::: BLOG PEMILU 2009 :::

Para calon presiden (capres) banyak berharap, iklan dapat mendongkrak popularitasnya di masyarakat. Mereka rela mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk berkampanye di media cetak maupun elektronik. Bahkan hal itu dilakukannya jauh sebelum penetapan calon presiden maupun masa kampanye.

Calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang siap bertarung pada pemilihan presidan (pilpres) 5 Juli mendatang seakan tak sabar untuk segera tampil ke publik. Maka, tak lama setelah pemilihan umum (pemilu) legislatif 5 April lalu berlangsung, hampir setiap hari media cetak maupun elektronik menampilkan wajah-wajah mereka dengan jargon-jargon nyentrik. Para capres ini juga sudah mulai berkeliaran ke simpul-simpul calon pemilih yang dikemas dengan berbagai acara. Padahal, masa kampanye baru dimulai pada 2 Juni 2009.

Namun pada saat itu, menurut ketua komisi pemilihan umum (KPU), Abdul Hafidz Anshary mengatakan, munculnya iklan-iklan politik maupun aktifitas yang mengarah kepada kampanye tersebut belum bisa dikategorikan sebagai kampanye capres karena mereka belum mendaftarkan diri menjadi calon. Jadi tidak ada aturan yang melarang dan tidak ada pula konsekwensi yang harus diterima.

Lebih jauh, anggota KPU Andi Nurpati menegaskan bahwa semua aktifitas yang mengarah kepada kampanye terutama iklan tidak dapat dikenai sanksi selama belum ada ketentuan yang mengikat. Setidaknya, standar pelanggaran kampanye telah tertuang dalam UU No.42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden, di mana hanya menyebut bahwa pasangan yang telah ditetapkan dari bakal calon menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diancam sanksi kalau melakukan kampanye di luar jadwal. Artinya, kampanye yang dilakukan para capres sebelum penetapan capres-cawapres tanggal 29 Mei, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye.

"Kalau kemarin mereka melakukan aktivitas mengarah kampanye tidak dapat dikenai sanksi karena belum ditetapkan sebagai calon dan masih merupakan bakal calon. Maka kami menetapkan itu belum menyebutnya sebagai pelanggaran," katanya di Kantor KPU, Jl. Imam Bonjol Jakarta (29/05/2009).

Akan tetapi, ketika pasangan capres-cawapres telah resmi mendeklarasikan diri akan maju dalam pilpres, lebih-lebih telah mendaftarkan diri dan ditetapkan oleh KPU, maka tentu saja iklan-iklan tersebut menjadi masalah. Yaitu mendahului masa kampanye atau sering disebut mencuri start. Oleh karena itu, KPU segera mengambil sikap untuk menghentikan sementara segala bentuk tayangan yang bernuansa iklan politik dan melakukan aktifitas dengan tujuan berkampanye sampai datang masa kampanye.

"Sejak ditetapkan pasangan capres dan cawapres, maka iklan dan dialog bermateri kampanye dihentikan sementara hingga waktu yang telah ditentukan. Kami akan ingatkan pasangan capres-cawapres dan tim sukses agar mematuhi ketentuan yang telah diputuskan. Dan melanggar ketentuan kampanye itu ancaman sanksi adalah pidana," ujar Andi Nurpati.

Kordinator nasional Jaringan Pemantau Pemilu untuk Rakyat (Kornas JPPR), Daniel Zuchron, membenarkan sikap KPU yang sejak awal tidak memberikan teguran kepada mereka yang beriklan sebelum waktunya. Menurut Daniel, mengacu kepada pasal 40 UU pilpres, maka yang disebut masa kampanye adalah tiga hari setelah penetapan capres-cawapres. Jadi apapun pesan yang disampaikan oleh mereka yang bakal maju sebagai capres sebelum penetapan calon, tidak dikategorikan sebagai kampanye.

“Sejak dulu UU memang tidak mengatur kampanye sebelum jadwal. Ini membuktikan bahwa undang-undang kita masih lemah,” katanya.

Pihaknya juga berharap agar setelah tanggal 29 Mei kemarin hingga 2 Juni mendatang, capres-cawapres maupun tim sukses tidak melakukan kegiatan-kegiatan kampanye maupun memasang iklan politik. KPU telah menetapkan bahwa masa kampanye pilpres adalah tanggal 2 Juni – 4 Juli 2009.musim

Komisi pemilihan umum (KPU) memajukan jadwal kampanye pemilihan presiden dan dan wakil presiden (capres-cawapres). Selain karena alasan proses verifikasi pendaftaran capres-cawapres lebih cepat selesai, juga dalam rangka penertiban.

Sebelum masa kampanye dimulai, para calon presiden dan calon wakil presiden telah bergerilya mencari dukungan dan unjuk kekuatan dengan caranya sendiri-sendiri. Inilah yang disebut kampanye liar, terselubung dan mencuri start. Oleh karena itu, dari pada akan menimbulkan kontroversi dan masalah di kemudian hari, maka KPU memajukan jadwal kampanye yang semula diagendakan 13 Juni – 4 Juli menjadi 2 Juni – 4 Juli. Artinya masa kampanye lebih panjang 11 hari dari masa yang ditetapkan sebelumnya, sehingga pasangan capres-cawapres akan berkampanye selama 24 hari.

Jadwal kampanye dimajukan oleh KPU karena masa penyerahan dan verifikasi bakal calon pengganti tidak digunakan, sehingga bisa langsung diisi oleh proses kampanye. KPU tidak mengharuskan partau politik pengusung capres-cawapres untuk menyerahkan bakal calon pengganti karena bakal yang diajukan sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat.

Bahkan lebih jauh, serangkaian jadwal kampanye masing-masing pasangan capres-cawapres telah ditetapkan hingga ke persoalan tekhnis. Ketetapan tersebut dikeluarkan setelah adanya pertemuan antara KPU dan tim kampanye tiga pasangan capres-cawapres yang dilakukan dengan sistim undian. Tim kampanye JK-Wiranto diwakili oleh Burhanuddin Napitupulu, Mega-Prabowo dimandatkan kepada Firman Jaya Daeli, dan tim kampanye SBY-Boediono mengutus Milton Pakpahan. Sementara dari unsur KPU diwakili oleh I Gusti Putu Artha.

“Kami sudah menghasilkan kesepakatan bahwa kampanye dimulai pada 2 Juni-4 Juli 2009. Khusus kampanye dalam bentuk rapat umum dimulai pada 11 Juni - 4 Juli 2009. Sehingga, masing-masing tim kampanye mendapat jatah delapan kali rapat umum di setiap provinsi,” tutur anggota KPU, I Gusti Putu Artha, dalam konferensi pers di gedung KPU, Jl. Imam Bonjol Jakarta (28/05/2009).

Beberapa butir kesepakatan terkait jadwal kampanye lainnya antara lain bentuk-bentuk kampanye. Di mana seluruh jenis kampanye dilaksanakan dari tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan 4 Juli 2009 kecuali untuk rapat umum dimulai 12 Juni 2009 dan berakhir 4 Juli 2009. Masing-masing tim kampanye mendapat jatah 8 kali rapat umum di setiap provinsi dengan jadwal yang telah disusun oleh KPU. Masa berakhirnya Kampanye rapat umum terbuka adalah pukul 18.00. Sedangkan tidak ada batasan waktu dalam melakukan kampanye pertemuan terbatas.

Sementara itu, debat pasangan capres-cawapres dilaksanakan 5 kali dengan ketentuan 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Masing-masing diberikan tema terkait berbagai hal. Capres akan berdebat tentang mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih serta menegakkan supremasi hukum, pembangunan jati diri bangsadan mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Sementara cawapres juga akan beradu visi tentang peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia dan NKRI, Demokrasi serta otonomi daerah.

