintahan SBY-JK ke depan juga akan lebih kuat dari memiliki dukungan yang kuat juga di parlemen berdasar perolehan suara sementara Partai Demokrat dan Partai Golkar dalam pemilu lalu. Apalagi jika ditambah PKS, PKB, PAN, dan partai lain.
Sumber: Antara
Read More..
Demokrat Gusur Golkar di Kabupaten 50 Kota 0 komentar
Partai Demokrat berhasil menggusur Partai Golkar dari posisi pertama perolehan suara sementara Pemilu 2009 di daerah pemilihan (dapil) Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat.
Data dari KPU Sumbar di Padang, Selasa, menunjukkan, hingga pukul 00.15 WIB, Partai Demokrat meraih 23,88 persen suara dari 12.707 suara Pemilu 2009 di 50 kota yang telah dihitung dalam pusat tabulasi nasional KPU.
Dengan perolehan suara itu, Demokrat naik ke posisi pertama yang sehari sebelumnya diduduki Partai Golkar.
Golkar dengan 19,92 persen tergusur ke posisi dua diikuti posisi tiga oleh Partai Amanat Nasional dengan 13,71 persen suara dan Partai Persatuan Pembangunan bertahan di posisi empat dengan 13,25 persen suara.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera naik ke posisi lima dengan 6,94 suara sekaligus menggusur Partai Bulan Bintang yang meraih 4,5 persen suara ke urutan enam.
Jumlah warga Kabupaten 50 Kota yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009 tercatat 235.290 dan disediakan 1.143 unit tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 9 April 2009.
Pada Pemilu 2004 di kabupaten ini, Partai Golkar meraih posisi pertama dengan meraih 57.120 suara, diikuti Partai Persatuan Pembangunan (26.917), Partai Amanat Nasional (22.635), Partai Bulan Bintang (13.254) dan Partai Keadilan Sejahtera (13.121).
Sedangkan Partai Demokrat saat itu hanya meraih 5.622 suara sehingga gagal masuk lima besar di Kabupaten 50 Kota.
Berikut posisi 10 besar perolehan suara sementara Pemilu 2009 di dapil Kabupaten 50 Kota, hingga Selasa pukul 00.15 WIB;
---------------------------------------------------
Nama Partai Suara Persen
---------------------------------------------------
1. Partai Demokrat 3.035 23,88
2. Parta Golkar 2.532 19,92
3. Partai Amanat Nasional 1.743 13,71
4. Partai Persatuan Pembangunan 1.684 13,25
5. Partai Keadilan Sejahtera 883 6,94
6. Partai Bulan Bintang 572 4,50
7. PDI-Perjuangan 495 3,89
8. Partai Hanura 491 3,86
9. Partai Gerindra 290 2,28
10. Partai Bintang Reformasi 180 1,41
Sumber: Antara
Caleg DPD Pertanyakan Minimnya Pemberitaan 0 komentar
Calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mulai tidak sabar menunggu hasil penghitungan suara sementara pemilu, terlebih lagi caleg DPD juga jarang diinformasikan oleh sejumlah media.
"Hingga kini, DPD tak pernah disinggung, baik dalam penghitungan cepat, pemberitaan media, maupun tabulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujar salah seorang caleg DPD, Sulistiyo, di Semarang, Senin.
Selain itu, dia juga mengeluhkan, sulitnya mendapat informasi dalam perolehan suara sementara di KPU.
Sampai saat ini, kata dia, calon anggota DPD hanya mendapatkan informasi nonformal, yakni dari tim sukses atau tim kampanye di daerah-daerah.
"Itu juga harus mengumpulkan sendiri dari penghitungan tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK)," ujarnya.
Ia mengaku prihatin dengan perolehan suara calon Anggota DPD yang kurang menjadi perhatian. "Padahal pembentukan DPD merupakan amanah UUD 1945. Jika tak diperlukan semestinya lembaga ini tak perlu dibentuk," ujarnya kesal.
Dalam Pemilu 2009 ini, jumlah calon anggota DPD sebanyak 28 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda.
Sementara itu, Ketua KPU Jateng Ida Budhiati mengungkapkan, KPU memang tak menyediakan tabulasi data untuk DPD sesuai arahan KPU pusat.
Sesuai surat KPU No 660/2009 tentang tabulasi nasional, dijelaskan bahwa hasil pemilu hanya mengatur soal penghitungan perolehan suara parpol untuk DPR-RI. Di luar ketentuan itu harus menunggu rekapitulasi penghitungan suara yang diatur dalam Peraturan KPU No 20/2009.
"Kami tetap berpegangan pada ketentuan KPU. Jika melangkah lebih jauh dan mendapat persoalan baru siapa yang akan bertanggung jawab," ujarnya bertanya.
Sumber; Antara
Read More..
"Hingga kini, DPD tak pernah disinggung, baik dalam penghitungan cepat, pemberitaan media, maupun tabulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujar salah seorang caleg DPD, Sulistiyo, di Semarang, Senin.
Selain itu, dia juga mengeluhkan, sulitnya mendapat informasi dalam perolehan suara sementara di KPU.
Sampai saat ini, kata dia, calon anggota DPD hanya mendapatkan informasi nonformal, yakni dari tim sukses atau tim kampanye di daerah-daerah.
"Itu juga harus mengumpulkan sendiri dari penghitungan tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK)," ujarnya.
Ia mengaku prihatin dengan perolehan suara calon Anggota DPD yang kurang menjadi perhatian. "Padahal pembentukan DPD merupakan amanah UUD 1945. Jika tak diperlukan semestinya lembaga ini tak perlu dibentuk," ujarnya kesal.
Dalam Pemilu 2009 ini, jumlah calon anggota DPD sebanyak 28 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda.
Sementara itu, Ketua KPU Jateng Ida Budhiati mengungkapkan, KPU memang tak menyediakan tabulasi data untuk DPD sesuai arahan KPU pusat.
Sesuai surat KPU No 660/2009 tentang tabulasi nasional, dijelaskan bahwa hasil pemilu hanya mengatur soal penghitungan perolehan suara parpol untuk DPR-RI. Di luar ketentuan itu harus menunggu rekapitulasi penghitungan suara yang diatur dalam Peraturan KPU No 20/2009.
"Kami tetap berpegangan pada ketentuan KPU. Jika melangkah lebih jauh dan mendapat persoalan baru siapa yang akan bertanggung jawab," ujarnya bertanya.
Sumber; Antara
Demokrat Jajaki Koalisi dengan Golkar 0 komentar
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla guna menjajaki peluang untuk melanjutkan koalisi.
Pernyataan itu dikemukakan oleh Ketua DPP Partai Demokrat Andi Malarangeng di kediaman pribadi Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Minggu malam.
"Pembicaraan antara Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam kerangka komunikasi politik ke arah koalisi," katanya.
Menurut Andi, saat ini masing-masing pihak sedang mempersiapkan langkah-langkah dan bahan-bahan ke arah itu.
Andi juga mengatakan bahwa selain dengan Jusuf Kalla, Yudhoyono hari ini juga melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Ia mengatakan, pembicaraan itu juga dalam rangka penjajakan koalisi.
Saat ditanya siapa yang menelpon terlebih dahulu, Andi mengatakan, ia tidak mengetahui hal itu. Andi juga tidak menjelaskan berapa lama pembicaraan tersebut berlangsung.
Pada kesempatan itu Andi menegaskan, bahwa Partai Demokrat bersahabat dengan semua partai politik.
Menurutnya, Partai Demokrat berkomitmen untuk berkoalisi dengan semua partai politik.
"Kecuali tentu saja dengan partai-partai yang sejak awal telah mengatakan tidak mau berkoalisi dengan Partai Demokrat,...tentu saja koalisi harus tidak bertepuk sebelah tangan," katanya.
Sebelumnya, puluhan wartawan telah menanti di halaman rumah Yudhoyono seiring dengan tersiarnya isu tentang pertemuan antara Yudhoyono dan Jusuf Kalla, namun hingga Minggu malam tidak terlihat terjadi pertemuan terbuka antara kedua tokoh tersebut.
Tiga hari pasca pelaksanaan pemilu legislatif, sejumlah pemimpin partai politik telah melakukan komunikasi politik dan pertemuan terbuka, antara lain Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Jusuf Kalla dengan Ketua DPP PPP Suryadharma Ali.
Sumber: Antara
Read More..
