Partai Islam Tak Pernah Berani Nyapres 0 komentar

Seandainya partai-partai berbasis Islam bisa bersatu, satu paket calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dapat muncul pada pemilihan presiden 2009 ini. Kenyataannya, partai-partai ini hanya mampu sebagai pendukung. Mengapa?

Islam politik di Indonesia belum menunjukkan visi perjuangan yang jelas. Sekilas, semua partai di Indonesia menampilkan irama yang sama. Dikotomi antara partai Islam dan nasionalis hanya dijadikan sebagai jargon kampanye mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Akibatnya, partai-partai berbasis Islam tak pernah diperhitungkan.

Berbeda dengan dinamika politik di negara-negara berbasis Islam lainnya. Di Turki, misalya, kekuatan Islam politik menjadi demikian dominan melalui pertarungan partai berbasis Islam dan sekuler. Meskipun Turki adalah negara yang mayoritas berpenduduk muslim, tetapi negara sekuler bentukan Mustafa Kemal Attaturk itu telah lama dideklarasikan sebagai negara sekuler. Namun partai berbasis Islam mampu mendominasi parlemen dan merebut kursi presiden melalui kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).

Sementara itu, dalam sejarah Pemilu di Indonesia, partai-partai Islam tak pernah mampu memenangkan pemilu. Pada Orde Lama, beberapa partai Islam seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Syarikat Islam Indonesia hanya mampu membayang-bayangi partai nasionalis seperti Partai Nasional Indonesia. Demikian juga Orde Baru, Partai Persatuan Pembangunan sebagai representasi dari partai berbasis Islam menuai nasib yang sama. Sementara era reformasi dimana di awal telah menggeliat dengan jargon-jargon syari’at Islam kian tenggelam.

Hingga menghadapi pemilu 2009 ini, partai-partai berbasis Islam seperti PKS, PKB, PPP, dan PAN hanya mampu menjadi partai kelas tengah. Bahkan PBB, PBR, PKNU, PMB, PPNUI, harus kandas masuk parlemen karena jauh dari standar parlliamentary treshold 2,5% suara nasional.

Aka tetapi, jika saja partai-partai berbasis Islam tetap komitmen dengan ideologi yang diusung, maka semestinya partai seperti PKS, PKB, PPP dan PAN bisa bersatu mengusung calon presiden dan wakil presiden. Karena berdasarkan prosentase perolehan suara nasional partai kelas tengah yang ditambah dengan partai-partai Islam yang tak lolos parliamentary treshold, maka prosentase syarat pengajuan capres dan cawapres telah terpenuhi.

Sebaliknya, dinamika politik partai-partai Islam cenderung pragmatis. Menurut Jurubicara Hizbutahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto, faktor yang menyebabkan partai-partai Islam tidak mengajukan capres karena elit-elit parpol Islam cenderung pragmatis dan tidak adanya solidarity maker.

“Pragmatisme parpol Islam menjadi pemicu konstituen muslim tidak lagi percaya terhadap elit-elit partai berbasis Islam. Sepanjang, sejarah bangsa Indonesia partai-partai Islam tidak pernah melakukan koalisi strategis. Koalisi yang dibangun selalu koalisi taktis,” terang aktifis organisasi pengusung faham politik khilafah ini.

Sementara itu, menurut fungsionaris DPP PPP, Zaini Rahman, faktor yang menyebabkan partai-partai Islam tidak mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah karena tidak adanya titik temu secara ideologis antara partai yang berazaskan Islam dan partai yang memiliki konstituen muslim. Namun faktor utamanya, peluang capres dari kalangan partai barbasis Islam itu juga tipis.

“Meskipun seandainya partai PPP, PKB, PAN dan PKS bergabung, maka suara yang didapat tidaklah signifikan. Malah belum pernah ada sejarahnya partai-partai yang berbasis Islam melakukan koalisi,” katanya.

Partai-partai Islam harus puas dengan hanya sebagai pendukung partai pengusung utama capres-cawapres. Pada pilpres 2009 ini, hampir semua partai berbasis Islam akhrinya nyatu untuk mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono sebagai capres-cawapres pada pilpres 2009 yang diusung oleh partai Demokrat.