Kesepakatan-kesepakatan antara penyelenggara pemilu dan tim sukses capres-cawapres tersebut merupakan tindak lanjut dari langkah KPU yang mengeluarkan Peraturan No 45/2009 tentang tahapan pilpres sebagai perubahan dari Peraturan No 32/2009.

Merespon perubahan jadwal kampanye tersebut, direktur Komite Pemilih (Tepi) Indonesia, Jeirry Sumampow, menhimbau agar sesegera mungkin dilakukan sosialisasi ke KPUD agar mereka tidak kewalahan. Selain itu, Panwaslu di daerah juga perlu menyesuaikan dengan jadwal yang baru.musim

Sistem parliamentary treshold (PT) telah menyingkirkan banyak partai politik ternama dari Senayan. Maka, bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kemampuan melampaui angka 2,5 persen suara nasional adalah prestasi tersendiri karena mampu bertahan di tengah krisis.

Pasca kemenangan kubu Muhaimin Iskandar dalam ‘perebutan’ struktur, Partai Kebangkitan Bangsa banyak kehilangan kader potensial. Sementara itu, kepemimpinan Cak Imin –demikian ketua dewan tanfidz DPP PKB– yang dilegitimasi menjelang pemilihan umum (pemilu) legislatif itu tak mempunyai banyak waktu untuk membenahi struktur kepengurusan di daerah-daerah dan menyiapkan calon anggota legislatif (caleg). Partai berbasis Nahdlatul Ulama (NU) itu pun tengah mengalami upaya penggembosan. Inilah masa-masa krisis bagi PKB sekaligus menjadi ancaman dalam menghadapi sistem yang menggantikan electoral treshold (ET) itu.

Banyak kalangan yang memprediksi bahwa PKB akan tenggelam. Ternyata pasca penghitungan suara, fungsionaris DPP PKB masih bisa tersenyum. Meski memang banyak kehilangan suara pemilu 2004, PKB masih bisa melenggang ke Senayan. Setidaknya, PKB lebih beruntung dari partai-partai seperti Partai Damai Sejahtera (PDS) atau Partai Bintang Reformasi (PBR) yang pada pemilu 2004 mampu membentu fraksi sendiri di DPR, kini terpaksa harus terpental. Atau nasib beberapa caleg dari Partai Bulan Bintang (PBB) seperti Hamdan Zulva, misalnya yang terpaksa gigit jari karena gagal menduduki kursi DPR. Padahal perolehan suaranya sangat signifikan dan tentu saja jika partainya lolos PT, ia dengan mulus akan melenggang menuju senayan.

Menurut ketua DPP PKB, Marwan Ha’far, soliditas kalangan muda turut menentukan nasib partainya. Menyadari dinamika internal yang berkembang, justeru membuat tim pemenangan lebih solid dan bekerja keras. Mereka menyadari betul bahwa kondisi internal mengancam eksistensi PKB sebagai partai pememang ke tiga pada pemilu 2004 silam.

Tetapi, itulah yang membuat PKB semakin matang. Setidaknya, PKB telah mengalami empat fase rawan yaitu, fase pertama adalah masa dimana PKB digembosi yang mengakibatkan suara PKB menurun di hampir semua hasil survey. Lalu, pada fase kedua dan ketiga, banyak basis PKB yang umumnya dari kalangan NU berpindah afiliasi politik ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di bawah kepemimpinan Chairul Anam. Inilah fase ke empat di mana PKB dipimpin dan diwarnai oleh kalangan muda. Dan, terbukti mampu mempertahankan kader-kadernya di DPR.

“Sebagian besar pengurus PKB adalah pemuda yang cenderung energic, dan kreatif. ini yang menyebabkan partai Kebangkitan Bangsa tetap di minati oleh masyarakat,” katanya.

Faktor lain, tambah Marwan, kehadiran artis sebagai caleg PKB juga berkonstribusi besar. Sejumlah artis muda bergabung dengan PKB seperti Tengku Firmansyah caleg dari Dapil Aceh, Gita KDI Jawa Barat dan Ahmad Dhani tentu saja turut menyumbangkan suara.

Namun tak bisa dipungkiri, bahwa suara PKB mengalami penurunan. Ukurannya adalah suara PKB di Jawa Timur. Jika pada Pemilu 2004, PKB mampu memonopoli suara di propinsi dengan penduduk terpadat yang berbasis utama warga nahdliyyin itu, ternyata pada pemilu 2009 harus puas berada di posisi ketiga setelah Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Perubahan suara yang terjadi di Jawa Timur tentu saja berpengaruh kepada perolehan suara nasional dan perolehan kursi di parlemen. Jika sebelumnya PKB menempati urutan tiga besar, dan perolehan kursi menjadi urutan ke ke tujuh. PKB mengumpulkan sekitar 26 kursi (4,64%) di Senayan.

Namun demikian, setidaknya PKB masih bisa bertahan dan bisa menujukkan bahwa hasil survel berbagai lembaga survey meleset. Di mana, berbagai lembaga survey seperti Lembaga Survey Indonesia, Lingkar Survey Indonesia dan LaKSNU memposisikan PKB pada suara tak lebih dari 2,5% suara nasional.musim

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good government), presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk mahasiswa. Oleh karena itu, presiden SBY juga menggandeng kader dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Pemerintahan kabinet Indonesia bersatu (KIB) di bawah pimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak mengalami kemajuan. Yang paling menonjol diantaranya terkait upaya pemberantasan korupsi dan pertumbuhan ekonomi plus di tengah krisis global di saat minus-nya pertumbuhan ekonomi negara-negara tetangga. Selain itu, bangsa Indonesia lebih mandiri dengan keluarnya dari CGI dan IMF. Demikian dikatakan presiden SBY dalam pidatonya di hadapan kader dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang menyelenggarakan tasyakuran harlah ke-49 di Balai Kartini, Jl. Gatot Subroto Jakarta (28/05/2009).

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY berharap agar PMII senantiasa aktif mendukung proses pembangunan yang tengah berlangsung. Sebab, siapa pun yang terpilih pada pemilu presiden (pilpres) yang akan datang harus mampu menjalankan tiga agenda penting yaitu kesejahteraan rakyat, good governance dengan tidak berkompromi pada korupsi, dan mengembangkan demokrasi yang berakhlak dan membawa manfaat.

PMII juga diminta untuk tetap turut mengawasi dan terlibat dalam proses pemilu presiden dan menggunakan hak pilihnya guna mengulangi kesuksesan dalam pemilu legislatif. Di mana, pemilu 9 April lalu itu berlangsung dengan baik tanpa ada benturan apa pun. Meskipun banyak terjadi rapat umum, namun rakyat semakin dewasa dalam berpolitik.

“Untuk PMII, silahkah menggunakan haknya masing-masing, yang penting pilpres harus damai, jujur, dan adil. Siapapun nanti yang terpilih, bisa saya, bisa Pak JK, dan bisa Ibu Megawati, hanya Allah yang tahu," tukas presiden dengan gaya pidatonya yang khas, berhati-hati, diplomatis dan suara yang tegas.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua umum PB PMII Muhammad Rodli Kaelani menyampaikan komitmennya untuk senantiasa mendorong proses perubahan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Menurutnya, PMII telah terbukti selalu menjadi kekuatan pendorong utama perubahan. Misalnya, pada transisi Orde Lama menuju Orde Baru, ketua umum PB PMII alm. Zamroni menjadi ketua presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) sebagai organ utama yang menggelorakan perubahan di kalangan mahasiswa saat itu. Tak ketinggalan, organisasi yang saat ini memiliki 230 cabang di seluruh Indonesia itu, turut dalam menumbangkan orde baru dan lahirnya era reformasi.