Pernyataan itu dikemukakan oleh Ketua DPP Partai Demokrat Andi Malarangeng di kediaman pribadi Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Minggu malam.
"Pembicaraan antara Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam kerangka komunikasi politik ke arah koalisi," katanya.
Menurut Andi, saat ini masing-masing pihak sedang mempersiapkan langkah-langkah dan bahan-bahan ke arah itu.
Andi juga mengatakan bahwa selain dengan Jusuf Kalla, Yudhoyono hari ini juga melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Ia mengatakan, pembicaraan itu juga dalam rangka penjajakan koalisi.
Saat ditanya siapa yang menelpon terlebih dahulu, Andi mengatakan, ia tidak mengetahui hal itu. Andi juga tidak menjelaskan berapa lama pembicaraan tersebut berlangsung.
Pada kesempatan itu Andi menegaskan, bahwa Partai Demokrat bersahabat dengan semua partai politik.
Menurutnya, Partai Demokrat berkomitmen untuk berkoalisi dengan semua partai politik.
"Kecuali tentu saja dengan partai-partai yang sejak awal telah mengatakan tidak mau berkoalisi dengan Partai Demokrat,...tentu saja koalisi harus tidak bertepuk sebelah tangan," katanya.
Sebelumnya, puluhan wartawan telah menanti di halaman rumah Yudhoyono seiring dengan tersiarnya isu tentang pertemuan antara Yudhoyono dan Jusuf Kalla, namun hingga Minggu malam tidak terlihat terjadi pertemuan terbuka antara kedua tokoh tersebut.
Tiga hari pasca pelaksanaan pemilu legislatif, sejumlah pemimpin partai politik telah melakukan komunikasi politik dan pertemuan terbuka, antara lain Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Jusuf Kalla dengan Ketua DPP PPP Suryadharma Ali.
Sumber: Antara
Jombang Siap Pemilu Ulang 0 komentar
Tempat pemungutan suara (TPS) nomor 1 di Dusun Cangak, Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Jatim akan melakukan pemilu ulang terkait kecurangan pemilu yang dilakukan di TPS setempat.
"Memang benar kami akan melakukan pemilu ulang di TPS 1 Dusun Cangak, Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang pada Senin (13/4)," kata anggota Komisi Pemilihan Umum Jombang, Minan Rahman, saat dikonfirmasi di Jombang, Jatim, Minggu.
Ia mengemukakan, pemilihan ulang di TPS 1 tersebut dilakukan setelah pihaknya mendapatkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang terkait temuan rekaman video kecurangan Pemilu di TPS 1.
Keputusan tersebut dikeluarkan setelah KPU dan Panwaslu Jombang menggelar rapat pleno membahas kasus tersebut. Selanjutnya, atas rekomendasi panwaslu harus dilakukan pemilu ulang.
"Rekomendasi panwaslu untuk melakukan pemilihan ulang di TPS 1 Dusun Cangak, Ngusikan merupakan cara terbaik untuk mengatasi masalah ini," katanya.
Adanya pemilu ulang ini, lanjut Minan, pihaknya harus bekerja dua kali. Artinya, pihak KPU harus bekerja dua kali untuk mensosialisasikan kembali kepada warga Dusun Cangak terkait pemilu ulang tersebut.
"Kami sudah memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tercatat di TPS 1," katanya.
Sebelumnya, beredar video berdurasi 2 menit 45 detik yang berisi kecurangan pemilu di Dusun Cangak, Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang.
Dalam video tersebut terlihat sejumlah petugas panitia pemungutan suara (PPS) dan saksi sedang memasuki TPS serta mengarahkan pemilih untuk mencentang salah satu partai.
Akibatnya, puluhan warga Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan mendatangi kantor panitia pengawas kecamatan (panwascam) setempat. Mereka menuntut agar panwas segera mengusut kasus kecurangan yang dilakukan oknum panitia pemungutan suara (PPS) yang dengan jelas membantu para pemilih untuk mencentang.
Ketua Panwas Jombang, M Fatoni mengatakan, pihaknya telah mengkaji sejumlah laporan yang dibeberkan warga Desa Sumbernongko. Untuk itu, panwas akan segera melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait.
Sumber: Antara
Read More..
"Memang benar kami akan melakukan pemilu ulang di TPS 1 Dusun Cangak, Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang pada Senin (13/4)," kata anggota Komisi Pemilihan Umum Jombang, Minan Rahman, saat dikonfirmasi di Jombang, Jatim, Minggu.
Ia mengemukakan, pemilihan ulang di TPS 1 tersebut dilakukan setelah pihaknya mendapatkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang terkait temuan rekaman video kecurangan Pemilu di TPS 1.
Keputusan tersebut dikeluarkan setelah KPU dan Panwaslu Jombang menggelar rapat pleno membahas kasus tersebut. Selanjutnya, atas rekomendasi panwaslu harus dilakukan pemilu ulang.
"Rekomendasi panwaslu untuk melakukan pemilihan ulang di TPS 1 Dusun Cangak, Ngusikan merupakan cara terbaik untuk mengatasi masalah ini," katanya.
Adanya pemilu ulang ini, lanjut Minan, pihaknya harus bekerja dua kali. Artinya, pihak KPU harus bekerja dua kali untuk mensosialisasikan kembali kepada warga Dusun Cangak terkait pemilu ulang tersebut.
"Kami sudah memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tercatat di TPS 1," katanya.
Sebelumnya, beredar video berdurasi 2 menit 45 detik yang berisi kecurangan pemilu di Dusun Cangak, Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang.
Dalam video tersebut terlihat sejumlah petugas panitia pemungutan suara (PPS) dan saksi sedang memasuki TPS serta mengarahkan pemilih untuk mencentang salah satu partai.
Akibatnya, puluhan warga Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan mendatangi kantor panitia pengawas kecamatan (panwascam) setempat. Mereka menuntut agar panwas segera mengusut kasus kecurangan yang dilakukan oknum panitia pemungutan suara (PPS) yang dengan jelas membantu para pemilih untuk mencentang.
Ketua Panwas Jombang, M Fatoni mengatakan, pihaknya telah mengkaji sejumlah laporan yang dibeberkan warga Desa Sumbernongko. Untuk itu, panwas akan segera melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait.
Sumber: Antara
Puan Maharani Ungguli Hidayat Nur Wahid 0 komentar
Putri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani berhasil mengungguli Ketua Umum MPR, Hidayat Nur Wahid pada Pemilu 9 April daerah pemilihan Jawa Tengah V (Surakarta, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo) untuk anggota DPR RI.
Berdasarkan tabulasi suara KPU Jawa Tengah, Sabtu malam, Puan Maharani berhasil mengumpulkan 3.188 suara, sedangkan Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera mengumpulkan 1.626 suara.
Sementara itu mantan juara dunia bulu tangkis Icuk Sugiarto dari Partai Persatuan Pembangunan yang juga bertarung di daerah pemilihan Jateng V mendapat 436 suara, kemudian presenter Tamara Gelardine (Partai Damai Sejahtera) mendapat 164 suara.
Siswono Yudohusodo dari Partai Golkar yang bertarung di dapil I Jateng (Semarang, Salatiga, Kendal) berhasil mengungguli Ketua DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo maupun penyanyi Jamal Mirdad (Partai Gerindra), dan Alvin Lie (PAN).
Siswono Yudohusodo meraih 2.362 suara, Tjahjo Kumolo meraih 2.008 suara, sedangkan suami artis Lidya Kandouw meraih 1.948 suara, kemudian Alvien Lie baru mengumpulkan 555 suara.
Sementara itu perolehan suara partai politik untuk DPR RI di Jawa Tengah sampai saat ini, PDI Perjuangan masih menempati urutan pertama dengan perolehan suara 47.621 atau 16,68 persen dari jumlah suara seluruhnya.
Urutan kedua ditempati Partai Demokrat yang meraih 45.638 suara atau 15,99 persen, ketiga ditempati Partai Golkar dengan 41.928 suara atau 14,691 persen, sedangkan keempat adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang meraih 25.402 suara, atau 8,901 persen, disusul Keadilan Sejahtera dengan 21.222 suara atau 7,436 persen.
Partai Amanat Nasional (PAN) berada pada urutan kelima dengan 19.874 suara atau 6,964 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berada pada urutan keenam dengan 18.542 suara atau 6,497 persen, disusul Partai Gerindra dengan 15.453 suara atau 5,415 persen.
Sumber: Antara
Read More..