Selebihnya, partai-partai kecil seperti PKNU, PPNUI, menyebar ke dua pasangan capres-cawapres lainnya yaitu pasangan Megawati Soekarno Putri- Prabowo Subianto (Mega-Pro) yang diusung oleh koalisi pimpinan PDI Perjuangan dan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) yang diusung oleh koalisi pimpinan Partai Golkar.lukman/musim

Read More..

PKS Sosialisasi Dukungan SBY-Boediyono 0 komentar

Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Biak Numfor, Papua, melakukan sosialisasi dukungan pasangan calon Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY)-Boediyono, Senin sore.

Kegiatan sosialisasi pasangan SBY-Boediyono dilakukan PKS Biak bersama majelis syuro DPP PKS sebagai tindak lanjut atas keputusan PKS untuk mendukung kemenangan duet SBY-Boediyono pada Pemilu Presiden 8 Juli 2009.

Ketua PKS Biak, M Sholeh Mardiyono, mengatakan, kader maupun pengurus PKS di semua tingkatan siap mendukung penuh duet pasangan SBY-Boediyono pada Pilpres mendatang.

"Keputusan DPP PKS yang telah mengusung pasangan SBY-Boediyono harus kita terima dengan menyosialisasikan kepada semua kader maupun warga masyarakat," ujarnya.

Ia menyebutkan, dukungan PKS atas duet SBY-Boediyono merupakan kebijakan partai yang diputuskan melalui pengambilan keputusan majelis syuro DPP PKS.

Dia mengharapkan, semua jajaran pengurus PKS bersama simpatisan siap bekerja keras memenangkan duet SBY-Boediyono pada Pilpres mendatang.

Sementara itu, Hariman, salah satu simpatisan PKS, mengakui, dirinya sangat menerima keputusan majelis syuro pusat PKS yang mendukung pasangan SBY-Boediyono di Pilpres 8 Juli 2009.

"Sebagai simpatisan PKS di Biak saya sangat menerima keputusan serta mendukung duet SBY-Boediyono di Pilpres," ujar Hariman, dalam sosialisasi PKS Biak.

Sosialisasi duet SBY-Boediyono berlangsung sekitar 1,5 jam dihadiri sekitar 75 kader dan simpatisan PKS Biak bertempat di Hotel Instia.(*)

Read More..

LSI: SBY Masih Tokoh Populer 0 komentar

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi tokoh populer.

Peneliti Senior LSI Burhanudin Muhtadi, pada diskusi "Cawapres SBY: Teknokrat atau Politisi" di Kantor Charta Politika Indonesia, Jakarta, Rabu, menyebutkan SBY masih menduduki posisi teratas pilihan warga siapapun tokoh politik maupun teknokrat yang menjadi pasangannya pada Pilpres 2009.

"Berdasarkan hasil survei secara random pada 19-26 April 2009 terhadap 2.000 responden berumur 17 tahun ke atas, SBY mencatat perolehan suara terbanyak," katanya.

Hasil survei dari 33 provinsi di Indonesia itu menyebutkan pasangan SBY-Sri Mulyani mendapatkan 65 persen, SBY-JK 66,4 persen, SBY-Aburizal Bakrie 66,7 persen dan SBY-Akbar Tanjung 66,1 persen.

Pasangan lain Megawati-Prabowo 21-23 persen dan Wiranto-Hidayat Nur Wahid 4-5 persen.

Sementara itu, hasil survei pada Maret 2009 terhadap tiga pasangan capres/cawapres yakni SBY-Hatta Rajasa 61,2 persen, Mega-Sri Sultan 23,1 persen dan JK-Endriartono Sutarto.

"Berdasarkan hasil survei itu, siapapun yang menjadi pasangan SBY, tetap teratas," ujarnya.

Menurutnya popularitas SBY menjadi salah satu faktor mengapa ia dipilih oleh warga.

Selain itu, tidak ada nama-nama lain yang popularitasnya melebihi SBY. (*)

Read More..

LSI: SBY-Boediono Masih Berada di Posisi Teratas 1 komentar

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan pasangan capres dan cawapres SBY-Boediono masih menempati posisi tingkat keterpilihan (elektabilitas) teratas dibandingkan pasangan capres lainnya, yakni Mega-Prabowo (Mega-Pro) dan JK-Wiranto.

Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh LSI pada 25 Mei hingga 30 Mei dengan jumlah responden sebanyak 2.999 orang di 33 provinsi di Indonesia. Dengan margin of error 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dan wawancara dilakukan secara tatap muka.

Survei yang dilakukan LSI atas pesanan Fox Indonesia (konsultan kampanye SBY-Boediono) itu menyebutkan, sebanyak 71 persen responden memilih pasangan SBY-Boediono, sebanyak 16,4 persen responden memilih pasangan Mega-Prabowo dan sebanyak 6 persen responden memilih pasangan JK-Wiranto.

Direktur Riset LSI, Kusrido Ambardi, di Jakarta, Kamis, mengatakan, keunggulan SBY di atas 50 persen ini sudah terjadi sejak Maret 2009 dan terus meningkat sejak Pemilu Legislatif.

Menurut dia, banyaknya persoalan yang terjadi, seperti masalah ekonomi, kesejahteraan sosial dan penanganan korupsi, mereka menilai seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi, empati dan kompetensi untuk mengatasi masalah-masalah yang dinilai krusial.

"Mereka menilai pasangan SBY-Boediono lah yang memiliki tiga kriteria yang paling diinginkan responden," katanya seraya mengatakan sekitar 80 persen responden memilih tiga kriteria tersebut.

Elektabilitas Jusuf Kalla mengalami peningkatan setelah mengukuhkan diri berpasangan dengan Wiranto pada pemilu presiden Juli mendatang.

"Pada survei 3 Mei, ketika dipasangkan dengan Endriartono Sutarto, elektabilitas JK hanya di kisaran 3 persen, tetapi pada survei terakhir LSI pada 25 Mei-30 Mei 2009, elektabilitas JK-Wiranto meningkat menjadi 7 persen," paparnya seraya mengatakan tetapi kenaikan angka elektabilitas JK-Wiranto justru mengganggu pasangan lainnya, Mega-Prabowo.

Pasangan Mega-Prabowo ketika disurvei pada 3 Mei 2009 elektabilitasnya mencapai 21 persen, namun pada survei ini turun pada kisaran 18 persen.

Kusrido yang biasa dipanggil Dodi mengaku, seluruh biaya survei ditanggung oleh Fox Indonesia, namun dirinya tidak tahu berapa besar dana yang diberikan oleh Fox untuk melakukan survei itu.

"Saya tidak tahu dananya berapa. Saya hanya melakukan riset saja kok," katanya seraya mengatakan proses perencanaan dan penentuan instrumen survei tidak dipengaruhi oleh si pembiaya.

Mengenai proses metodologi dan keakuratan data, ia mengaku berani memberikan jaminan.

"Saya jamin data ini akurat. Tidak ada pihak lain yang ikut campur dalam riset ini," ujarnya seraya menambahkan sejumlah partai juga menggunakan lembaganya untuk melihat persepsi publik mengenai berbagai hal.

Tim sukses pasangan capres Mega-Prabowo, Maruarar Sirait menilai survei yang dilakukan LSI belum tentu benar bahwa SBY-Boediono yang akan dipilih oleh masyarakat sebagai persiden karena masih ada waktu 30 hari untuk melakukan kampanye besar-besaran.

"Saya menghargai upaya LSI untuk melakukan survei, namun datanya belum tentu benar. Kita lihat saja nanti saat pelaksanaan Pilpres," katanya yang juga menjabat sebagai ketua Bidang Pemuda, Mahasiswa dan Olahraga PDIP.

Ia mengaku tidak terlalu percaya dengan data survei yang dilakukan LSI, pasalnya survei itu dilakukan berdasarkan permintaan dari Fox Indonesia, yang merupakan tim konsultan pasangan SBY-Boediono.

"Saya melihat ada kecendrungan penggiringan opini oleh lembaga-lembaga survei yang ada, yang mayoritasnya adalah tim suksesnya SBY," katanya.

Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan capres JK-Wiranto, Indra Jaya Piliang, bahwa survei yang dilakukan oleh LSI tidak semuanya benar karena masih ada waktu sebulan untuk mempersiapkan kampanye.

"Kita lihat saja nanti siapa yang menjadi presiden, pertarungan kampanye masih 30 hari," ujarnya.

Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mengaku, bersyukur dengan adanya survei dari LSI yang menyebutkan keterpilihan pasangan SBY-Boediono masih teratas dibandingkan dua pasangan capres lainnya.

"Survei ini sangat relevan dengan `take line` Lanjutkan," katanya sambil tersenyum. (*)

Sumber: Antara

Read More..

Tabulasi Nasional KPU Mengecewakan 0 komentar

Sejumlah pihak menilai lambatnya data yang masuk ke Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat mengecewakan karena hingga kini jumlahnya belum mencapai 10 persen dari total jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009.

Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow di Pusat Tabulasi Nasional KPU, Hotel Borobudur Jakarta, Senin, berpendapat, KPU tidak belajar dari Pemilu 2004 karena dari awal seharusnya jumlah suara yang masuk ke pusat tabulasi sudah cukup banyak.

Penayangan tabulasi nasional perolehan suara sementara pemilihan anggota DPR 2009, di Hotel Borobudur, Jakarta, yang dimulai 9 April lalu berakhir Senin (20/4) dan selanjutnya akan ditayangkan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hingga kini, data yang sudah masuk baru mencapai 13 juta suara, sementara jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT Pemilu 2009 sebanyak 171.265.442 pemilih.

"KPU kali ini tidak belajar dari pemilu yang lalu. Seharusnya sudah tidak ada alasan lagi untuk lamban karena sejak awal KPU sudah dapat melakukan tabulasi," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa anggaran yang telah dikeluarkan oleh negara untuk proses penghitungan suara dengan menggunakan Teknologi Informasi itu menjadi sia-sia karena kinerja KPU yang dinilai buruk itu.

Menurutnya, data yang telah masuk ke pusat tabulasi KPU itu belum bisa dijadikan acuan oleh masyarakat karena jumlahnya sangat sedikit.

Bahkan, katanya, KPU hingga kini tidak dapat mengeluarkan data suara dari dua provinsi, yaitu Maluku dan Papua.

Di tempat yang sama, sejumlah calon anggota legislatif (caleg) juga menyatakan kekecewaannya terhadap data yang masuk pusat tabulasi nasional KPU.

Caleg DPR RI dari Partai Damai Sejahtera (PDS), Marthen Sirait, mempertanyakan kelambanan KPU dalam memproses data suara yang masuk pusat tabulasi nasional.

Caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) II itu mengatakan, sebaiknya pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan penyelidikan terkait keterlambatan proses penghitungan suara melalui Teknologi Informasi KPU tersebut.

"Pemerintah mengalokasikan dana cukup besar untuk pengoperasian TI yang digunakan KPU dalam pengelolaan tabulasi kali ini. Namun, kenyataannya sangat mengecewakan," katanya.

Hal senada diungkapkan Caleg DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) di Dapil Lampung II, Syamsudin Banusasmita.

"Seharusnya TI di KPU bisa lebih cepat, karena biaya yang dikeluarkan pemerintah cukup besar. Kelambatan ini tentu akan menimbulkan kekhawatiran adanya kecurangan berupa manipulasi data di KPU, terkait proses perhitungan suara," ujarnya.

Ia juga mengkhawatirkan keterlambatan penghitungan suara menyebabkan suara-suara yang rusak kemungkinan dimanipulasi KPU atas "pesanan" partai-partai tertentu.

Sumber: Antara

Read More..

Golkar Bahas Kriteria Cawapres 0 komentar

Partai Golkar akan memutuskan nama yang akan diajukan sebagai cawapres kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 april dan saat ini kriteria cawapres yang disampaikan Yudhoyono masih dibahas di internal Golkar.

"Kami saat ini sedang mempelajari secara mendalam mengenai kriteria calon wakil presiden yang diinginkan oleh SBY," kata Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Marzuki Darusman di Jakarta, Senin.

Marzuki Darusman yang akrab disapa Kiki mengemukakan, pernyataan Yudhoyono itu menciptakan perubahan di internal Partai Golkar. "Kriteria itu `kan memberikan kesan seolah, Pak Jusuf Kalla (JK) tidak otomatis dianggap sebagai calon yang dianggap satu-satunya menjadi cawapres," kata Marzuki.

Menurut Kiki, meskipun kriteria itu belum tentu mengarah ke JK, namun bukan berarti kriteria itu tidak ada yang memiliki di tubuh Golkar. Hal ini yang membuat proses pengajuan nama cawapres oleh Golkar menjadi berlarut-larut.