Oleh karena itu, presiden tak perlu ragu dengan komitmen PMII hingga di usianya yang hampir setengah abad ini. PMII tetap konsisten pada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, berpegang teguh pada ajaran Islam ahlussunnah wal jama’ah serta mengawal pemerintahan yang demokeratis,menghargai keragaman bangsa dan merawat tradisi lokal.

“PMII tetap berkomitmen dengan cita-cita kebangsaan, bepegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah yang rahmatan lil alamin,” kata ketua umum PMII asal Manado ini disaksikan para pendiri, mantan ketua umum, pengurus dan kader PMII.

Dalam kesempatan tersebut, hadir dua dari tiga pendiri yang masih hidup yaitu KH. Nurl Huda dan Said Budairy. Juga para mantan ketua umum PMII seperti Abduh Padare, Ahmad Bagja Muhyidin Arubusman, Suryadharma Ali, Muhaimin Iskandar, Syaiful Bahri Anshori, Nusron Wahid, Abdul Malik Haramain dan Herry Haryanto Azumi. Ribuan kader dan alumni PMII juga berduyun-duyun dalam perayaan tahunan itu.

Hari ini, lanjut Rodli, semua harus tetap semangat membangun bangsa ini, dan tetap optimis menatap masa depan. Rakyat masih memiliki harapan besar agar Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, bermartabat, adil dan makmur. Semuanya harus dimulai dari sebuah penguatan kepemimpinan dan kepentingan nasional yang dibangun, dan sinergi antar elemen bangsa untuk mengawal agenda-agenda yang dimandatkan oleh rakyat kepada kepemimpinan nasional.

“Tentu, tradisi kepemimpinan yang tidak ekstrem sekaligus tidak konservatif merepresentasi status quo. Tetapi tradisi kepemimpinan yang progresif, merepresentasi agenda-agenda perubahan yang diusung dan mewakili optimisme serta ekspetasi besar masyarakat. Besar harapan kami perubahan ke arah lebih baik dapat cepat dilakukan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat cepat tercipta, dan kelanjutan pembangunan tetap menjadi prioritas,” jelas Rodli.

Tak kurang dari dua jam, Presiden SBY berbagi gagasan dengan PMII dengan suguhan kekayaan budaya bangsa berupa tari-tarian diantaranya tarian daerah papua dan tari saman Aceh. Turut hadir mendampingi presiden diantaranya Ibu Ani Bambang Yudhoyono, gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan beberapa anggota kabinetnya seperti Menkominfo M. Nuh, Menhub Jusman Syafei Djamal, Mensesneg Hatta Rajasa dan Menag Maftuh Basyuni.musim

Sebuah keputusan yang bijaksana jika pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat memilih dengan hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya. Hanya saja, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengantisifasi penggunaan KTP ganda dan menggunakan tinta yang tidak mudah dihapus.

Karena tidak dibatasi Daerah Pemilihan, maka pemilihan umum presiden harus lebih longgar dari pada pemilihan umum legislatif. Pemilih hendaknya dapat memberikan suara di mana saja dan dapat menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lainnya.

Banyaknya masyarakat yang kehilangan hak pilihnya dalam pemilu legislatif 9 April lalu, menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemilu. Sebab, selain menerima ‘cercaan’, KPU juga sempat dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Maka, agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali pada pilpres 8 Juli mendatang, banyak kalangan menyarankan agar mempertimbangkan mekanisme lain untuk mengakomodir masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT pilpres nantinya. Salah satunya dengan memperbolehkan masyarakat memberikan suara dengan hanya menunjukkan KTP atau identitas lainnya.

Menurut Kordinator Nasional Jaringan Pemantau Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Daniel Zuchron, inilah cara menyelamatkan hak pilih rakyat. KTP atau identitas lain seperti surat izin mengemudi (SIM), ijazah, kartu keluarga (KK) dapat menjadi pengganti surat panggilan memilih di tempat pemungutan suara (TPS).

“Selain KTP, semua identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti SIM, ijazah, KK, dll, harus diakomodir menjadi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah masuk usia memilih dan punya hak masuk DPT karena pemerintah terbukti belum siap merekap data kependudukan. KPU juga gagal melakukan pendataan pemilih karena data penduduk yang buruk,” katanya.

Dengan demikian pemerintah dan KPU dapat meminimalisir angka golput akibat tidak terdaftar dalam DPT mengingat angka golput pada pemilu legislatif sangat tinggi. Dan untuk mengontrol penggunaan kartu ganda, maka penanda yang shahih adalah tinta di jari. Hanya saja, menurut Daniel, harus ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang mengatur penggunaan KTP sebagi payung KPU.

Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat politik UI Abdul Ghafur Sangaji. Ia menyebutkan bahwa penggunaan KTP dapat menyempurnakan kelemahan-kelemahan dalam penyusunan DPS maupun DPT pada pilpres mendatang. Tetapi menurut Sangaji, penggunaan KTP dapat menjadi masalah apabila KPU tidak mengantisipasi penggunaan KTP ganda. Oleh karena itu, perlu diperkuat dengan cara menggunakan tinta yang berkualitas tinggi agar tidak mudah dihapus dan pemilih tidak dapat memilih dua kali di TPS yang berbeda.

“Meskipun penyalahgunaan KTP sangat rentan, namun penggunaan KTP dalam pemberian suara pemilu sangat baik untuk mengakali kelemahan-kelemahan pada pilpres mendatang. Dan agar tidak menjadi masalah maka KPU harus mengawasi dengan ketat terutama antisipasi terhadap penggunaan KTP ganda. Sebagi penguat, KPU juga harus menggunakan tinta yang tidak mudah dihapus,” katanya saat dihubungi POLEMIK.

Semangat untuk menyelamatkan suara masyarakat akibat kelemahan KPU dalam mendata pemilih dalam pilpres mendatang direspon positif direktur Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jeiry Sumampow. Tetapi menurutnya, sebelum KPU membuat keputusan untuk membolehkan pemilih mendatangi TPS dengan menggunakan KTP, KPU harus juga mendata secara maksimal peserta pemilih.

“Keputusan KPU yang akan memperbolehkan peserta pemilih menggunakan KTP sangat baik. Hanya saja, sebelum KPU membuat keputusan tentang pembuatan KTP ini, mereka harus bekerja secara naksimal mendata peserta pemilih. Namun apabila KPU sudah menyatakan bahwa data pemilih belum selesai maka KPU dapat membuat keputusan tentang bolehnya pemilih menggunakan KTP sebagai alat untuk memilih pada pilpres mendatang,” kata mantan koornas JPPR ini.

Lebih jauh, salah seorang dosen di sebuah perguruan tinggi, Anida Devianty bahkan berharap kartu tanda mahasiswa (KTM) dapat dipergunakan oleh mahasiswa untuk memilih presiden dan wakil presiden. Hal ini mengingat potensi golput bagi mahasiswa sangat tinggi, mengingat mahasiswa yang tinggal di rumah kos yang seringkali lolos dari pendataan.

Hal yang sama juga dikatakan oleh ketua BEM STIE Adhy Niaga Bekasi, Abudin. KTM harusnya bisa digunakan sebagai alat pendaftaran karena KTM juga bagian dari identitas diri.

“Pendaftaran mahasiswa dari luar daerah yang ingin menggunakan hak pilihnya di daerah bisa bekrjasama dengan pergurun tinggi yang memiliki database lengkap mahasiswa,” katanya sembari mencontohkan bahwa di lua negeri, paspor bisa digunakan sebagai identitas diri saat pemilu legislatif.musim

Ratusan kasus gugatan hasil pemilihan umum (pemilu) masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hampir semua partai politik berbondong-bondong mengajukan keberatan terhadap keputusan komisi pemilihan umum (KPU) tentang hasil pemilu. Akankah ada keberuntungan di MK?

Satu per satu, palu sidang Mahkamah Konstitusi (MK) diketuk. Ini menandakan kasus demi kasus telah selesai disidangkan. Pasca penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif (caleg), ratusan kasus masuk ke MK.