Berdasarkan tabulasi suara KPU Jawa Tengah, Sabtu malam, Puan Maharani berhasil mengumpulkan 3.188 suara, sedangkan Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera mengumpulkan 1.626 suara.
Sementara itu mantan juara dunia bulu tangkis Icuk Sugiarto dari Partai Persatuan Pembangunan yang juga bertarung di daerah pemilihan Jateng V mendapat 436 suara, kemudian presenter Tamara Gelardine (Partai Damai Sejahtera) mendapat 164 suara.
Siswono Yudohusodo dari Partai Golkar yang bertarung di dapil I Jateng (Semarang, Salatiga, Kendal) berhasil mengungguli Ketua DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo maupun penyanyi Jamal Mirdad (Partai Gerindra), dan Alvin Lie (PAN).
Siswono Yudohusodo meraih 2.362 suara, Tjahjo Kumolo meraih 2.008 suara, sedangkan suami artis Lidya Kandouw meraih 1.948 suara, kemudian Alvien Lie baru mengumpulkan 555 suara.
Sementara itu perolehan suara partai politik untuk DPR RI di Jawa Tengah sampai saat ini, PDI Perjuangan masih menempati urutan pertama dengan perolehan suara 47.621 atau 16,68 persen dari jumlah suara seluruhnya.
Urutan kedua ditempati Partai Demokrat yang meraih 45.638 suara atau 15,99 persen, ketiga ditempati Partai Golkar dengan 41.928 suara atau 14,691 persen, sedangkan keempat adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang meraih 25.402 suara, atau 8,901 persen, disusul Keadilan Sejahtera dengan 21.222 suara atau 7,436 persen.
Partai Amanat Nasional (PAN) berada pada urutan kelima dengan 19.874 suara atau 6,964 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berada pada urutan keenam dengan 18.542 suara atau 6,497 persen, disusul Partai Gerindra dengan 15.453 suara atau 5,415 persen.
Sumber: Antara
15 Parpol Tuntut Pemilu Ulang di Sampang 0 komentar
Lima belas partai politik (parpol) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menolak hasil Pemilu 2009 dan menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengulang pemungutan suara di wilayah ini.
"Kami menerima aspirasi parpol yang intinya menyatakan menolak pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 9 April 2009," kata anggota Panwaslu Kabupaten Sampang, Wahyudi mengonfirmasikan soal ini, Senin.
Wahyudi mengungkapkan, ke-15 parpol menilai pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sampang penuh dengan kecurangan, seperti undangan tak tersebar, banyaknya surat suara tercentang sebelum pemungutan suara dilakukan, dan banyak pemilih tidak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Gabungan 15 parpol yang diantaranya adalah Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Patriot, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB) ini meminta KPU mengulang pelaksanaan pemungutan suara di Daerah Pemilihan (dapil) 3 Kabupaten Sampang.
Kelimabelas parpol menengarai, pemungutan suara di Dapil 3 yang mencakup wilayah Kecamatan Banyuates dan Kecamatan Katapang Sampang itu diliputi banyak kecurangan.
Sumber: Antara
Read More..
"Kami menerima aspirasi parpol yang intinya menyatakan menolak pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 9 April 2009," kata anggota Panwaslu Kabupaten Sampang, Wahyudi mengonfirmasikan soal ini, Senin.
Wahyudi mengungkapkan, ke-15 parpol menilai pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sampang penuh dengan kecurangan, seperti undangan tak tersebar, banyaknya surat suara tercentang sebelum pemungutan suara dilakukan, dan banyak pemilih tidak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Gabungan 15 parpol yang diantaranya adalah Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Patriot, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB) ini meminta KPU mengulang pelaksanaan pemungutan suara di Daerah Pemilihan (dapil) 3 Kabupaten Sampang.
Kelimabelas parpol menengarai, pemungutan suara di Dapil 3 yang mencakup wilayah Kecamatan Banyuates dan Kecamatan Katapang Sampang itu diliputi banyak kecurangan.
Sumber: Antara
Golkar Kuasai Lima Puluh Kota 0 komentar
Partai Golkar untuk sementara mengungguli Partai Demokrat dalam perolehan suara pemilihan anggota DPR-RI pada Pemilu 2009 di daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
Data KPU Sumbar di Padang, Sabtu, menyebutkan, hingga 22:00 WIB, Partai Gokar menguasai 28,35 persen suara, Partai Demokrat 24,35 persen dan Partai Amanat Nasional 18,21 persen.
Selanjutnya, Partai Persatuan Pembangunan menguasai 7,12 persen suara dan partai baru Hanura sukses masuk lima besar sementara dengan 3,69 suara.
Lima berikutany dari sepuluh besar di kabupaten ini adalah Gerindra 3,69 persen, Partai Keadilan Sejahtera 3,13 persen, Partai Bulan Bintang 2,05 persen, PKB 1,5 persen, dan PDIP 1,37 persen.
Sumber: Antara
Read More..
Data KPU Sumbar di Padang, Sabtu, menyebutkan, hingga 22:00 WIB, Partai Gokar menguasai 28,35 persen suara, Partai Demokrat 24,35 persen dan Partai Amanat Nasional 18,21 persen.
Selanjutnya, Partai Persatuan Pembangunan menguasai 7,12 persen suara dan partai baru Hanura sukses masuk lima besar sementara dengan 3,69 suara.
Lima berikutany dari sepuluh besar di kabupaten ini adalah Gerindra 3,69 persen, Partai Keadilan Sejahtera 3,13 persen, Partai Bulan Bintang 2,05 persen, PKB 1,5 persen, dan PDIP 1,37 persen.
Sumber: Antara
Caleg Artis Peroleh Banyak Suara 0 komentar
Partai Demokrat masih memimpin perolehan suara yang kini mencapai 21,06 persen. Meski begitu, suara yang masuk ke Pusat Tabulasi Nasional baru 581.540 dari 171 juta suara yang terdaftar di daftar pemilih tetap. Itu berarti, berbagai kemungkinan masih bisa terjadi.
Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berada di urutan kedua dengan perolehan 14 persen suara. Selanjutnya diikuti Partai Golkar yang menempati urutan ketiga. Demikian hasil perhitungan sementara Pusat Tabulasi Komisi Pemilihan Umum di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (10/4) siang, seperti dilaporkan reporter SCTV Indah Dian Novita.
Yang tak kalah menarik, sejumlah calon anggota legislatif dari kalangan artis ternyata mendapat suara cukup besar. Mandra, caleg Partai Amanat Nasional daerah pemilihan (dapil) I Jakarta memperoleh 121 suara. Perolehan ini cukup signifikan, meski Mandra belum bisa menandingi Ketua DPR Agung Laksono yang berada dalam satu dapil.
Tak ketinggalan Nurul Arifin yang menjadi caleg Partai Golkar Dapil VII Jawa Barat. Nurul memperoleh 870 suara. Angka ini tak mengherankan karena Nurul malang melintang di dunia politik sejak tahun 2004. Ketika itu, ia tak bisa meraih kursi DPR karena persoalan nomor urut.
Pun begitu dengan Primus Yustisio yang berada di Dapil IX Jawa Barat untuk PAN. Primus memperoleh 1.133 suara. Sebelumnya, ia sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Subang, namun gagal lantaran kurang dukungan. Besarnya suara yang diperoleh para artis ini juga belum bisa memastikan mereka duduk di kursi DPR.
Sumber: Liputan6
Read More..
Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berada di urutan kedua dengan perolehan 14 persen suara. Selanjutnya diikuti Partai Golkar yang menempati urutan ketiga. Demikian hasil perhitungan sementara Pusat Tabulasi Komisi Pemilihan Umum di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (10/4) siang, seperti dilaporkan reporter SCTV Indah Dian Novita.
Yang tak kalah menarik, sejumlah calon anggota legislatif dari kalangan artis ternyata mendapat suara cukup besar. Mandra, caleg Partai Amanat Nasional daerah pemilihan (dapil) I Jakarta memperoleh 121 suara. Perolehan ini cukup signifikan, meski Mandra belum bisa menandingi Ketua DPR Agung Laksono yang berada dalam satu dapil.
Tak ketinggalan Nurul Arifin yang menjadi caleg Partai Golkar Dapil VII Jawa Barat. Nurul memperoleh 870 suara. Angka ini tak mengherankan karena Nurul malang melintang di dunia politik sejak tahun 2004. Ketika itu, ia tak bisa meraih kursi DPR karena persoalan nomor urut.