Di satu sisi masih ada yang menginginkan JK, namun di sisi lain ada juga kekhawatiran bahwa jika memaksakan JK maka bisa saja Yudhoyono menolaknya demi melihat kriteria itu.

"Walaupun terkesan kriteria itu tidak cocok dengan Pak JK, tapi bukan berarti SBY tidak bisa bersatu kembali dengan JK. JK `kan bisa saja berjanji ataupun melakukan komitmen baru dengan SBY bahwa dirinya akan memenuhi kriteria tersebut jika SBY menerima kembali sebagai cawapres," katanya.

Menurut Kiki, Yudhoyono juga kemungkinan masih bisa menerima kembali JK, kalau syarat itu dipenuhi.

Menurut Kiki, posisi Golkar seperti ini sangat rentan dan bisa membawa Golkar berada di luar kekuasaan nantinya, terutama jika Golkar tetap memaksakan cawapres yang akan diajukannya meskipun bertentangan dengan kriteria yang telah disebutkan Yudhoyono.

"Bisa saja kalau Golkar tetap `ngotot` mengajukan satu calon yang tidak masuk kriteria itu, nantinya ditolak oleh SBY. Penolakan ini kemungkinan akan membuat Golkar nantinya bisa berada di luar kekuasaan dan ini sangat tidak baik buat Golkar," kata Kiki.

Karena itu, Kiki berpendapat, paling baik yang bisa dilakukan adalah mengajukan lebih dari satu calon cawapres kepada Yudhoyono.

Dengan hanya mengajukan satu calon yang kemungkinan besar juga ditolak oleh Yudhoyono, maka hal ini menutup peluang bagi kader Golkar lainnya untuk menjadi wakil presiden.

Karena itu, menurut Kiki, lebih baik Golkar ajukan lebih dari satu nama. "Saya rasa SBY juga sudah arif mengatakan keinginannya itu sehingga kader Golkar pun bisa memahami keinginannya dan tidak menebak-nebak saja,? katanya.

Mengenai kemungkinan tidak ditemukan satupun nama untuk cawapres SBY, Golkar akan kembali pada tujuan awalnya mengajukan capres sendiri. Kiki mengatakan, sulit melakukan hal itu.

"Kita saat ini sekitar 14 persen perolehan suaranya, untuk mengajukan capres `kan butuh 25 persen. Ini artinya kita harus menggalang 11 persen suara lagi. Ini sulit karena suara lain sudah merapat ke SBY ataupun Mega. Kita memang telat dan kalah cepat dengan yang lainnya? katanya.

Sumber: Antara

Read More..

Golkar Se-Jabar Tolak JK Jadi Capres 0 komentar

Peserta Rapat Konsultasi Daerah yang dihadiri Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kota/kabupaten se-Jawa Barat menolak Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla menjadi calon presiden pada Pemilu Presiden 2009.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Uu Rukmana saat Rapat Konsultasi Daerah di Bandung, Senin mengatakan alasan yang dikemukakan hampir 90 persen peserta yang berasal dari 26 kabupaten/kota tersebut cenderung memilih Akbar Tanjung menjadi capres.

"Kebanyakan peserta lebih memilih Akbar Tanjung yang diusung menjadi capres hal ini dikarenakan JK dinilai tidak mampu memberi manfaat pada Pemilu Legislatif lalu terlebih atas terjadinya penurunan suara partai," ujarnya.

Uu menambahkan tiga opsi yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah mengusung Capres Partai Golkar, berkoalisi dan menjadi oposisi di pemerintahan.

"Untuk koalisi seluruh DPD mengerucut kepada kembali menyandingkan cawapres dengan Partai Demokrat. Partai akan mengusung calonnya menjadi cawapres," katanya.

Rapat yang diadakan untuk menjaring aspirasi daerah ini akan menjadi sebuah keputusan untuk dibawa pada Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar mendatang.

Namun adanya wacana kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mengusung kader Partai Golkar menjadi wakil presiden mendapat kecaman keras dari Kader Muda Golkar.

Mereka tetap menginginkan Partai Golkar mengusung kadernya menjadi calon presiden dan bukan wakil presiden.

Sumber: Antara

Read More..