Dalam konteks pemilu 2009, MK menerima kasus gugatan hasil pemilu hampir dari semua parpol. Berdasarkan keterangan dari Sekjen dan Kepaniteraan MK, Janedjri M. Gaffar, hanya dua partai lokal Aceh saja yang tidak mengajukan gugatan hasil pemilu legislatif. Selebihnya, 38 parpol nasional ditambah 4 partai lokal Aceh, dan tak ketinggalan 24 orang calon anggota DPD dari 15 provinsi menguji keberuntungan melalui MK.

Otong Abdurrahman, caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat III berharap agar MK bersikap independen dan konsisten dalam mengeluarkan keputusan. MK harus tetap berpegang teguh pada aturan yang ada tanpa terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan.

Terkait dengan hal itu, di hadapan panitera pengganti dan petugas persidangan, ketua MK, Mahfud MD menegaskan bahwa MK tidak dapat diintervensi dan tidak boleh tunduk oleh intervensi dari pihak manapun. Dalam proses persidangan perkara hasil pemilihan umum (PHPU), tentu saja MK harus lebih berhati-hati mengingat semua perhatian bangsa tertuju kepada MK.

Sejak, Senin (18/5/2009), MK telah menyidangkan perkara-perkara PHPU yang telah didaftarkan oleh para peserta pemilu beberapa waktu lalu. Dan ini akan berlangsung hingga pertengahan Juni 2009 nanti. Dari ratusan kasus yang diterima MK, beberapa masalah utama yang menjadi gugatan parpol meliputi, kasus jual beli suara, penggelembungan dan kesalahan penghitungan suara oleh KPU. Selain itu kekacauan daftar calon tetap (DCT), suara hilang, hilangnya jatah kursi, tertukarnya nomor urut, serta pelanggaran admnistrasi calon.

Partai Serikat Indonesia (PSI), misalnya, mengaku dirugikan dengan hilangnya jatah kursi parlemen hasil pemilu legislatif. Seharusnya PSI memperoleh tiga kursi di Kabupaten Jayawijaya, akan tetapi dari hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU, PSI hanya mendapatkan dua kursi.

Menurut kuasa hukum PSI, Ira Zahara, penetapan suara oleh KPU merugikan PSI, sehingga keterwakilan partainya akan berkurang apabila jatah satu kursi yang menjadi hak PSI hilang. Berdasarkan penghitungan suara yang benar, PSI memperoleh suara sebanyak 2.163 dan harus mendapat tiga kursi.

Sejumlah partai lain yang memenuhi ketentuan parliamentary threshold pun tak mau ketinggalan. Misalnya, Partai Hanura, persoalkan perolehan suara di 19 dapil, PAN di 51 dapil, Partai Gerindra di 22 dapil, PPP di 35 Dapil, dan Partai Golkar adukan hilangnya suara di 49 dapil.

Partai Hanura meminta hakim MK membatalkan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional oleh KPU di beberapa daerah karena dinilai merugikan. Dalam gugatannya di MK, (22/05/2009) itu, Hanura mengaku telah kehilangan banyak suara di beberapa daerah akibat rekapitulasi penghitungan suara yang curang. Tak ayal sebanyak 15 orang kuasa hukum dari pengacara ternama seperti Gusti Randa, Elza Syarief, Teguh Samudera, Djunaidi dan Syamsul Huda diturunkan untuk mengembalikan hak-haknya terhadap suaranya yang hilang.

Sementara itu, ketua Tim pemohon dari PAN Patrialis Akbar, dalam permohonan gugatanya, menyatakan perolehan kursi PAN berkurang akibat kesalahan KPU dalam rekapitulasi penghitungan suara di beberapa daerah. Semua kasus terjadi di semua tingkatan, baik DPR, DPRD Provinsi, sampai DPRD kabupaten/kota, masing-masing 12 kasus pada 12 dapil tingkat DPR, 10 kasus tingkat DPRD, dan 28 kasus di tingkat DPRD kabupaten/kota.

Patrialis menilai, secara nasional ada sisa 40 kursi (tujuh persen) dari total 560 kursi DPR yang harus diperhitungkan dengan cara menarik seluruh sisa suara di tiap provinsi sebagaimana diamanatkan undang-undang. Menurutnya, akibat perubahan tiba-tiba cara penghitungan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku itu, PAN harus kehilangan tujuh kursi. lukman/musim

Seandainya partai-partai berbasis Islam bisa bersatu, satu paket calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dapat muncul pada pemilihan presiden 2009 ini. Kenyataannya, partai-partai ini hanya mampu sebagai pendukung. Mengapa?

Islam politik di Indonesia belum menunjukkan visi perjuangan yang jelas. Sekilas, semua partai di Indonesia menampilkan irama yang sama. Dikotomi antara partai Islam dan nasionalis hanya dijadikan sebagai jargon kampanye mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Akibatnya, partai-partai berbasis Islam tak pernah diperhitungkan.

Berbeda dengan dinamika politik di negara-negara berbasis Islam lainnya. Di Turki, misalya, kekuatan Islam politik menjadi demikian dominan melalui pertarungan partai berbasis Islam dan sekuler. Meskipun Turki adalah negara yang mayoritas berpenduduk muslim, tetapi negara sekuler bentukan Mustafa Kemal Attaturk itu telah lama dideklarasikan sebagai negara sekuler. Namun partai berbasis Islam mampu mendominasi parlemen dan merebut kursi presiden melalui kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).

Sementara itu, dalam sejarah Pemilu di Indonesia, partai-partai Islam tak pernah mampu memenangkan pemilu. Pada Orde Lama, beberapa partai Islam seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Syarikat Islam Indonesia hanya mampu membayang-bayangi partai nasionalis seperti Partai Nasional Indonesia. Demikian juga Orde Baru, Partai Persatuan Pembangunan sebagai representasi dari partai berbasis Islam menuai nasib yang sama. Sementara era reformasi dimana di awal telah menggeliat dengan jargon-jargon syari’at Islam kian tenggelam.

Hingga menghadapi pemilu 2009 ini, partai-partai berbasis Islam seperti PKS, PKB, PPP, dan PAN hanya mampu menjadi partai kelas tengah. Bahkan PBB, PBR, PKNU, PMB, PPNUI, harus kandas masuk parlemen karena jauh dari standar parlliamentary treshold 2,5% suara nasional.

Aka tetapi, jika saja partai-partai berbasis Islam tetap komitmen dengan ideologi yang diusung, maka semestinya partai seperti PKS, PKB, PPP dan PAN bisa bersatu mengusung calon presiden dan wakil presiden. Karena berdasarkan prosentase perolehan suara nasional partai kelas tengah yang ditambah dengan partai-partai Islam yang tak lolos parliamentary treshold, maka prosentase syarat pengajuan capres dan cawapres telah terpenuhi.

Sebaliknya, dinamika politik partai-partai Islam cenderung pragmatis. Menurut Jurubicara Hizbutahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto, faktor yang menyebabkan partai-partai Islam tidak mengajukan capres karena elit-elit parpol Islam cenderung pragmatis dan tidak adanya solidarity maker.

“Pragmatisme parpol Islam menjadi pemicu konstituen muslim tidak lagi percaya terhadap elit-elit partai berbasis Islam. Sepanjang, sejarah bangsa Indonesia partai-partai Islam tidak pernah melakukan koalisi strategis. Koalisi yang dibangun selalu koalisi taktis,” terang aktifis organisasi pengusung faham politik khilafah ini.

Sementara itu, menurut fungsionaris DPP PPP, Zaini Rahman, faktor yang menyebabkan partai-partai Islam tidak mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah karena tidak adanya titik temu secara ideologis antara partai yang berazaskan Islam dan partai yang memiliki konstituen muslim. Namun faktor utamanya, peluang capres dari kalangan partai barbasis Islam itu juga tipis.