Pun begitu dengan Primus Yustisio yang berada di Dapil IX Jawa Barat untuk PAN. Primus memperoleh 1.133 suara. Sebelumnya, ia sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Subang, namun gagal lantaran kurang dukungan. Besarnya suara yang diperoleh para artis ini juga belum bisa memastikan mereka duduk di kursi DPR.
Sumber: Liputan6
Puskaptis: Golput Mencapai 40 Persen 0 komentar
Bukan hal mudah menentukan tanggal pemilihan umum. Pemilu Legislatif 2009 berdekatan dengan libur perayaan keagamaan. Alhasil, tidak sedikit warga menjadi golongan putih alias golput dan memilih bepergian untuk berwisata ataupun beribadah. Baru-baru ini, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menyatakan pemilih golput mencapai angka 40 persen.
Menurut Puskaptis, angka golput yang relatif tinggi disumbang dari berbagai faktor. Bisa jadi salah satu faktornya adalah penetapan tanggal yang kurang tepat. Awalnya, Komisi Pemilihan Umum menetapkan tanggal 5 April kemudian mundur 9 April 2009.
Sejak Kamis silam lalu lintas di Kota Bandung, Jawa Barat, dipadati kendaraan asal Jakarta. Sebaliknya, warga asal luar Jakarta pun berwisata ke Ibu Kota. Ada warga yang sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya karena liburan. Namun ada pula yang mencontreng dulu baru kemudian berwisata.
Pemilu Legislatif 2009 pada 9 April silam yang berdekatan dengan perayaan pekan suci Paskah juga membuat KPU menunda pemilu di Kabupaten Flores Timur dan Lembata, Nusa Tenggara Timur. Dua daerah dengan penduduk mayoritas beragama Katolik ini memiliki tradisi Kamis Putih dalam menyambut Paskah.
Sumber: Liputan6
Read More..
Menurut Puskaptis, angka golput yang relatif tinggi disumbang dari berbagai faktor. Bisa jadi salah satu faktornya adalah penetapan tanggal yang kurang tepat. Awalnya, Komisi Pemilihan Umum menetapkan tanggal 5 April kemudian mundur 9 April 2009.
Sejak Kamis silam lalu lintas di Kota Bandung, Jawa Barat, dipadati kendaraan asal Jakarta. Sebaliknya, warga asal luar Jakarta pun berwisata ke Ibu Kota. Ada warga yang sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya karena liburan. Namun ada pula yang mencontreng dulu baru kemudian berwisata.
Pemilu Legislatif 2009 pada 9 April silam yang berdekatan dengan perayaan pekan suci Paskah juga membuat KPU menunda pemilu di Kabupaten Flores Timur dan Lembata, Nusa Tenggara Timur. Dua daerah dengan penduduk mayoritas beragama Katolik ini memiliki tradisi Kamis Putih dalam menyambut Paskah.
Sumber: Liputan6
Hasil "Real Time" Sama Dengan "Quick Count" 0 komentar
Hasil perhitungan "real count" yang dihimpun di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Jumat malam ternyata tidak berbeda dengan hasil "quick count" oleh berbagai lembaga survei.
Berdasarkan pantauan di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu di Jakarta, Jumat malam sekitar pukul 20.00 WIB, jumlah surat suara yang masuk mencapai 255.567 suara yang berasal dari 1.400 TPS lebih.
Dari data tersebut, terdapat 10 provinsi yang belum mengirimkan datanya yaitu Jambi, Babel, NTT, Kalteng, Sulteng, Sulbar, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat.
Hasil dari "real count" hingga Jumat (10/4) malam menunjukkan, Demokrat masih unggul dengan 53.435 suara atau 20,9 persen.
Posisi kedua dan ketiga ditempati PDI-P dengan 37.179 orang (14,5 persen) dan Golkar dengan 36.487 orang (14,2 persen).
Sedangkan posisi keempat hingga kesembilan untuk sementara secara berturut-turut adalah PKS (8,5 persen), PAN (7,5 persen), PKB (6,7 persen), PPP (5,1 persen), Gerindra (4,8 persen), dan Hanura (3,3 persen).
Hasil urutan "real count" tersebut ternyata sama dengan urutan yang diperoleh oleh sejumlah lembaga survei.
Beberapa lembaga survei yaitu LSI, LP3ES, dan Lingkaran Survey Indonesia juga menghasilkan data pada Kamis (9/4) malam bahwa urutan satu hingga sembilan adalah Demokrat, PDI-P, Golkar, PKS, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura.
Sumber: Antara
Read More..
Berdasarkan pantauan di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu di Jakarta, Jumat malam sekitar pukul 20.00 WIB, jumlah surat suara yang masuk mencapai 255.567 suara yang berasal dari 1.400 TPS lebih.
Dari data tersebut, terdapat 10 provinsi yang belum mengirimkan datanya yaitu Jambi, Babel, NTT, Kalteng, Sulteng, Sulbar, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat.
Hasil dari "real count" hingga Jumat (10/4) malam menunjukkan, Demokrat masih unggul dengan 53.435 suara atau 20,9 persen.
Posisi kedua dan ketiga ditempati PDI-P dengan 37.179 orang (14,5 persen) dan Golkar dengan 36.487 orang (14,2 persen).
Sedangkan posisi keempat hingga kesembilan untuk sementara secara berturut-turut adalah PKS (8,5 persen), PAN (7,5 persen), PKB (6,7 persen), PPP (5,1 persen), Gerindra (4,8 persen), dan Hanura (3,3 persen).
Hasil urutan "real count" tersebut ternyata sama dengan urutan yang diperoleh oleh sejumlah lembaga survei.
Beberapa lembaga survei yaitu LSI, LP3ES, dan Lingkaran Survey Indonesia juga menghasilkan data pada Kamis (9/4) malam bahwa urutan satu hingga sembilan adalah Demokrat, PDI-P, Golkar, PKS, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura.
Sumber: Antara
Wiranto-Megawati Bicarakan Jalur Hukum Penyimpangan Pemilu 1 komentar
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam rangka mencapai kebersamaan sikap terhadap berbagai penyimpangan Pemilu 2009, khususnya proses hukum terhadap penyimpangan itu.
"Harus ada penyikapan yang lebih tegas khususnya yang diduga menjadi penyebab pemilu saat ini dianggap menyimpang, misalnya soal DPT (Daftar Pemilih Tetap), laporan dari daerah yang menyatakan banyak orang yang mempunyai hak pilih ternyata tak bisa memilih, hingga ada orang yang seharusnya sudah meninggal namun terdaftar di beberapa daerah," kata Wiranto seusai pertemuan dengan Megawati di Jakarta, Jumat malam.
Menurut dia, soal penyimpangan ini bisa mengarah ke penuntutan di jalur hukum, namun pihaknya masih akan membahas kelanjutannya sampai lima hari ke depan. Malam ini pihaknya belum bicara masalah teknis.
Soal bentuk penyikapan tersebut juga akan dikomunikasikan dengan partai-partai lain dalam poros kebenaran. "Besok saya segera lakukan komunikasi dengan mereka langkah apa yang harus dilakukan, intinya jangan terjebak puas atau tidak puas, tapi melindungi proses demokrasi agar tak terjebak pada hal yang mengotori demokrasi," katanya.
Menurut Wiranto, pihaknya mempermasalahkan penyimpangan pemilu lebih disebabkan karena masyarakat mempunyai hak pilih, bukan karena kepentingan partai semata.
Ketika ditanya apakah pihaknya akan menjalin koalisi dengan PDIP, ia menegaskan tidak mengarah ke sana, namun hanya mengkomunikasikan semangat yang sama bahwa harus ada perubahan di negeri ini menjadi satu kondisi yang betul-betul masuk dalam kepentingan kerakyatan.
"Saya juga akan bertemu dengan parpol-parpol yang senafas untuk masuk kepada koalisi yang lebih dalam, kami masih menunggu hasil yang lebih jelas dari proses perhitungan suara dalam pemilu ini, ini kan baru `quick count` (hitung cepat). Quick Count baru bagian kecil dari hasil pemilu, belum bisa diacu," katanya.
Wiranto juga mengatakan, sebelumnya ia telah menjanjikan selesai pemilihan umum pihaknya akan menjalin komunikasi dengan semua partai untuk penyamaan sikap tentang penyelenggaraan pemilu dan bagaimana melakukan penguatan politik dalam rangka mencapai tujuan politik.