“Meskipun seandainya partai PPP, PKB, PAN dan PKS bergabung, maka suara yang didapat tidaklah signifikan. Malah belum pernah ada sejarahnya partai-partai yang berbasis Islam melakukan koalisi,” katanya.

Partai-partai Islam harus puas dengan hanya sebagai pendukung partai pengusung utama capres-cawapres. Pada pilpres 2009 ini, hampir semua partai berbasis Islam akhrinya nyatu untuk mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono sebagai capres-cawapres pada pilpres 2009 yang diusung oleh partai Demokrat.

Selebihnya, partai-partai kecil seperti PKNU, PPNUI, menyebar ke dua pasangan capres-cawapres lainnya yaitu pasangan Megawati Soekarno Putri- Prabowo Subianto (Mega-Pro) yang diusung oleh koalisi pimpinan PDI Perjuangan dan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) yang diusung oleh koalisi pimpinan Partai Golkar.lukman/musim

Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Biak Numfor, Papua, melakukan sosialisasi dukungan pasangan calon Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY)-Boediyono, Senin sore.

Kegiatan sosialisasi pasangan SBY-Boediyono dilakukan PKS Biak bersama majelis syuro DPP PKS sebagai tindak lanjut atas keputusan PKS untuk mendukung kemenangan duet SBY-Boediyono pada Pemilu Presiden 8 Juli 2009.

Ketua PKS Biak, M Sholeh Mardiyono, mengatakan, kader maupun pengurus PKS di semua tingkatan siap mendukung penuh duet pasangan SBY-Boediyono pada Pilpres mendatang.

"Keputusan DPP PKS yang telah mengusung pasangan SBY-Boediyono harus kita terima dengan menyosialisasikan kepada semua kader maupun warga masyarakat," ujarnya.

Ia menyebutkan, dukungan PKS atas duet SBY-Boediyono merupakan kebijakan partai yang diputuskan melalui pengambilan keputusan majelis syuro DPP PKS.

Dia mengharapkan, semua jajaran pengurus PKS bersama simpatisan siap bekerja keras memenangkan duet SBY-Boediyono pada Pilpres mendatang.

Sementara itu, Hariman, salah satu simpatisan PKS, mengakui, dirinya sangat menerima keputusan majelis syuro pusat PKS yang mendukung pasangan SBY-Boediyono di Pilpres 8 Juli 2009.

"Sebagai simpatisan PKS di Biak saya sangat menerima keputusan serta mendukung duet SBY-Boediyono di Pilpres," ujar Hariman, dalam sosialisasi PKS Biak.

Sosialisasi duet SBY-Boediyono berlangsung sekitar 1,5 jam dihadiri sekitar 75 kader dan simpatisan PKS Biak bertempat di Hotel Instia.(*)

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi tokoh populer.

Peneliti Senior LSI Burhanudin Muhtadi, pada diskusi "Cawapres SBY: Teknokrat atau Politisi" di Kantor Charta Politika Indonesia, Jakarta, Rabu, menyebutkan SBY masih menduduki posisi teratas pilihan warga siapapun tokoh politik maupun teknokrat yang menjadi pasangannya pada Pilpres 2009.

"Berdasarkan hasil survei secara random pada 19-26 April 2009 terhadap 2.000 responden berumur 17 tahun ke atas, SBY mencatat perolehan suara terbanyak," katanya.

Hasil survei dari 33 provinsi di Indonesia itu menyebutkan pasangan SBY-Sri Mulyani mendapatkan 65 persen, SBY-JK 66,4 persen, SBY-Aburizal Bakrie 66,7 persen dan SBY-Akbar Tanjung 66,1 persen.

Pasangan lain Megawati-Prabowo 21-23 persen dan Wiranto-Hidayat Nur Wahid 4-5 persen.

Sementara itu, hasil survei pada Maret 2009 terhadap tiga pasangan capres/cawapres yakni SBY-Hatta Rajasa 61,2 persen, Mega-Sri Sultan 23,1 persen dan JK-Endriartono Sutarto.

"Berdasarkan hasil survei itu, siapapun yang menjadi pasangan SBY, tetap teratas," ujarnya.

Menurutnya popularitas SBY menjadi salah satu faktor mengapa ia dipilih oleh warga.

Selain itu, tidak ada nama-nama lain yang popularitasnya melebihi SBY. (*)

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan pasangan capres dan cawapres SBY-Boediono masih menempati posisi tingkat keterpilihan (elektabilitas) teratas dibandingkan pasangan capres lainnya, yakni Mega-Prabowo (Mega-Pro) dan JK-Wiranto.

Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh LSI pada 25 Mei hingga 30 Mei dengan jumlah responden sebanyak 2.999 orang di 33 provinsi di Indonesia. Dengan margin of error 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dan wawancara dilakukan secara tatap muka.

Survei yang dilakukan LSI atas pesanan Fox Indonesia (konsultan kampanye SBY-Boediono) itu menyebutkan, sebanyak 71 persen responden memilih pasangan SBY-Boediono, sebanyak 16,4 persen responden memilih pasangan Mega-Prabowo dan sebanyak 6 persen responden memilih pasangan JK-Wiranto.

Direktur Riset LSI, Kusrido Ambardi, di Jakarta, Kamis, mengatakan, keunggulan SBY di atas 50 persen ini sudah terjadi sejak Maret 2009 dan terus meningkat sejak Pemilu Legislatif.

Menurut dia, banyaknya persoalan yang terjadi, seperti masalah ekonomi, kesejahteraan sosial dan penanganan korupsi, mereka menilai seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi, empati dan kompetensi untuk mengatasi masalah-masalah yang dinilai krusial.

"Mereka menilai pasangan SBY-Boediono lah yang memiliki tiga kriteria yang paling diinginkan responden," katanya seraya mengatakan sekitar 80 persen responden memilih tiga kriteria tersebut.

Elektabilitas Jusuf Kalla mengalami peningkatan setelah mengukuhkan diri berpasangan dengan Wiranto pada pemilu presiden Juli mendatang.

"Pada survei 3 Mei, ketika dipasangkan dengan Endriartono Sutarto, elektabilitas JK hanya di kisaran 3 persen, tetapi pada survei terakhir LSI pada 25 Mei-30 Mei 2009, elektabilitas JK-Wiranto meningkat menjadi 7 persen," paparnya seraya mengatakan tetapi kenaikan angka elektabilitas JK-Wiranto justru mengganggu pasangan lainnya, Mega-Prabowo.

Pasangan Mega-Prabowo ketika disurvei pada 3 Mei 2009 elektabilitasnya mencapai 21 persen, namun pada survei ini turun pada kisaran 18 persen.

Kusrido yang biasa dipanggil Dodi mengaku, seluruh biaya survei ditanggung oleh Fox Indonesia, namun dirinya tidak tahu berapa besar dana yang diberikan oleh Fox untuk melakukan survei itu.

"Saya tidak tahu dananya berapa. Saya hanya melakukan riset saja kok," katanya seraya mengatakan proses perencanaan dan penentuan instrumen survei tidak dipengaruhi oleh si pembiaya.

Mengenai proses metodologi dan keakuratan data, ia mengaku berani memberikan jaminan.

"Saya jamin data ini akurat. Tidak ada pihak lain yang ikut campur dalam riset ini," ujarnya seraya menambahkan sejumlah partai juga menggunakan lembaganya untuk melihat persepsi publik mengenai berbagai hal.

Tim sukses pasangan capres Mega-Prabowo, Maruarar Sirait menilai survei yang dilakukan LSI belum tentu benar bahwa SBY-Boediono yang akan dipilih oleh masyarakat sebagai persiden karena masih ada waktu 30 hari untuk melakukan kampanye besar-besaran.

"Saya menghargai upaya LSI untuk melakukan survei, namun datanya belum tentu benar. Kita lihat saja nanti saat pelaksanaan Pilpres," katanya yang juga menjabat sebagai ketua Bidang Pemuda, Mahasiswa dan Olahraga PDIP.

Ia mengaku tidak terlalu percaya dengan data survei yang dilakukan LSI, pasalnya survei itu dilakukan berdasarkan permintaan dari Fox Indonesia, yang merupakan tim konsultan pasangan SBY-Boediono.

"Saya melihat ada kecendrungan penggiringan opini oleh lembaga-lembaga survei yang ada, yang mayoritasnya adalah tim suksesnya SBY," katanya.

Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan capres JK-Wiranto, Indra Jaya Piliang, bahwa survei yang dilakukan oleh LSI tidak semuanya benar karena masih ada waktu sebulan untuk mempersiapkan kampanye.

"Kita lihat saja nanti siapa yang menjadi presiden, pertarungan kampanye masih 30 hari," ujarnya.

Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mengaku, bersyukur dengan adanya survei dari LSI yang menyebutkan keterpilihan pasangan SBY-Boediono masih teratas dibandingkan dua pasangan capres lainnya.

"Survei ini sangat relevan dengan `take line` Lanjutkan," katanya sambil tersenyum. (*)

Sumber: Antara

Sejumlah pihak menilai lambatnya data yang masuk ke Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat mengecewakan karena hingga kini jumlahnya belum mencapai 10 persen dari total jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009.

Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow di Pusat Tabulasi Nasional KPU, Hotel Borobudur Jakarta, Senin, berpendapat, KPU tidak belajar dari Pemilu 2004 karena dari awal seharusnya jumlah suara yang masuk ke pusat tabulasi sudah cukup banyak.

Penayangan tabulasi nasional perolehan suara sementara pemilihan anggota DPR 2009, di Hotel Borobudur, Jakarta, yang dimulai 9 April lalu berakhir Senin (20/4) dan selanjutnya akan ditayangkan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hingga kini, data yang sudah masuk baru mencapai 13 juta suara, sementara jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT Pemilu 2009 sebanyak 171.265.442 pemilih.

"KPU kali ini tidak belajar dari pemilu yang lalu. Seharusnya sudah tidak ada alasan lagi untuk lamban karena sejak awal KPU sudah dapat melakukan tabulasi," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa anggaran yang telah dikeluarkan oleh negara untuk proses penghitungan suara dengan menggunakan Teknologi Informasi itu menjadi sia-sia karena kinerja KPU yang dinilai buruk itu.

Menurutnya, data yang telah masuk ke pusat tabulasi KPU itu belum bisa dijadikan acuan oleh masyarakat karena jumlahnya sangat sedikit.

Bahkan, katanya, KPU hingga kini tidak dapat mengeluarkan data suara dari dua provinsi, yaitu Maluku dan Papua.

Di tempat yang sama, sejumlah calon anggota legislatif (caleg) juga menyatakan kekecewaannya terhadap data yang masuk pusat tabulasi nasional KPU.

Caleg DPR RI dari Partai Damai Sejahtera (PDS), Marthen Sirait, mempertanyakan kelambanan KPU dalam memproses data suara yang masuk pusat tabulasi nasional.

Caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) II itu mengatakan, sebaiknya pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan penyelidikan terkait keterlambatan proses penghitungan suara melalui Teknologi Informasi KPU tersebut.

"Pemerintah mengalokasikan dana cukup besar untuk pengoperasian TI yang digunakan KPU dalam pengelolaan tabulasi kali ini. Namun, kenyataannya sangat mengecewakan," katanya.

Hal senada diungkapkan Caleg DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) di Dapil Lampung II, Syamsudin Banusasmita.

"Seharusnya TI di KPU bisa lebih cepat, karena biaya yang dikeluarkan pemerintah cukup besar. Kelambatan ini tentu akan menimbulkan kekhawatiran adanya kecurangan berupa manipulasi data di KPU, terkait proses perhitungan suara," ujarnya.

Ia juga mengkhawatirkan keterlambatan penghitungan suara menyebabkan suara-suara yang rusak kemungkinan dimanipulasi KPU atas "pesanan" partai-partai tertentu.

Sumber: Antara

Partai Golkar akan memutuskan nama yang akan diajukan sebagai cawapres kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 april dan saat ini kriteria cawapres yang disampaikan Yudhoyono masih dibahas di internal Golkar.

"Kami saat ini sedang mempelajari secara mendalam mengenai kriteria calon wakil presiden yang diinginkan oleh SBY," kata Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Marzuki Darusman di Jakarta, Senin.

Marzuki Darusman yang akrab disapa Kiki mengemukakan, pernyataan Yudhoyono itu menciptakan perubahan di internal Partai Golkar. "Kriteria itu `kan memberikan kesan seolah, Pak Jusuf Kalla (JK) tidak otomatis dianggap sebagai calon yang dianggap satu-satunya menjadi cawapres," kata Marzuki.

Menurut Kiki, meskipun kriteria itu belum tentu mengarah ke JK, namun bukan berarti kriteria itu tidak ada yang memiliki di tubuh Golkar. Hal ini yang membuat proses pengajuan nama cawapres oleh Golkar menjadi berlarut-larut.

Di satu sisi masih ada yang menginginkan JK, namun di sisi lain ada juga kekhawatiran bahwa jika memaksakan JK maka bisa saja Yudhoyono menolaknya demi melihat kriteria itu.

"Walaupun terkesan kriteria itu tidak cocok dengan Pak JK, tapi bukan berarti SBY tidak bisa bersatu kembali dengan JK. JK `kan bisa saja berjanji ataupun melakukan komitmen baru dengan SBY bahwa dirinya akan memenuhi kriteria tersebut jika SBY menerima kembali sebagai cawapres," katanya.

Menurut Kiki, Yudhoyono juga kemungkinan masih bisa menerima kembali JK, kalau syarat itu dipenuhi.

Menurut Kiki, posisi Golkar seperti ini sangat rentan dan bisa membawa Golkar berada di luar kekuasaan nantinya, terutama jika Golkar tetap memaksakan cawapres yang akan diajukannya meskipun bertentangan dengan kriteria yang telah disebutkan Yudhoyono.

"Bisa saja kalau Golkar tetap `ngotot` mengajukan satu calon yang tidak masuk kriteria itu, nantinya ditolak oleh SBY. Penolakan ini kemungkinan akan membuat Golkar nantinya bisa berada di luar kekuasaan dan ini sangat tidak baik buat Golkar," kata Kiki.

Karena itu, Kiki berpendapat, paling baik yang bisa dilakukan adalah mengajukan lebih dari satu calon cawapres kepada Yudhoyono.

Dengan hanya mengajukan satu calon yang kemungkinan besar juga ditolak oleh Yudhoyono, maka hal ini menutup peluang bagi kader Golkar lainnya untuk menjadi wakil presiden.

Karena itu, menurut Kiki, lebih baik Golkar ajukan lebih dari satu nama. "Saya rasa SBY juga sudah arif mengatakan keinginannya itu sehingga kader Golkar pun bisa memahami keinginannya dan tidak menebak-nebak saja,? katanya.

Mengenai kemungkinan tidak ditemukan satupun nama untuk cawapres SBY, Golkar akan kembali pada tujuan awalnya mengajukan capres sendiri. Kiki mengatakan, sulit melakukan hal itu.

"Kita saat ini sekitar 14 persen perolehan suaranya, untuk mengajukan capres `kan butuh 25 persen. Ini artinya kita harus menggalang 11 persen suara lagi. Ini sulit karena suara lain sudah merapat ke SBY ataupun Mega. Kita memang telat dan kalah cepat dengan yang lainnya? katanya.