Hadir dalam pertemuan dengan Wiranto tersebut Sekjen PDIP Pramono Anung dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Cahyo Kumolo. Megawati dikabarkan juga akan bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo pada Sabtu siang.
Sumber: Antara
Read More..
"Harus ada penyikapan yang lebih tegas khususnya yang diduga menjadi penyebab pemilu saat ini dianggap menyimpang, misalnya soal DPT (Daftar Pemilih Tetap), laporan dari daerah yang menyatakan banyak orang yang mempunyai hak pilih ternyata tak bisa memilih, hingga ada orang yang seharusnya sudah meninggal namun terdaftar di beberapa daerah," kata Wiranto seusai pertemuan dengan Megawati di Jakarta, Jumat malam.
Menurut dia, soal penyimpangan ini bisa mengarah ke penuntutan di jalur hukum, namun pihaknya masih akan membahas kelanjutannya sampai lima hari ke depan. Malam ini pihaknya belum bicara masalah teknis.
Soal bentuk penyikapan tersebut juga akan dikomunikasikan dengan partai-partai lain dalam poros kebenaran. "Besok saya segera lakukan komunikasi dengan mereka langkah apa yang harus dilakukan, intinya jangan terjebak puas atau tidak puas, tapi melindungi proses demokrasi agar tak terjebak pada hal yang mengotori demokrasi," katanya.
Menurut Wiranto, pihaknya mempermasalahkan penyimpangan pemilu lebih disebabkan karena masyarakat mempunyai hak pilih, bukan karena kepentingan partai semata.
Ketika ditanya apakah pihaknya akan menjalin koalisi dengan PDIP, ia menegaskan tidak mengarah ke sana, namun hanya mengkomunikasikan semangat yang sama bahwa harus ada perubahan di negeri ini menjadi satu kondisi yang betul-betul masuk dalam kepentingan kerakyatan.
"Saya juga akan bertemu dengan parpol-parpol yang senafas untuk masuk kepada koalisi yang lebih dalam, kami masih menunggu hasil yang lebih jelas dari proses perhitungan suara dalam pemilu ini, ini kan baru `quick count` (hitung cepat). Quick Count baru bagian kecil dari hasil pemilu, belum bisa diacu," katanya.
Wiranto juga mengatakan, sebelumnya ia telah menjanjikan selesai pemilihan umum pihaknya akan menjalin komunikasi dengan semua partai untuk penyamaan sikap tentang penyelenggaraan pemilu dan bagaimana melakukan penguatan politik dalam rangka mencapai tujuan politik.
Hadir dalam pertemuan dengan Wiranto tersebut Sekjen PDIP Pramono Anung dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Cahyo Kumolo. Megawati dikabarkan juga akan bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo pada Sabtu siang.
Sumber: Antara
Golput Sejumlah TPS Jakarta Lebih 40 Persen 0 komentar
Jumlah orang yang tidak memilih (golput) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Cipinang Besar, Jakarta Timur, Kamis, mencapai 40 persen lebih dari total pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Sebagai contoh, di TPS 6 yang mencakup tiga RT di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, jumlah pemilih yang tidak hadir sebanyak 246 orang dari 478 orang yang terdaftar di DPT atau sekitar 51,46 persen.
Sementara itu, di TPS 5 Cipinang Besar Selatan, orang yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 119 orang dari 321 orang yang terdaftar di DPT atau 37,07 persen. Sedangkan jumlah suara yang tidak sah untuk pemilihan anggota DPR sebanyak 14 suara.
Di TPS 4, jumlah pemilih yang tidak hadir berjumlah 161 orang atau 40,65 persen dari 396 orang yang terdaftar di DPT. Di TPS 2 jumlah orang yang tidak hadir sebanyak 181 orang atau 43,30 persen dari 418 orang pemilih yang terdaftar, dan di TPS 3 sebanyak 201 orang atau 45,68 persen dari total pemilih 440 orang.
Sementara itu, beberapa TPS tersebut, Partai Demokrat memperoleh suara terbanyak. Di TPS 6, Partai Demokrat memperoleh 63 suara, PDIP 27 suara, PKS 21 suara, dan Gerindra 11 suara. Di TPS 3, Partai Demokrat memperoleh 72 suara, PKS 61 suara, PPP 18 suara, PAN 10 suara, dan PDIP 7 suara.
Di TPS 4, Partai Demokrat juga memperoleh suara terbanyak yakni 96 suara, PKS 29 suara, PPP 28 suara, PAN 25 suara, dan Gerindra 11 suara.
Sumber: ANTARA
Read More..
Sebagai contoh, di TPS 6 yang mencakup tiga RT di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, jumlah pemilih yang tidak hadir sebanyak 246 orang dari 478 orang yang terdaftar di DPT atau sekitar 51,46 persen.
Sementara itu, di TPS 5 Cipinang Besar Selatan, orang yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 119 orang dari 321 orang yang terdaftar di DPT atau 37,07 persen. Sedangkan jumlah suara yang tidak sah untuk pemilihan anggota DPR sebanyak 14 suara.
Di TPS 4, jumlah pemilih yang tidak hadir berjumlah 161 orang atau 40,65 persen dari 396 orang yang terdaftar di DPT. Di TPS 2 jumlah orang yang tidak hadir sebanyak 181 orang atau 43,30 persen dari 418 orang pemilih yang terdaftar, dan di TPS 3 sebanyak 201 orang atau 45,68 persen dari total pemilih 440 orang.
Sementara itu, beberapa TPS tersebut, Partai Demokrat memperoleh suara terbanyak. Di TPS 6, Partai Demokrat memperoleh 63 suara, PDIP 27 suara, PKS 21 suara, dan Gerindra 11 suara. Di TPS 3, Partai Demokrat memperoleh 72 suara, PKS 61 suara, PPP 18 suara, PAN 10 suara, dan PDIP 7 suara.
Di TPS 4, Partai Demokrat juga memperoleh suara terbanyak yakni 96 suara, PKS 29 suara, PPP 28 suara, PAN 25 suara, dan Gerindra 11 suara.
Sumber: ANTARA
150 TPS di Papua Lakukan Pemilu Susulan 0 komentar
Hari ini masih ada 150 Tempat pemungutan Suara (TPS) di tiga kabupaten di Provinsi Papua yang akan melaksanakan pemungutan suara susulan, masing-masing 23 TPS di kabupaten Paniai, 17 TPS di kabupaten Pegunungan bintang serta 110 TPS di Kabupaten Yahukimo.
Hal ini diungkapkan ketua Komisi Pemilhan umum (KPU) Provinsi Papua, Benny Sweny, kepada ANTARA di Jayapura, Jumat.
Ia menjelaskan penyebab utama tertundanya pemilu di tiga kabupaten tersebut diakibatkan oleh pendistribusian logistik yang belum sampai.
"Namun kemarin sore dikabarkan logistik sudah sampai dimasing-masing TPS, sehingga pelaksanaan pemilu sudah dapat dilkakukan hari ini," ujarnya.
Jumlah TPS di Provinsi Papua mencapai 6748 buah, dengan jumlah pemilh tetap sebanyak 2.064.532 jiwa untuk memilih calon anggota legislative sebanyak 1098 orang.
Sumber: ANTARA
Read More..
Hal ini diungkapkan ketua Komisi Pemilhan umum (KPU) Provinsi Papua, Benny Sweny, kepada ANTARA di Jayapura, Jumat.
Ia menjelaskan penyebab utama tertundanya pemilu di tiga kabupaten tersebut diakibatkan oleh pendistribusian logistik yang belum sampai.
"Namun kemarin sore dikabarkan logistik sudah sampai dimasing-masing TPS, sehingga pelaksanaan pemilu sudah dapat dilkakukan hari ini," ujarnya.
Jumlah TPS di Provinsi Papua mencapai 6748 buah, dengan jumlah pemilh tetap sebanyak 2.064.532 jiwa untuk memilih calon anggota legislative sebanyak 1098 orang.
Sumber: ANTARA
Partai Demokrat Ucapkan Terimakasih Kepada Konstituen 0 komentar
Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan, A. Djauhari mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih kepada masyarakat Sumsel yang memilih partai tersebut sehingga berada pada posisi teratas pada perhitungan cepat.
Dukungan konstituen di Sumsel dan khususnya di Kota Palembang luar biasa membuktikan bahwa kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat besar, katanya kepada ANTARA di Palembang, Jumat.