Sumber: Antara

Peserta Rapat Konsultasi Daerah yang dihadiri Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kota/kabupaten se-Jawa Barat menolak Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla menjadi calon presiden pada Pemilu Presiden 2009.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Uu Rukmana saat Rapat Konsultasi Daerah di Bandung, Senin mengatakan alasan yang dikemukakan hampir 90 persen peserta yang berasal dari 26 kabupaten/kota tersebut cenderung memilih Akbar Tanjung menjadi capres.

"Kebanyakan peserta lebih memilih Akbar Tanjung yang diusung menjadi capres hal ini dikarenakan JK dinilai tidak mampu memberi manfaat pada Pemilu Legislatif lalu terlebih atas terjadinya penurunan suara partai," ujarnya.

Uu menambahkan tiga opsi yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah mengusung Capres Partai Golkar, berkoalisi dan menjadi oposisi di pemerintahan.

"Untuk koalisi seluruh DPD mengerucut kepada kembali menyandingkan cawapres dengan Partai Demokrat. Partai akan mengusung calonnya menjadi cawapres," katanya.

Rapat yang diadakan untuk menjaring aspirasi daerah ini akan menjadi sebuah keputusan untuk dibawa pada Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar mendatang.

Namun adanya wacana kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mengusung kader Partai Golkar menjadi wakil presiden mendapat kecaman keras dari Kader Muda Golkar.

Mereka tetap menginginkan Partai Golkar mengusung kadernya menjadi calon presiden dan bukan wakil presiden.

Sumber: Antara

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku bertemu dengan Ketua Majelis Penasehat Partai (MPP) DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais pekan lalu.

Namun, Yudhoyono pada acara silaturahmi dengan wartawan di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jabar, Minggu, mengatakan pertemuan itu tidak membahas detil koalisi maupun pasangan calon presiden-wakil presiden untuk Pemilu 2009.

"Saya bertemu dengan Pak Amien satu minggu lalu. Kami tidak bicarakan secara detil koalisi PAN-Partai Demokrat, calon presiden dan calon wakil presiden, dan sebagainya," jelas Yudhoyono.

Menurut dia, pada pertemuan itu hanya dibicarakan langkah-langkah membangun pemerintahan yang efektif untuk lima tahun mendatang.

"Kami bicarakan alangkah baik kita semua setelah melalui Pemilu Legislatif menuju Pemilihan Presiden melanjutkan perjalanan kehidupan bangsa lima tahun ke depan untuk rakyat, negara, membangun pemerintahan efektif," tuturnya.

Yudhoyono mengatakan pada pertemuan itu dia dan Amien Rais sama-sama memiliki pikiran untuk memperbaiki bangsa.

"Saya senang karena ternyata kita semua banyak miliki pikiran-pikiran sama untuk kebaikan bangsa," ujarnya.

Pada Minggu, Amien Rais dalam rapat Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PAN di rumahnya di Yogyakarta mengatakan PAN lebih baik berkoalisi dengan partai yang memenangkan Pemilu Legislatif 2009.

Amien juga mengatakan berdasarkan hasil jajak pendapat dan perhitungan cepat, Yudhoyono saat ini tidak terbendung untuk melaju pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2009.

Sumber: Antara

Meski saksi dari parpol peserta pemilu legislatif tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat kota/kabupaten, namum Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan melakukan rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi.

Ketua KPU Jawa Barat, Ferry Kurnia saat meninjau proses rekapitulasi KPU Kota Bandung, Minggu malam, mengatakan keberatan atas hasil Pemilu dapat dilakukan melalui jalur hukum setelah pleno dilakukan KPU Pusat.

"Rapat pleno tetap dilakukan karena dalam undang-undang sangat jelas dinyatakan hasil rekapitulasi ditandatagani oleh anggota KPU atau saksi yang bersedia menandatangani," katanya.

Ia menegaskan, tidak hanya enggan menandatangi bahkan jika ada peserta pemilu yang meminta penghitungan ulang, pihaknya tetap akan melangsungkan pleno.

"Saya sudah mengimbau kepada seluruh kabupaten/kota untuk mengindahkan permintaan pengulangan pemungutan suara namun jika hanya penghitungan ulang dengan menghitung formulir C1 atau C2 maka beberapa KPU telah melakukannya," ujarnya.

Menanggapi adanya kemungkinan banyaknya saksi yang menolak hasil rekapitulasi setelah terjadi kericuhan saat rekapitulasi KPU Kota Bandung, Ketua KPU Kota Bandung, Heri Sapari menyatakan tetap akan melakukan pleno.

"Pleno tetap akan kami laksanakan pada Senin (20/4) meski ada saksi yang menolak hasil rekapitulasi kami karena dalam Undang-undang nomor 10/2009 tentang pemilihan anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan Kota pasal 189 ayat tiga telah jelas disebutkan," katanya.


Tolak hasil pemilu

Kericuhan terjadi sesaat sebelum rekapitulasi dilakukan KPU Kota Bandung di Hotel Grand Pasundan, Minggu pagi karena adanya penolakan hasil Pemilu oleh 21 partai politik di Kota Bandung.

Penolakan tersebut berasal dari PKPI, Barnas, PNI Marhaen, Pelopor, PNBK, PPD, PPDI, PSI, PPIB, PDK, RepublikaN, Merdeka, Buruh, PKNU, Hanura, PPRN, Kedaulatan, PIS, Patriot, PPI dan Pakar Pangan.

Sumber: Antara

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi idola dan populer di mata anak-anak. Nama SBY unggul dalam Simulasi Pemilu Anak untuk memilih presiden atau Kid Election For Presiden 2009.

Ketua Al-Ma'mun Education Centre (AMEC), Ma'mun Ibnu Ridwan, di Depok, Jabar, Sabtu mengatakan kegiatan yang dilakukan ini sebagai ajang pendidikan terhadap siswa terhadap proses demokrasi di Indonesia.

"Diharapkan dari kegiatan ini para siswa mengenal nilai-nilai demokrasi sejak usia dini," paparnya.

Dari jumlah 750 pemilih anak-anak, SBY unggul dengan 68,85 persen. Sedangkan posisi kedua ditempati Megawati Soekarnoputri dengan 10,73 persen. Posisi selanjutnya diduduki Jusuf Kalla (8,64 persen), Prabowo (7,85%), Sutiyoso (2,62 persen) dan Wiranto (1,31 persen).

Kegiatan ini diikuti 750 siswa yang berasal di lingkungan sekolah Al-Ma'mun Education Centre For Indonesia Research (AMEC INDORS) dan anak sekolah perwakilan dari berbagai sekolah di Depok, Tangerang dan DKI Jakarta.

Acara ini merupakan hasil kerjasama AMEC dan Pusat Kajian Kebijakan Pembangunan dan Strategis (Puskaptis), di Kampus AMEC, Jalan Nawi Malik No 9, Serua, Sawangan Depok.

Ma'mun lebih lanjut mengatakan kegiatan ini terdorong untuk memberikan jawaban atas keingintahuan anak-anak terhadap penyelenggaraan pemilu, serta mengenalkan calon pemimpin kepada anak-anak.

Penyelenggaraan Kid Election For Presiden 2009 yang diikuti siswa ini dan mendapat dukungan dari ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Prof. Dr. HA.Hafiz Ansyary AZ, MA, merupakan kegiatan kedua. Sebelumnya simulasi ini pernah dilakukan pada 31 Januari 2009.

Sementar itu, Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid menerangkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik sejak dini pada anal.

Selain itu kata dia, juga ingin memberikan pemahaman politik terhadap anak-anak SD dan TK apakah mereka kenal dengan tokoh-tokoh yang akan maju untuk menjadi presiden RI.

"Diharapkan kegiatan ini bisa bermanfaat terhadap kelangsungan proses demokrasi bagi bangsa indonesia," katanya.