Menurut dia, walaupu hasil hitung cepat belum bisa jadi acuan legalitas, tetapi hasil hitung cepat dipastikan mendekati kebenaran sesuai dengan bukti-bukti sebelumnya, tambah dia.
Ia mengatakan, kepemimpinan Partai Demokrat sudah dirasakan rakyat karena sejak lima tahun ke belakang kehidupan lebih baik.
Bahkan, kondisi perekonomian dalam posisi sangat bagus, katanya.
Dia menjelaskan, dengan kemenangan Partai Demokrat program-program SBY yang pro-rakyat akan terus dilanjutkan dan diperluas, sehingga program, seperti bantuan tunai langsung (BLT) dan PNPM tetap dilaksanakan dengan tetap sasaran dan lebih, ujarnya.
Djauhari menambahkan, pemberantasan praktek korupsi juga menjadi bukti ketegasan SBY dalam memerangi koruptor.
Terbukti sebelumnya tidak satupun praktek korupsi yang dilakukan pejabat terungkap tetapi pada kepemimpinan SBY banyak bupati dan wali kota yang dipenjara karena korupsi, tambah dia.
Ia mengatakan, untuk membuat perubahan-perubahan di negeri, presiden SBY pun tidak ingin memaksa semua berubah dalam seketika.
Namun dengan kesabaran intelektual membuktikan negara ini bisa merubah menjadi lebih baik, kata dia.
Sumber: ANTARA
Read More..
Dukungan konstituen di Sumsel dan khususnya di Kota Palembang luar biasa membuktikan bahwa kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat besar, katanya kepada ANTARA di Palembang, Jumat.
Menurut dia, walaupu hasil hitung cepat belum bisa jadi acuan legalitas, tetapi hasil hitung cepat dipastikan mendekati kebenaran sesuai dengan bukti-bukti sebelumnya, tambah dia.
Ia mengatakan, kepemimpinan Partai Demokrat sudah dirasakan rakyat karena sejak lima tahun ke belakang kehidupan lebih baik.
Bahkan, kondisi perekonomian dalam posisi sangat bagus, katanya.
Dia menjelaskan, dengan kemenangan Partai Demokrat program-program SBY yang pro-rakyat akan terus dilanjutkan dan diperluas, sehingga program, seperti bantuan tunai langsung (BLT) dan PNPM tetap dilaksanakan dengan tetap sasaran dan lebih, ujarnya.
Djauhari menambahkan, pemberantasan praktek korupsi juga menjadi bukti ketegasan SBY dalam memerangi koruptor.
Terbukti sebelumnya tidak satupun praktek korupsi yang dilakukan pejabat terungkap tetapi pada kepemimpinan SBY banyak bupati dan wali kota yang dipenjara karena korupsi, tambah dia.
Ia mengatakan, untuk membuat perubahan-perubahan di negeri, presiden SBY pun tidak ingin memaksa semua berubah dalam seketika.
Namun dengan kesabaran intelektual membuktikan negara ini bisa merubah menjadi lebih baik, kata dia.
Sumber: ANTARA
Pemilu 2009, Demokrat Menang 2 komentar
Partai Demokrat bertengger di posisi teratas perolehan suara pemilihan umum 2009. Inilah akhir dari kompetisi partai politik lima tahunan itu. Partai-partai senior pun takluk.
Sejak pukul 07.00, tempat pemungutan suara mulai diramaikan oleh masyarakat yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Proses pemungutan suara terus berlangsung hingga akhirnya petugas TPS menutup pendaftaran pemilih tepat pukul 12.00 waktu setempat. Wajah para saksi, tim sukses dan masyarakat yang sempat menyaksikan penghitungan suara mulai tegang saat suara demi suara mulai dibacakan dan terjadinya kejar-mengejar perolehan suara antara partai-partai yang dominan.
Hasil akhirnya, penghitungan suara nasional pemilihan umum (Pemilu) 2009 ternyata dimenangkan oleh Partai Demokrat. Partai besutan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berdiri pada tahun 2001 itu mampu mengungguli perolehan suara partai seniornya sekelas Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Demikian kesimpulan dari hasil penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Empat lembaga, masing-masing Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga Survei Nasional (LSN), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan CIRUS Surveyors Group (CIRUS), memposisikan Partai Demokrat pada urutan pertama dengan perolehan suara di atas 20%, kemudian disusul PDIP dan Partai Golkar dengan perolehan suara berkisar antara 13 - 14%.
Ketiga partai papan atas ini mampu memonopoli sekitar 50% atau setengah dari suara nasional. Sementara posisi tengah ditempati oleh partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan mengumpulkan lebih dari 30% suara nasional, di mana masing-masing partai memperoleh suara antara 3 - 7%. Sisanya, kurang dari 20% suara menyebar ke 29 partai politik lainnya, sehingga tak ada satupun yang mencapai angka 2,5% sebagaimana syarat parlementary threshold.
Dengan demikian, hanya sembilan partai saja yang mampu melaju ke senayan. Sementara ke-29 partai lainnya berada di posisi bawah dan harus puas hanya sampai ke DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota saja.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani, Ph.D, berdasarkan data hasil survei lembaga yang dipimpinnya itu, dukungan terhadap Partai Demokrat merata di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Di Jawa, Partai Demokrat mendapat dukungan suara 21,33%, di Sumatera sebanyak 22,34 %, dan di wilayah lainnya 16,46 %.
Pemerataan suara tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan suara PDIP di Jawa yang hanya 16,58%, Sumatera 9,03%, dan di wilayah lainnya 13,52 %. Kekalahan PDIP dari Partai Demokrat ini terlihat karena kurangnya dukungan suara di luar Jawa. Sebaliknya Partai Golkar, kurang bisa menandingi Partai Demokrat di Jawa, dan pada saat yang sama, basis Partai Golkar di luar Jawa juga tergerus oleh Partai Demokrat.
Jelasnya, rincian hasil akhir penghitungan cepat versi quick count LSI dari sembilan partai yang masuk parlementary threshold adalah Demokrat 20,46%, PDIP 14,33%, Golkar 13,95%, PKS 7,85%, PAN 5,72%, PPP 5,24%, PKB 5,12%, Gerindra 4,59%, dan Hanura 3,78%.
Dari angka-angka tersebut, diperkirakan toleransi kesalahan (margin of error) pada quick count ini sekitar 0,9% pada tingkat kepercayaan 99%. Oleh karena itu pihaknya sudah bisa memastikan bahwa itulah hasil akhir dari pemilu 2009. Sebab meskipun baru menghitung 97,42 % hasil pemantauan di 2.096 TPS, namun kualitas random (quality random) dari sampel yang masuk sudah mencapai 99,57%. Artinya, pergerakan suara sudah stabil dan layak untuk diumumkan. Sisanya, masih menunggu penghitungan suara selesai, karena penundaan proses penghitungan akibat serangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di beberapa TPS di Provinsi Papua, atau karena faktor geografis sehingga menyulitkan relawan untuk mendapatkan sinyal telepon.
Apapun hasilnya dan terlepas dari segala kelemahannya, inilah hasil dari pesta demokerasi 2009. Sebuah pemilu yang relative berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, baik dari sistim pemilihan maupun hasil akhir dari pertarungan.
Inilah babak baru bagi perpolitikan di Indonesia. Kemenangan Partai Demokrat menunjukkan berubahnya peta politik nasional. Hal ini juga berpengaruh hingga lima tahun ke depan terutama pertarungan politik di DPR RI. Artinya, Partai Demokrat akan memimpin ‘Senayan’ dengan menjadi fraksi yang paling besar, menggantikan posisi partai Golkar.
Saat ini, publik tengah menunggu hasil real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai hasil resmi Pemilu. Namun hingga berita ini diturunkan, posisi Partai Demokrat tetap tidak berubah dan terus memimpin perolehan suara.musim
Sumber: POLEMIK
Read More..
Sejak pukul 07.00, tempat pemungutan suara mulai diramaikan oleh masyarakat yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Proses pemungutan suara terus berlangsung hingga akhirnya petugas TPS menutup pendaftaran pemilih tepat pukul 12.00 waktu setempat. Wajah para saksi, tim sukses dan masyarakat yang sempat menyaksikan penghitungan suara mulai tegang saat suara demi suara mulai dibacakan dan terjadinya kejar-mengejar perolehan suara antara partai-partai yang dominan.
Hasil akhirnya, penghitungan suara nasional pemilihan umum (Pemilu) 2009 ternyata dimenangkan oleh Partai Demokrat. Partai besutan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berdiri pada tahun 2001 itu mampu mengungguli perolehan suara partai seniornya sekelas Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Demikian kesimpulan dari hasil penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Empat lembaga, masing-masing Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga Survei Nasional (LSN), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan CIRUS Surveyors Group (CIRUS), memposisikan Partai Demokrat pada urutan pertama dengan perolehan suara di atas 20%, kemudian disusul PDIP dan Partai Golkar dengan perolehan suara berkisar antara 13 - 14%.
Ketiga partai papan atas ini mampu memonopoli sekitar 50% atau setengah dari suara nasional. Sementara posisi tengah ditempati oleh partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan mengumpulkan lebih dari 30% suara nasional, di mana masing-masing partai memperoleh suara antara 3 - 7%. Sisanya, kurang dari 20% suara menyebar ke 29 partai politik lainnya, sehingga tak ada satupun yang mencapai angka 2,5% sebagaimana syarat parlementary threshold.
Dengan demikian, hanya sembilan partai saja yang mampu melaju ke senayan. Sementara ke-29 partai lainnya berada di posisi bawah dan harus puas hanya sampai ke DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota saja.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani, Ph.D, berdasarkan data hasil survei lembaga yang dipimpinnya itu, dukungan terhadap Partai Demokrat merata di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Di Jawa, Partai Demokrat mendapat dukungan suara 21,33%, di Sumatera sebanyak 22,34 %, dan di wilayah lainnya 16,46 %.
Pemerataan suara tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan suara PDIP di Jawa yang hanya 16,58%, Sumatera 9,03%, dan di wilayah lainnya 13,52 %. Kekalahan PDIP dari Partai Demokrat ini terlihat karena kurangnya dukungan suara di luar Jawa. Sebaliknya Partai Golkar, kurang bisa menandingi Partai Demokrat di Jawa, dan pada saat yang sama, basis Partai Golkar di luar Jawa juga tergerus oleh Partai Demokrat.
Jelasnya, rincian hasil akhir penghitungan cepat versi quick count LSI dari sembilan partai yang masuk parlementary threshold adalah Demokrat 20,46%, PDIP 14,33%, Golkar 13,95%, PKS 7,85%, PAN 5,72%, PPP 5,24%, PKB 5,12%, Gerindra 4,59%, dan Hanura 3,78%.
Dari angka-angka tersebut, diperkirakan toleransi kesalahan (margin of error) pada quick count ini sekitar 0,9% pada tingkat kepercayaan 99%. Oleh karena itu pihaknya sudah bisa memastikan bahwa itulah hasil akhir dari pemilu 2009. Sebab meskipun baru menghitung 97,42 % hasil pemantauan di 2.096 TPS, namun kualitas random (quality random) dari sampel yang masuk sudah mencapai 99,57%. Artinya, pergerakan suara sudah stabil dan layak untuk diumumkan. Sisanya, masih menunggu penghitungan suara selesai, karena penundaan proses penghitungan akibat serangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di beberapa TPS di Provinsi Papua, atau karena faktor geografis sehingga menyulitkan relawan untuk mendapatkan sinyal telepon.
Apapun hasilnya dan terlepas dari segala kelemahannya, inilah hasil dari pesta demokerasi 2009. Sebuah pemilu yang relative berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, baik dari sistim pemilihan maupun hasil akhir dari pertarungan.
Inilah babak baru bagi perpolitikan di Indonesia. Kemenangan Partai Demokrat menunjukkan berubahnya peta politik nasional. Hal ini juga berpengaruh hingga lima tahun ke depan terutama pertarungan politik di DPR RI. Artinya, Partai Demokrat akan memimpin ‘Senayan’ dengan menjadi fraksi yang paling besar, menggantikan posisi partai Golkar.
Saat ini, publik tengah menunggu hasil real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai hasil resmi Pemilu. Namun hingga berita ini diturunkan, posisi Partai Demokrat tetap tidak berubah dan terus memimpin perolehan suara.musim
Sumber: POLEMIK
Perusahaan Tak Liburkan Karyawan pada Pemilu Dikenai Sanksi 0 komentar
Sejumlah perusahaan di Jawa Tengah yang tidak meliburkan karyawannya saat pemungutan suara pada pemilu legislatif 9 April 2009 wajib dikenai sanksi pidana.
"Sebab, dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan jika terjadi upaya penghalang-halangan terhadap peserta pemilih dalam pemilu yang memiliki jaminan hukum tetap, dapat dijerat sanksi pidana," ujar Direktur Eksekutif Yayasan Wahyu Sosial (Yawas) Semarang, Khotib, Senin.
Bukti bahwa pemilu 2009 sangat penting bagi penentuan nasib bangsa untuk lima tahun ke depan adalah penetapan hari pelaksanaan pemilu sebagai hari libur nasional oleh pemerintah.
Menurut dia, tidak ada alasan apapun bagi semua objek hukum tanpa kecuali untuk tidak mematuhi UU Pemilu, karena pada prinsipnya hukum tidak berlaku surut.
Apabila pada hari pemungutan suara terdapat pihak, seperti badan usaha, instansi baik negeri maupun swasta masih mewajibkan karyawan atau buruhnya untuk bekerja, maka dianggap telah melakukan pelanggaran hukum.
Sesuai ketentuan UU Pemilu No 10 Tahun 2008, sejumlah pihak yang sengaja menghilangkan hak politik warga negara dapat diancam pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp12 juta dan paling banyak Rp24 juta.
Ketentuan pasal tersebut tidak disebutkan penjelasan maupun pengecualian dari pasal ini maka hukum pemberlakuan libur di hari pemilu bersifat mutlak.
"Ketentuan tersebut menyebutkan, tanpa terkecuali badan usaha manapun tidak wajib memberikan hak libur karyawannya," tegasnya.
Jika catatan tersebut diabaikan/dilanggar oleh perusahaan dengan alasan sebagaimana dimaksud, maka majikan sebagai pemilik perusahaan ataupun atasan sebagai pimpinan manajemen harus mempertanggunajawabkan secara pidana.
Selain itu, berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, jika ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat perusahaan atau badan usaha yang masih tetap mempekerjakan karyawannya, maka perusahaan wajib memberikan upah lembur.
Untuk itu, dia berharap, pemerintah daerah menghimbau kepada perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah untuk memberikan hak libur bagi karyawan agar dapat berpartisipasi di pemilihan legeslatif 9 April 2009.
Selain itu, dia juga meminta kepada peradilan yang berwenang untuk menindak perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan hak libur sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.
"Bagi perusahaan yang masih tetap mempekerjakan karyawan di hari pemungutan suara wajib memberikan upah lembur karyawan," tegasnya.
Sumber: Antara
Read More..
"Sebab, dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan jika terjadi upaya penghalang-halangan terhadap peserta pemilih dalam pemilu yang memiliki jaminan hukum tetap, dapat dijerat sanksi pidana," ujar Direktur Eksekutif Yayasan Wahyu Sosial (Yawas) Semarang, Khotib, Senin.
Bukti bahwa pemilu 2009 sangat penting bagi penentuan nasib bangsa untuk lima tahun ke depan adalah penetapan hari pelaksanaan pemilu sebagai hari libur nasional oleh pemerintah.
Menurut dia, tidak ada alasan apapun bagi semua objek hukum tanpa kecuali untuk tidak mematuhi UU Pemilu, karena pada prinsipnya hukum tidak berlaku surut.
Apabila pada hari pemungutan suara terdapat pihak, seperti badan usaha, instansi baik negeri maupun swasta masih mewajibkan karyawan atau buruhnya untuk bekerja, maka dianggap telah melakukan pelanggaran hukum.
Sesuai ketentuan UU Pemilu No 10 Tahun 2008, sejumlah pihak yang sengaja menghilangkan hak politik warga negara dapat diancam pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp12 juta dan paling banyak Rp24 juta.
Ketentuan pasal tersebut tidak disebutkan penjelasan maupun pengecualian dari pasal ini maka hukum pemberlakuan libur di hari pemilu bersifat mutlak.
"Ketentuan tersebut menyebutkan, tanpa terkecuali badan usaha manapun tidak wajib memberikan hak libur karyawannya," tegasnya.