Sumber: Antara

Manuver saling ancam dan saling serang antara Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait posisi cawapres yang akan mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono menarik perhatian partai oposisi.

"Belum berkoalisi sudah berantem (ribut). Apalagi kalau jadi (lanjutkan) koalisi," kata Ketua DPP PDIP Friman Jaya Daeli dalam diskusi di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (17/4).

Manuver saling menyerang kedua partai itu, kata Firman, akan menjadi catatan dan perlu menjadi perhatian Partai Demokrat.

"Ini catatan bagi Partai Demokrat," katanya.

Firman mengatakan, koalisi memang sebuah keniscayaan, tetapi koalisi yag sudah dijalani dimana Partai Golkar dan PKS ikut dalam koalisi pendukung pemerintah, tidak solid.

"Ada partai dalam koalisi yang mengoreksi kebijakan pemerintah, tetapi ada partai koalisi yang lebih demokrat dari Partai Demokrat. Ada pula partai dalam koalisi yang menjadi oposisi melebihi kadar oposisi yang dimiliki PDIP," katanya.

Sebagai partai oposisi, PDIP akan melihat perkembangan kekuatan dan soliditas partai-partai yang menggalang koalisi untuk mendukung pemerintah mengingat koalisi dengan komposisi partai-partai yang sudah menjalani koalisi selama hampir lima tahun terakhir tidak solid.

Partai politik peserta politik tidak jarang saling serang dan ada juga yang menyerang pemerintah. "Itu tidak mendidik rakyat, justru membingungkan rakyat,` katanya.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada pers terkait manuver kedua partai itu berharap, perbedaan pendapat bisa diselesaikan. Partai Demokrat akan berusaha mendamaikan kedua partai.

"Ini kan perbedaan dua partai yang sama-sama sahabat," katanya

Anas menambahkan, Partai Demokrat menjalankan politik terbuka dan menghormati sikap PDIP dan Partai Gerindra yang sudah menyatakan akan menjadi oposisi terhadap pemerintah.

Sumber: Antara

Partai Demokrat akan mengukuhkan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden (capres) dalam forum rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta pada 25-26 April 2009.

"Agenda utama Rapimnas penetapan capres Partai Demokrat," kata ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat.

Anas mengemukakan, jika memang memungkinkan, pengukuhan Yudhoyono sebagai capres juga akan bersamaan dengan pengukuhan cawapres yang akan mendampingi Yudhoyono. Artinya, pengukuhan ini sekaligus pengukuhan pasangan capres/cawapres yang akan diajukan Partai Demokrat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) mendatang.

Jika pengukuhan pasangan ini belum dimungkinkan, kata Anas, yang terpenting adalah pengukuhan capres terlebih dahulu, sedangkan cawapres akan menyusul.

"Kalau memungkinkan bisa bersamaan. Kalau tidak mungkin, capresnya dulu. Kita harapkan bisa bersamaan agar makin jelas dalam menghadapi Pilpres 8 Juli 2009," katanya.

Anas mengungkapkan, komunikasi akan terus dijalin Partai Demokrat dengan partai-partai lain sebagai embrio terbentuknya koalisi di pemerintahan maupun di parlemen. Arah koalisi yang akan dituju Partai Demokrat adalah terbentuknya pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif.

Dengan tercipta pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif, maka pemerintahan akan bisa bekerja secara optimal. Partai Demokrat menginginkan agar pemerintahan mendatang semakin berfaedah bagi masyarakat mengingat periode mendatang merupakan masa bhakti kedua.

Partai Demokrat menjalankan politik terbuka kepada semua partai untuk menjalin komunikasi. Namun Partai Demokrat juga menghargai PDIP yang sudah menyatakan akan menjadi oposisi dan menghormati Partai Gerindra yang juga ikut bergabung dengan PDIP.

"Kami tidak akan menggoda atau menggelitik-gelitik PDIP dan Partai Gerindra yang sudah bersikap seperti itu," katanya.

Hal itu sebagai cermin bahwa Partai Demokrat tidak menafikan adanya oposisi dalam pemerintahan. Oposisi merupakan keniscayaan untuk pemerintah mendatang.

Menurut Anas, koalisi yang akan dijalin Partai Demokrat dengan partai lain akan lebih mengikat dan tidak hanya individu tetapi mengikat partai. Hal ini untuk menghindari terulangnya koalisi pada 2004-2009. "Koalisi ini akan lebih bervisi," katanya.

Terkait hasil survei yang diumumkan beberapa hari lalu mengenai popularitas Yudhoyono menempati peringkat tertinggi dibanding tokoh lainnya, Anas mengatakan hasil survei itu juga menggambarkan bahwa di tingkat masyarakat sudah terjadi koalisi. Masyarakat dari berbagai partai politik sudah menjalin koalisi.

"Tetapi apakah parpol-parpol juga akan mengambil sikap seperti sikap masyarakat atau tidak, sepenuhnya ditentukan oleh partai-partai untuk menyikapinya," kata Anas.

Sumber: Antara

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI Muttamimul Ula mengatakan, demi memperkuat kepemimpinan nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono butuh pendamping intelektual muda, nasionalis tetapi `hijau` (kalangan muslim) sebagai Wakil Presiden.

Muttamimul mengatakan, pendamping Yudhyono sebaiknya memiliki lima kriteria utama, yaitu umur lebih muda dari Yudhoyono, non militer, dari lingkungan hijau atau religius, negarawan, dan direkomendasikan partai-partai koalisi.

"Dalam kaitan ini, tak perlu diragukan lagi integritas moralnya yang tinggi, menghayati konstitusi, kapasitas komunikasi yang memadai, punya kemampuan membantu atau bekerja sama dengan presiden, serta memiliki elektabilitas serta akseptabilitas yang tinggi," ujarnya.

Dia kemudian menyodorkan beberapa nama seperti Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring, Anis Mata, Hatta Rajasa, Jimly Jimly Asshiddiqie, Marwah Daud, Anas Urbaningrum, dan MS Kaban.

Saat dua nama generasi muda cukup kondang dari dua partai besar negeri ini --Yuddy Chrisnandi (Partai Golkar) dan Andi Malarangeng (Partai Demokrat)-- ia juga ternyata spontan mendukungnya.

"Kedua tokoh muda itu juga boleh. Bisa diinventarisir juga kader-kader bangsa lain yang terbaik," kata Muttamimul Ula.

Sumber: Antara

Pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla bahwa partai itu tidak mungkin mengajukan calon presiden karena perolehan suara partai ini hanya 14 persen adalah upaya menghindarkan Golkar menjadi poros utama koalisi.

"Memang sesuai undang-undang pernyataan itu betul karena partai politik yang dapat mengajukan capres adalah yang memperoleh suara minimal 20 persen, tetapi sebenarnya parpol dapat bergabung membentuk koalisi sehingga dapat mengajukan capres," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada AAGN Ari Dwipayana di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, secara kalkulatif, pernyataan Kalla itucukup aneh namun sebenarnya mengisyarakatkan bahwa Kalla tidak ingin Golkar menjadi poros utama koalisi.

Kalau menjadi poros utama, maka Golkar harus merangkul sejumlah partai membentuk koalisi untuk mengajukan capres dengan Golkar sebagai poros utama koalisi," katanya.

Ia menilai, pada satu sisi pernyataan Kalla itu menunjukkan pendekatan pragmatis bahwa yang paling menguntungkan adalah menjadi cawapres untuk calon presiden Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Di sisi lain, jika membentuk blok sendiri, Golkar harus menggalang kekuatan dengan partai lain, dan kesempatan ini dirasakan JK tidak terlalu besar," lanjutnya.

Dengan cara ini Kalla tidak ingin membentuk koalisi sendiri karena langkah ini menuntu upaya lebih serius dibandingkan hanya menjadi cawapres untuk Yudhoyono.

Sumber: Antara