Jika catatan tersebut diabaikan/dilanggar oleh perusahaan dengan alasan sebagaimana dimaksud, maka majikan sebagai pemilik perusahaan ataupun atasan sebagai pimpinan manajemen harus mempertanggunajawabkan secara pidana.
Selain itu, berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, jika ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat perusahaan atau badan usaha yang masih tetap mempekerjakan karyawannya, maka perusahaan wajib memberikan upah lembur.
Untuk itu, dia berharap, pemerintah daerah menghimbau kepada perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah untuk memberikan hak libur bagi karyawan agar dapat berpartisipasi di pemilihan legeslatif 9 April 2009.
Selain itu, dia juga meminta kepada peradilan yang berwenang untuk menindak perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan hak libur sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.
"Bagi perusahaan yang masih tetap mempekerjakan karyawan di hari pemungutan suara wajib memberikan upah lembur karyawan," tegasnya.
Sumber: Antara
JK Dinilai Lebih Tepat Berpasangan Dengan Sutiyoso 1 komentar
Mantan Menko Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang kini Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Dr Haryono Suyono menilai, tipe kepemimpinan yang dimiliki Sutiyoso sangat tepat apabila dipadukan dengan dengan Jusuf Kalla (JK).
"Jika terpilih, pasangan ini akan cepat menyelesaikan persoalan kenegaraan yang rumit dan butuh ketegasan serta kecepatan dalam memutuskannya," kata Haryono Suyono di Jakarta, Senin.
Dia menilai pasangan JK-Sutiyoso merupakan alternatif terbaik bagi rakyat. "Duet JK-Sutiyoso ini memang alternatif pilihan terbaik bagi rakyat. Kita harus berani mengambil keputusan dan juga berani untuk berubah dengan memilih duet JK - Sutiyoso," kata Haryono.
Dia berpendapat, figur kepemimpinan Sutiyoso yang dikenal tegas dan luas serta pengalaman panjang sebagai Gubernur DKI Jakarta akan memperkuat kepemimpinan JK yang juga dikenal luas dan tegas. Karena itu, duet JK-Sutiyoso merupakan pasangan ideal capres dan cawapres
"Dua kekuatan menjadi satu dalam pasangan JK-Sutiyoso. Ini kekuatan dahsyat yang bisa melawan pasangan-pasangan capres-cawapres lainnya," katanya.
Haryono Suyono mengatakan, JK dan Sutiyoso memiliki kesamaan, yakni ketegasan dalam memimpin dan pengalaman yang panjang. JK telah berpengalaman sebagai pengusaha dan Wapres, sementara Sutiyoso 10 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta dan pernah memimpin Asosiasi Gubernur se-Indonesia.
Tak mengurangi rasa hormat pada SBY
Haryono mengatakan, rakyat harus diberi banyak pilihan agar demokrasi bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia. "Dengan tidak mengurangi rasa hormat pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka demokrasi harus diutamakan, dan munculnya duet JK-Sutiyoso harus didukung," katanya.
Sebagai menteri di era Orde Baru, Haryono pernah bekerja sama dengan Sutiyoso dalam menyukseskan program pemerintah, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sutiyoso pada sekitar tahun 1999, ikut mendukung program Menko Kesra mengumpulkan masyarakat seperti di pedesaan, padahal dia pemimpin Jakarta.
Haryono Suyono yang dikenal sebagai konseptor Program Keluarga Berencana (KB) menambahkan, kombinasi JK-Sutiyoso saling memperkuat. Kekuatan JK di Golkar akan makin diperkuat dengan jaringan Sutiyoso yang telah terbangun di seluruh Indonesia, juga jaringan Sutiyoso lainnya.
Melengkapi
Tim Sukses Sutiyoso, Syarwan Hamid mengatakan, duet JK-Sutiyoso akan saling melengkapi kekuatan yang dimiliki masing-masing.
JK sebagai Ketua umum Golkar dan dikenal cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan sebagai wapres, akan diperkuat oleh kepemimpinan Sutiyoso yang telah terbukti di berbagai bidang, seperti pemerintahan daerah, olahraga dan sosial.
"Bahkan konsep transportasi massal untuk Jakarta telah dijalankan dengan baik," katanya.
Menyinggung penilaian apriori dari sebagian pengamat jika pasangan ini sama-sama tegas dan cepat akan kebablasan, Syarwan yang juga mantan Mendagri menegaskan hal itu tidak benar. Sutiyoso sepanjang karirnya, baik dalam militer maupun pemerintahan sipil selalu loyal dan berpegang pada aturan.
"Jadi, tidak mungkin kebablasan. Justru dalam situasi transisi yang berkepanjangan ini, kita membutuhkan figur kepemimpinan nasional seperti JK dan Sutiyoso," kata Syarwan dan menyebutkan dukungan internal Golkar pada duet ini makin mengalir.
Sumber: Antara
Read More..
"Jika terpilih, pasangan ini akan cepat menyelesaikan persoalan kenegaraan yang rumit dan butuh ketegasan serta kecepatan dalam memutuskannya," kata Haryono Suyono di Jakarta, Senin.
Dia menilai pasangan JK-Sutiyoso merupakan alternatif terbaik bagi rakyat. "Duet JK-Sutiyoso ini memang alternatif pilihan terbaik bagi rakyat. Kita harus berani mengambil keputusan dan juga berani untuk berubah dengan memilih duet JK - Sutiyoso," kata Haryono.
Dia berpendapat, figur kepemimpinan Sutiyoso yang dikenal tegas dan luas serta pengalaman panjang sebagai Gubernur DKI Jakarta akan memperkuat kepemimpinan JK yang juga dikenal luas dan tegas. Karena itu, duet JK-Sutiyoso merupakan pasangan ideal capres dan cawapres
"Dua kekuatan menjadi satu dalam pasangan JK-Sutiyoso. Ini kekuatan dahsyat yang bisa melawan pasangan-pasangan capres-cawapres lainnya," katanya.
Haryono Suyono mengatakan, JK dan Sutiyoso memiliki kesamaan, yakni ketegasan dalam memimpin dan pengalaman yang panjang. JK telah berpengalaman sebagai pengusaha dan Wapres, sementara Sutiyoso 10 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta dan pernah memimpin Asosiasi Gubernur se-Indonesia.
Tak mengurangi rasa hormat pada SBY
Haryono mengatakan, rakyat harus diberi banyak pilihan agar demokrasi bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia. "Dengan tidak mengurangi rasa hormat pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka demokrasi harus diutamakan, dan munculnya duet JK-Sutiyoso harus didukung," katanya.
Sebagai menteri di era Orde Baru, Haryono pernah bekerja sama dengan Sutiyoso dalam menyukseskan program pemerintah, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sutiyoso pada sekitar tahun 1999, ikut mendukung program Menko Kesra mengumpulkan masyarakat seperti di pedesaan, padahal dia pemimpin Jakarta.
Haryono Suyono yang dikenal sebagai konseptor Program Keluarga Berencana (KB) menambahkan, kombinasi JK-Sutiyoso saling memperkuat. Kekuatan JK di Golkar akan makin diperkuat dengan jaringan Sutiyoso yang telah terbangun di seluruh Indonesia, juga jaringan Sutiyoso lainnya.
Melengkapi
Tim Sukses Sutiyoso, Syarwan Hamid mengatakan, duet JK-Sutiyoso akan saling melengkapi kekuatan yang dimiliki masing-masing.
JK sebagai Ketua umum Golkar dan dikenal cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan sebagai wapres, akan diperkuat oleh kepemimpinan Sutiyoso yang telah terbukti di berbagai bidang, seperti pemerintahan daerah, olahraga dan sosial.
"Bahkan konsep transportasi massal untuk Jakarta telah dijalankan dengan baik," katanya.
Menyinggung penilaian apriori dari sebagian pengamat jika pasangan ini sama-sama tegas dan cepat akan kebablasan, Syarwan yang juga mantan Mendagri menegaskan hal itu tidak benar. Sutiyoso sepanjang karirnya, baik dalam militer maupun pemerintahan sipil selalu loyal dan berpegang pada aturan.
"Jadi, tidak mungkin kebablasan. Justru dalam situasi transisi yang berkepanjangan ini, kita membutuhkan figur kepemimpinan nasional seperti JK dan Sutiyoso," kata Syarwan dan menyebutkan dukungan internal Golkar pada duet ini makin mengalir.
Sumber: Antara
Langganan:
Postingan (Atom)
